Dua Instrumen Utang Siap Diterbitkan Pemerintah

NERACA

Jakarta - Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan memastikan penerbitan sukuk global terlaksana di semester II 2014 yang akan dilakukan sesuai dengan perkembangan terkini dalam pasar keuangan syariah. "Sukuk global akan kita terbitkan di semester dua dengan tenor yang tentunya tergantung dari 'appetite' investor," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Robert Pakpahan di Jakarta, Selasa (25/3).

Dia menilai sukuk global ini memiliki underlying assets berupa 51% Barang Milik Negara dan 49% Proyek Pemerintah yang tercantum dalam APBN dengan nominal yang disesuaikan dengan benchmark sizes nominal US$500 juta.

"Diversifikasi struktur sukuk global sedang dilakukan,” tambahnya. Terkait penerbitan obligasi berdenominasi mata uang euro, yang menurut rencana dilakukan pada akhir semester I 2014, Robert mengaku bahwa hal tersebut masih menjadi pertimbangan Pemerintah karena sedang menunggu respon positif investor.

"Kami melihat penerbitan (obligasi) euro tidak ada masalah. Tujuan kita untuk diversifikasi, mencari pasar baru. Kalau (obligasi berdenominasi euro) ini laku maka akan diterbitkan lagi. Ini untuk menambah kapabilitas dalam penerbitan utang seperti samurai bond," jelas Robert.

Sebelumnya, pada September 2013, Pemerintah pernah menerbitkan sukuk global sebesar US$1,5 miliar yang akan jatuh tempo 2019 untuk memperkokoh posisi di pasar keuangan syariah global. Sukuk global itu telah memperoleh peringkat Baa3 dari Moody`s, BB+ dari S&P dan BBB- dari Fitch, dengan tenor 5,5 tahun dan akan jatuh tempo pada 15 Maret 2019.

Sukuk global tersebut diterbitkan pada harga pasar dengan imbalan senilai 6,125%. Tingkat imbalan itu lebih rendah 25 basis poin (bps) dari pada harga perkiraan awal yang berada di kisaran 6,375%.

Penerbitan sukuk global yang ke empat itu merupakan penerbitan terbesar oleh Pemerintah Indonesia sejak 2009 dan kedua kalinya diterbitkan di bawah Program Penerbitan Sukuk Global (Islamic GMTN).

Transaksi itu mendapat respon yang baik dari para investor global dan lokal dengan jumlah penawaran pembelian mencapai US$55,7 miliar dari sekitar 300 investor. Sebaran investor berdasarkan wilayah meliputi 20% investor Syariah dan Timur Tengah, 15% investor Indonesia, 25% investor wilayah Asia, 24% investor Amerika Serikat, dan 16% investor Eropa.

Terserap Rp461 miliar

Selain itu, Robert memaparkan Pemerintah telah menyerap dana sebesar Rp461 miliar dari lelang empat seri sukuk atau surat berharga syariah negara (SBSN) yang ditujukan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2014.

Dia menyebutkan penawaran yang masuk dari lelang tersebut mencapai Rp3,36 triliun. Jumlah yang diserap atau dimenangkan tersebut lebih rendah dari target indikatif yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp1,5 triliun.

Penawaran untuk seri SPN-S12092014, tidak ada yang dimenangkan. Penawaran yang masuk untuk seri ini sebesar Rp1,82 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk 6% dan tertinggi 7,125%.

Penawaran untuk seri PBS006 juga tidak ada yang dimenangkan. Penawaran yang masuk untuk seri ini sebesar Rp986 miliar dengan imbal hasil terendah masuk 8,25% dan tertinggi 8,75% Jumlah dimenangkan untuk seri PBS003 sebesar Rp16 miliar dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 8,76%, tingkat imbalan 6%.

SBSN ini akan jatuh tempo 15 Januari 2027. Penawaran masuk untuk seri ini mencapai Rp17 miliar dengan imbal hasil terendah yang masuk 8,65% dan tertinggi 9,12%. Sementara untuk seri PBS005, jumlah dimenangkan sebesar Rp445 miliar dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 9,04%, tingkat imbalan 6,75%.

SBSN ini akan jatuh tempo pada 15 April 2043. Penawaran masuk untuk seri ini mencapai Rp533 miliar dengan imbal hasil terendah masuk 8,94% dan tertinggi 10%. [ardi]

BERITA TERKAIT

Campina Bayar Utang Rp 269,63 Miliar - Pangkas Beban Utang

NERACA Jakarta – Guna memudahkan langkah ekspansi bisnisnya, PT Campina Ice Cream Industry Tbk (CAMP) terus memangkas beban utang dengan…

Intan Baruparana Finance Bernafas Lega - Penyelesaian Utang Diperpanjang

NERACA Jakarta – Dibalik rencana restrukturusisasi utang, perusahaan jasa keuangan PT Intan Baruprana Finance Tbk (IBFN) bisa bernafas lega karena…

CEPA Jangan Batasi Kebijakan Pemerintah Kelola Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang sedang dibahas antara Republik Indonesia dan Uni Eropa, yang kerap…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Utang Luar Negeri Indonesia Naik 10,1%

      NERACA   Jakarta - Jumlah utang luar negeri Indonesia di akhir 2017 meningkat 10,1 persen (tahun ke…

Muliaman Hadad Ditunjuk jadi Dubes RI untuk Swiss

    NERACA   Jakarta-Mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad resmi ditunjuk menjadi Duta Besar…

Tiga Tahun Jokowi Diklaim Berhasil Turunkan Inflasi

      NERACA   Padang - Pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) memaparkan dalam tiga tahun perjalanan pemerintahan Presiden Jokowi…