NERACA

Jakarta - Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sudah seharusnya Indonesia menjadi bangsa yang makmur dan disegani. Namun, kenyataannya dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah, negara ini seakan tak berdaya. Apalagi di bidang industri maritim, Indonesia tidak optimal. Oleh karena itu, untuk mendorong industri maritim dibutuhkan kesadaran politik dari seluruh pemangku kepentingan, terutama pemimpin bangsa.

Wakil Menteri Perindustrian, Alex SW Retraubun mengatakan semua orang di dunia tahu, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Banyak orang Indonesia menjadi pemikir maritim yang hebat dunia. "Tapi semua akan kandas bila tidak ada kesadaran politik akan industri ini," ujarnya saat membuka pameran Inamarine 2014 yang bersamaan dengan pembukaan pameran Inagreentech 2014 di International Expo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (13/05).

Lebih lanjut Wamenperin mengatakan 2014 merupakan tahun politik yang bisa dijadikan momentum perubahan bagi dunia kemaritiman, dengan mendorong pemimpin baru bangsa kembali fokus ke industri ini. "Jadi, sampaikan kepada pemimpin bangsa yang akan terpilih, bahwa pemimpin bangsa yang tidak fokus pada kemaritiman adalah pemimpin yang melecehkan kondisi objektif bangsa, karena Indonesia adalah negara kepulauan," kata Alex.

Menurutnya, pertumbuhan industri di Indonesia terus meningkat, namun kondisinya belum berkualitas, karena 90% bahan baku dan barang modal masih diimpor. "Maka artinya, kehidupan Indonesia sangat ditentukan oleh negara lain. Kita semua harus bisa memprovokasi pemimpin bangsa untuk bisa fokus kepada kemaritiman, dengan data-data aktual dan kondisi sebenarnya," kata Alex.

Dalam kesempatan itu,  Alex mencoba membandingkan kondisi dunia kemaritiman Indonesia saat ini dengan era Presiden Soekarno dulu. Hasilnya dunia kemaritiman di Indonesia banyak mengalami kemunduran. "Tahun 1953 saat meresmikan Institut Angkatan Laut, Soekarno berpidato usahakan agar kita menjadi bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya bukan sekedar menjadi jongos-jongos kapal, tetapi bangsa pelaut yang mempunyai armada, mempunyai militer dan menantang gelombang laut itu sendiri. Pandangan politik Soekarno tentang kemaritiman adalah yang terhebat. Hasilnya dulu angkatan laut kita ditakuti di dunia angkatan laut kita, sekarang kita diremehkan negara lain," jelasnya.

Kondisi mundurnya dunia kemaritiman Indonesia menjadi pelajaran dan tantangan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah mendatang. "Pertama semua orang di dunia dan tukang becak tahu Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia. Semua tidak menyangkal itu. Kesadaran politik kita yang tidak ada tentang dunia kemaritiman ini. Jadi pada 2014 semua orang bicara siapa sih pemimpin bangsa ini. Sampaikan kepada Jokowi dan Prabowo dan siapapun pemimpin, pemimpin negara yang tidak berfokus pada kemaritiman pemimpin yang melecehkan kondisi obyektif bangsa," tuturnya.

Dia bahkan tidak ragu menantang siapapun calon presiden agar keinginan dan cita-citanya yaitu dunia kemaritiman bisa dikedepankan sebagai identitas bangsa Indonesia. "Daratan kita secuil lautannya seabrek-abrek. Mari kita berdebat siapapun yang mau menantang pernyataan saya," jelasnya.

Sekedar informasi luas laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta km2, terdiri dari 0,3 juta km2 perairan teritorial, 2,8 juta km2 perairan pedalaman dan kepulauan, 2,7 juta km2 Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), serta dikelilingi lebih dari 17.500 pulau, menyimpan kekayaan yang luar biasa. Jika dikelola dengan baik, potensi kelautan Indonesia diperkirakan dapat memberikan penghasilan lebih dari 100 miliar dolar AS per tahun. Namun yang dikembangkan kurang dari 10%.

Melihat besarnya potensi laut nusantara, sudah seharusnya Indonesia mempunyai infrastruktur maritim kuat, seperti, pelabuhan yang lengkap dan modern; sumber daya manusia (SDM) di bidang maritim berkualitas; serta kapal berkelas, mulai untuk jasa pengangkutan manusia, barang, migas, kapal penangkap ikan sampai dengan armada TNI Angkatan Laut (AL).

Namun, kondisi ideal tersebut sulit tercapai. Hal ini terjadi karena industri martim Indonesia tidak dikelola dengan benar. Sehingga tak satu pun negara yang segan dan menghormati Indonesia sebagai bangsa maritim. Negara asing menempatkan bangsa Indonesia sebagai pasar produk mereka. Ironisnya, pemerintah hanya berdiam diri tanpa melakukan langkah perbaikan.

Padahal, ke depan industri kelautan Indonesia akan semakin strategis, seiring dengan pergeseran pusat ekonomi dunia dari bagian Atlantik ke Asia-Pasifik. Hal ini terlihat 70 % perdagangan dunia berlangsung di kawasan Asia-Pasifik.

Secara detail 75%  produk dan komoditas yang diperdagangkan dikirim melalui laut Indonesia dengan nilai sekitar 1.300 triliun dolar AS per tahun. Potensi ini dimanfaatkan Singapura, dengan membangun pelabuhan pusat pemindahan (transhipment) kapal-kapal perdagangan dunia. Negara yang luasnya hanya 692.7 km2, dengan penduduk 4,16 juta jiwa itu telah menjadi pusat jasa transportasi laut terbesar di dunia. Bahkan ekspor barang dan komoditas Indonesia 70 % melalui Singapura.

Selama ini sudah menjadi rahasia umum bila industri dan jasa maritim Indonesia berada di bawah kendali Singapura. Lihat saja sebagian kapal yang berlayar menghubungkan antar pulau sebagian besar menggunakan bendera negeri The Red Dot, khususnya kapal yang memuat barang-barang terkait dengan berbagai macam industri.

Sebagai contoh industri perkapalan yang bertebaran di beberapa tempat di Kepulauan Riau, khususnya di pulau Batam dan beberapa pulau sekitarnya, termasuk pulau Karimun. Di sana ada investasi bidang perkapalan dan mayoritas pelakunya berasal dari negeri yang sangat takut terhadap KKO/Marinir Indonesia.