NERACA

Jakarta -  Minimnya infrastruktur nasional menjadi pangkal masalah lambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Meski acap kali menuai protes keras dari berbagai kalangan, tapi sepertinya pemerintah sudah bebal. Mengingat meski ada pembangunan untuk infrastruktur hanya saja masih jauh dari harapan mengingat belanja infrastruktur terhadap  Produk Domestik Bruto (PDB) masih di bawah 3%.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati mengatakan selama lima tahun, dari 2009 hingga 2013, sebanyak 30% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) habis untuk anggaran subsidi. Parahnya, subsidi tersebut paling besar dihabiskan untuk BBM. Sementara itu, belanja modal hanya sebesar 15%.

“Belanja infrastruktur memang mengalami peningkatan, namun rasio belanja infrastruktur terhadap PDB masih dibawah 3% dan jauh dari level ideal, yakni sebesar 5%”, katanya sesaat setelah diskusi yang mengangkat tema “Menyoal Ektifitas APBNP 2014 Mengatasi Perlambatan Ekonomi”, di Jakarta, kemarin.

Kondisi ini jelas menjadi pertanyaan besar dimana postur APBN yang sudah disusun oleh pemerintah selama ini. Pasalnya, hingga saat ini pembangunan infrastruktur di Indonesia masih sangat lambat. Bahkan, Indonesia baru menempati peringkat 61 dari 144 negara, masih dibawah Thailand dan Malaysia. 

Menurut dia lagi koefisien elastisitas belanja infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi baru mencapai 0,17 lebih rendah dari China yang sudah sebesar 0,33 dan India yang sebesar 0,21. Artinya, infrastruktur yang sudah ada sekarang kurang efisien, kondisi ini jelas mengindikasikan adanya kebocoran dan kesalahan dalam penyusunan postur APBN.

“Setiap tahun jumlah belanja modal terus meningkat namun postur APBN nyaris tidak berubah. Harusnya, porsi untuk anggaran jalan, irigasi, dan jaringan semakin besar dan semakin meningkat signifikan”, tandas Enny.

Sedangkan pada kesempatan yang berbeda menurut Kepala Pusat Pembiayaan Sumber Daya Investasi Badan Pembinaan Konstruksi, Mochammad Natsir , memaparkan Fokus infrastruktur dalam kerangka pembangunan nasional dalam jangka pendek dan jangka panjang dinilai masih berjalan lambat. Untuk mengejar ketertinggalan dibutuhkan pembiayaan dan iklim investasi yang baik. “Pemerintah telah mencanangkan bahwa infrastruktur menjadi fokus utama dalam pembangunan nasional. Namun kenyataannya hingga saat ini pembangunan infrastruktur masih berjalan lambat,” kata,  paparnya.

Menurutnya, untuk mendorong pembangunan sektor itu diperlukan iklim investasi yang kondusif. Selain itu  perlu dukungan dari pemerintah terutama pembiayaan dan koordinasi antar kementerian terkait. [agus]