Layanan Publik Angkasa Pura Dipertanyakan

NERACA

Bandung - Komisi V DPR RI mempertanyakan komitmen PT Angkasa Pura untuk menyediakan layanan angkutan publik baik menuju Bandara maupun dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng dan Bandara Husein Sastranegara, Bandung. Lonjakan jumlah penumpang yang begitu besar di kedua Bandara tersebut kenyataannya belum diimbangi dengan layanan angkutan publik yang memadai. Demikian disampaikan Anggota Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia dalam siaran pers yang diterima Neraca, akhir pekan ini.

Menurut Yudi, tahun ini PT Angkasa Pura meningkatkan kapasitas penumpang Bandara Soekarno-Hatta dari sebelumnya 22 juta penumpang per tahun menjadi 62 juta penumpang per tahun. Biaya yang dialokasikan untuk peningkatan kapasitas tersebut mencapai Rp 12 triliun. Sedangkan untuk Bandara Husein Sastranegara, Angkasa Pura meningkatkan kapasitas penumpang dari 750 ribu penumpang menjadi 910 ribu penumpang per tahun.

Disesalkan, peningkatan kapasitas itu tidak dibarengi dengan peningkatan kemudahan akses menuju dan dari Bandara dengan penyediaan angkutan publik terutama di Bandara Husein Sastranegara.

Yudi mengatakan, untuk Bandara Soekarno Hatta, rendahnya komitmen Angkasa Pura menyediakan layanan angkutan publik membuat kemacetan yang luar biasa hampir setiap hari baik menuju Bandara maupun saat keluar Bandara. Hal tersebut sangat mengganggu calon penumpang pesawat karena mengalami keterlambatan waktu untuk tiba di Bandara.

Saat ini terdapat kondisi yang timpang antara jumlah penumpang dengan kapasitas angkutan publik yang tersedia. Saat ini pergerakkan penumpang per hari di bandara Soekarno Hatta mencapai 123 ribu - 125 ribu per hari. Sedangkan kapasitas angkutan publik yang tersedia hanya mampu mengangkut 12 ribu penumpang per hari.

Kondisi lebih parah terjadi di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, tutur Yudi.

BERITA TERKAIT

ICW: Pelayanan Publik Barometer Pemberantasan Korupsi

ICW: Pelayanan Publik Barometer Pemberantasan Korupsi NERACA Bekasi - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kantor pelayanan publik menjadi barometer konkret…

Gubernur Sumsel: Pemprov Harus Maksimalkan Pelayanan Publik

Gubernur Sumsel: Pemprov Harus Maksimalkan Pelayanan Publik NERACA Palembang - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov)…

Kemenkeu Pastikan Dana Keluarahan untuk Peningkatan Layanan

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, memastikan pemberian dana kelurahan dilakukan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Dishub Kota Sukabumi Sisir Kendaraan Parkir Sembarangan

Dishub Kota Sukabumi Sisir Kendaraan Parkir Sembarangan NERACA Sukabumi - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota sukabumi melakukan penindakan kepada kendaraan yang…

Kota Tangerang Raih Empat Penghargaan "TOP IT & TELCO 2018"

Kota Tangerang Raih Empat Penghargaan "TOP IT & TELCO 2018" NERACA Tangerang - Pemerintah Kota Tangerang meraih empat penghargaan pada…

Bulog Sumsel-Babel Belum Maksimal Serap Beras Petani

Bulog Sumsel-Babel Belum Maksimal Serap Beras Petani NERACA Palembang - Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan dan Bangka Belitung belum…