NERACA

Jakarta - Dunia usaha memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang berhasil  menyelenggarakan pesta demokrasi pemilihan umum (pemilu) legislatif 2014. Kondisi ini menunjukkan Indonesia sudah semakin dewasa dalam berpolitik. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap terciptanya perekonomian nasional yang kondusif kedepan.

"Kondusifnya situasi politik sekarang akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan aktivitas ekonomi nasional dimasa mendatang," kata Sarman Simanjorang Wakil Ketua Umum Kadin, di Jakarta Kamis (10/4).

Kendati demikian, menurutnya jika nantinya timbul kekacauan politik pada pemilu 2014 akan menimbulkan efek domino. Hal ini menjadi sentimen negatif bagi aktivitas ekonomi Indonesia seperti menurunnya kepercayaan investor. "Terguncangnya pasar saham,melemahnya mata rupiah dan terganggunya pasar jasa, perdagangan dan pariwisata," jelasnya

Sarman yang juga sebagai pelaku usaha memberikan apresiasi yang luar biasa kepada semua pihak. Bahkan, untuk menghadapi pasar globalisa khususnya ASEAN Economy Community 2015 diharapkan sinergitas antara eksekutif dan legislatif yang kompak dampat terjalin. "Sejalan dan saling mendukung untuk mampu membangun kekuatan perekonomian yang berdaya saing," tuturnya.

Namun dimata Ekonom yang juga Dosen Program Studi Magister Akuntansi FEUI Muslimin Anwar mengungkapkan setidaknya ada delapan faktor pemicunya menurunnya kontribusi Pemilu 2014 terhadap ekonomi nasional.

Pertama, masyarakat semakin bertambah cerdas memaknai pesta demokrasi paska reformasi 1998. Setelah tiga kali digelar pemilu, masyarakat semakin berkurang ketertarikannya untuk terlibat dalam kampanye langsung yang di gelar di lapangan atau pusat keramaian lainnya.

Kedua, berkurangnya kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu dan kualitas calon serta komitmen untuk memenuhi janji-janji setelah terpilih. Hal ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap sepak terjang para anggota legislatif dan pejabat eksekutif di pemerintahan pusat maupun di daerah yang terlibat dalam praktek atau dugaan praktek korupsi dalam berbagai bentuknya.

Ketiga, seiring dengan kemajuan teknologi, para pemilih yang semakin cerdas lebih mengutamakan mengenal calon yang akan dipilihnya melalui internet atau media sosial di dunia maya," jelas Muslimin.

Keempat, semakin dibatasinya penggunaan alat peraga pada Pemilu tahun 2014 sesuai Peraturan KPU No. 15/2013 tgl 22 Agustus 2013. Partai politik dan calon anggota legislatif (caleg) hanya boleh memasang 1 Baliho atau billboard untuk 1 zona yaitu desa/kelurahan/kecamatan dan tidak memuat calon anggota DPR dan DPRD.

Kelima, semakin berkurangnya jumlah partai politik yang ikut dalam pesta demokrasi kali ini dibandingkan pemilu semenjak tahun 1999. Jumlah partai yang ikut dalam pemilu tahun ini tercatat hanya 12 partai nasional dan 3 partai daerah di Aceh.

Keenam, Jumlah calon legislatif per partai yang bertarung pada pemilu kali ini lebih sedikit dibandingkan pemilu 2009. Jumlah caleg per partai yang ikut serta pada Pemilu tahun ini adalah 100% dari jumlah kursi di DPR/DPRD. Jumlah ini berkurang dibandingkan Pemilu 2009 yang bisa mencapai 120% dari jumlah kursi," kata Dia.

Ketujuh, KPU dan PPATK akan semakin ketat mengawasi sumber dan penggunaan dana kampanye. Hal ini sebagaimana tertuang dalam MoU Tindak Pencegahan dan Pidana Pencucian Uang (TPPU) penggunaan dana peserta pemilu yang ditandatangani KPU dan PPATK pada tanggal 4 Februari 2014.

Kedelapan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta pemerintah pusat dan daerah membekukan dana bantuan sosial sampai penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014 berakhir dikarenakan penggunaan dana bansos menjelang pemilu sangat rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik pihak-pihak tertentu yang memiliki kewenangan mencairkannya.

Kedelapan faktor ini pada gilirannya turut menurunkan kontribusi pemilu terhadap perekonomian.

"Bila pada tahun 2009 kontribusi pemilu mencapai 0,23%-0,26%, maka pada tahun 2014 ini hanya berkisar antara 0,07%-0,10%. Peran signifikan pelaksanaan Pemilu 2009 menyebabkan konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi hingga mencapai 5,95% (yoy). Sedangkan untuk tahun 2014 ini, pelaksanaan Pemilu 9 April 2014 diprakirakan hanya dapat mendorong konsumsi rumah tangga sampai 5,85% saja," papar Muslimin.

Berdasarkan komponennya, kinerja konsumsi rumah tangga terkait kegiatan Pemilu 2014 pada triwulan I-2014 diprakirakan hampir sama dengan triwulan I-2009 yaitu banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga nonmakanan. Peran konsumsi rumah tangga yang cukup kuat juga dipengaruhi oleh dampak positif konsumsi pemerintah yang cukup besar.

Peningkatan terbesar konsumsi pemerintah terjadi pada triwulan I 2009 yang tumbuh tinggi sebesar 19,25% antara lain dipengaruhi oleh besarnya pengeluaran terkait Pemilu. Namun Pada Pemilu 2014, konsumsi Pemerintah diprakirakan tumbuh jauh lebih rendah yaitu hanya sekitar 6,75%. [agus]