Ketua DPRD Kota Sukabumi, Aep Saepurahman, menjelaskan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atau WDP.

Dijelaskan pula, opini WDP tersebut diberikan, karena tampilan pencatatan dan pengelolaan Aset Daerah Kota Sukabumi, masih perlu dan harus diperbaiki, karena ada sedikit permasalahan. Oleh karenanya, permasalahan tersebut masih dalam pengecualian, sebab masih bisa ditelusuri kebenarannya. Dengan demikian, permasalahan tersebut masih bisa dipertanggung jawabkan dan diperbaiki.

Untuk itu, LPJ Pelaksanaan APBD Kota Sukabumi Tahun 2010 tersebut, menurut Ketua DPRD Kota Sukabumi, dapat diterima dan disetujui oleh DPRD Kota Sukabumi, yang ditandai dengan penanda-tanganan berita acara.

Namun untuk mengatasi permasalahan pada Aset Daerah Kota Sukabumi ke depan, Ketua DPRD Kota Sukabumi meminta kepada Pemerintah Kota Sukabumi, agar status Aset Daerah Kota Sukabumi dirubah menjadi Dinas. Dengan demikian, berbagai proses pencatatan dan pengelolaan Aset Daerah, Di Kota Sukabumi akan lebih fokus dan optimal.