Globalisasi vs Kesejahteraan Rakyat

Jumat, 28/03/2014

Di tengah arus perdagangan internasional, globalisasi mau tidak mau harus dihadapi. Dan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pembangunan dapat inklusif bukan eksklusif. Kita ingat dalam sebuah pidatopembukaan Forum Ekonomi Dunia Asia Timur (WEFEA) 2011,Presiden SBY menegaskan, “Globalisasi harus inklusif dan bukan eksklusif, harus pragmatis dan bukan dogmatis, bersatu daripada terbagi, diarahkan pada tantangan global umum, bukan diarahkan pada kelompok tertentu dari negara Ini yang harus didorong oleh keharusan kerjasama daripada konfrontasi oleh kolaborasi daripada penaklukan”.

Sayangnya hingga sekarang (2014), pidato kepala negara itu hanya sebatas retorika dihadapan pemodal dan pejabat dunia. Adalah timbul pertanyaan besar dalam pembangunan inklusif adalah seberapa besar implikasi seluruh potensi perekonomian Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang tinggal 9 bulan lagi siap diberlakukan, khususnya terkait dengan kesejahteraan sosial masyarakat di dalam negeri?

Apalah artinya globalisasi dengan semangat kesejahteraan global lewat perekonomian, pasar, dan alat produksi yang seharusnya bisa menyentuh seluruh entitas manusia, namun justru hanya memihak sebagian konglomerasi pemodal besar? Kebijakan sosial perlu diterapkan pada sebuah negara yang berlimpah sumber daya alam, tapi justru malah tidak menguasai sumber daya alamnya, bahkan kesenjangan ekonominya kian melebar.

Pembentukan pasar dan basis produksi yang terintegrasi antar negara berkembang membutuhkan penyesuaian struktur produksi dan beberapa reformasi kebijakan di setiap negara anggota. Inti utamanya adalah insentif bagi investasi swasta baru (melalui mekanisme kemudahan birokrasi, dsb), kesejahteraan umum, serta disiplin anggaran dan moneter.

Ketidakstabilan harga dan ketidakjelasan kebijakan telah menimbulkan kekhawatiran karena meningkatnya risiko bagi para pedagang, produsen, dan konsumen serta memberikan kontribusi untuk ketidakstabilan penerimaan ekspor, impor, investasi, dan pengeluaran pemerintah. DalamASEAN Regional Forum, kebijakan melalui lembaga merupakan instrumen strategis untuk menghindaribuilding on sand yaitu pembangunan ekonomi pasir yang mudah runtuh akibat besarnya faktor eksternal dari masing-masing negara dalam regional.

Karena itu, orientasi pemerintah dalam memandang globalisasi harus diubah, kebijakan ekonomi-politik tidak ditujukan untuk memperbaiki standar hidup rakyat dalam rangka menciptakan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pemerintah tampaknya terlalu lunak terhadap tuntutan internasional yang mengejar angka pertumbuhan ekonomi dan tindakan-tindakan altruistik dalam forum multilateral.

Contoh Indonesia yang dahulu kita dikenal sebagai negara yang paling kaya dan berlimpah akan pangan justru bergeser secara drastis akibat lahan-lahan pertanian yang bergeser fungsi menjadi tambang dan perkebunan akibat industrialisasi. Thailand dan Vietnam sebagai pemegang peran utama dalam menjamin pasokan pangan ASEAN menjadi semakin di atas langit sementara Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar se-ASEAN akan menjadi negara yang paling terancam krisis pangan, karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri jika liberalisasi terus terjadi. Ini tidak lain karena adanya ketakutan bahwa ekonomi Indonesia akan tertinggal dari negara lain menyebabkan pemerintah berpaling ke globalisme ekonomi. Pemujaan terhadap globalisme ekonomi inilah yang menjadi sebab utama nasionalisme ekonomi Indonesia kian jauh dari harapan publik.

Jadi, hal paling fundamental dan mendesak untuk dilakukan pemerintah saat ini adalah mengubah haluan kebijakan dari globalisme ekonomi ke nasionalisme ekonomi yang memusatkan perhatian pada program pembangunan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pendapatan.Penurunan kemiskinan, kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan dan pendidikan harus menjadi perhatian utama dalam kompetisi perdagangan global dan MEA 2015. Semoga!