Kritik APBN

Oleh: Aryo DP Irhamna

Peneliti Indef

Di tengah kesibukan masyarakat untuk mendukung dan memilah-milah salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kurang lebih sudah dua minggu sedang terjadi pembahasan perubahan APBN tahun 2014. Asumsi makro ekonomi yang sudah pemerintah tetapkan dapat diterjemahan sangat optimis dan sulit dicapai. Hal itu semakin nyata jika melihat kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam merespon perkembangan ekonomi global. Terbukti, setelah seperempat tahun perjalanan di 2014, kondisi makro ekonomi Indonesia tidak sesuai dengan apa yang direncanakan.

Pertumbuhan yang ditargetkan 6 persen pada tahun ini nampaknya semakin sulit terwujud setelah hanya mampu tumbuh sebesar 5,21 persen pada Triwulan I-2014. Inflasi selama periode Januari-April 2014 telah mencapai 1,39 persen. Jika merujuk pada asumsi APBN yang mematok besaran 5,5 persen, nampaknya akan sulit tercapai mengingat masih akan terjadi puncak inflasi pada pertengahan tahun (memasuki bulan puasa dan hari raya) serta menjelang pergantian tahun.

Selain semua asumsi makro yang hampir selalu meleset, penyusunan postur APBN yang tidak ideal baik dari sisi penerimaan maupun belanja seakan telah menjadi tradisi. Dari sisi pendapatan, masih rendahnya tax ratio mencerminkan ketidakmampuan pemerintah dalam menggenjot pendapatan negara. Padahal jika pemerintah ingin tidak terlalu bergantung terhadap sektor luar negeri, maka meningkatkan pendapatan pajak menjadi solusi jangka pendek. Sebab PNBP yang meliputi penerimaan sumber daya alam, setoran laba BUMN, dan lain-lain belum mampu digenjot dalam jangka pendek.

Dari sisi belanja, kualitas belanja menjadi penting yang dapat dilihat melalui besaran untuk capital spending. Namun sayangnya selama ini belanja anggaran lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai yang tidak memiliki multiplier effect yang besar. Sebab nyatanya, peningkatan belanja pegawai tidak dibarengi dengan peningkatan kinerja. Oleh karena itu, ke depan sebaiknya pemerintah merubah postur anggaran yang lebih banyak dialokasikan untuk capital spending yang diharapkan memiliki katalisator pertumbuhan ekonomi.

Permasalahan lain terkait belanja anggaran terletak pada persoalan efisiensi dan efektivitas. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa manejemen anggaran kita sangat buruk sehingga rentan dengan korupsi. Penerapan conventional budget system sudah seharusnya ditinggalkan oleh pemerintah, sebab sistem anggaran yang demikian lah yang membuat tidak efektif. Dengan metode ini, penentuan baseline budget berdasarkan pada penggunaan anggaran di tahun sebelumnya menyebabkan fungsi alokasi mengalami disfungsi. Sehingga menjadi sebuah hal yang lumrah jika kebijakan anggaran kita mengalami impotensi.

Penyusunan postur APBN yang konvensional ini juga dapat dilihat melalui kebijakan defisit anggaran yang tidak memperhatikan urgensi dan prioritas yang jelas. Sementara jika melihat realisasi baik dari sisi belanja maupun pendapatan, keduanya selalu menunjukkan hasil yang jauh dari harapan. Itulah sebabnya APBN tidak berfungsi optimal untuk mengatasi persoalan perekonomian meskipun nominal APBN selalu meningkat.

Idealnya, penyusunan APBN tentu tidak hanya didasarkan pada aspek pencapaian target makro saja. Melainkan juga didasarkan pada aspek ideologi sebagai bentuk penerapan amanat konstitusi. Sehingga kebijakan anggaran pemerintah diharapkan mampu menyelesaikan persoalan bangsa. Namun, tampaknya di masa injury time ini Pemerintah belum mampu menjadikan APBN sebagai instrumen untuk mengatasi permasalahan klasik bangsa meski satuan tugas sudah dipangkas.

Related posts