Menghadapi Pemilu 2014 setidaknya kondisi ekonomi politik akan terpengaruh oleh dinamika perekonomian nasional. Karena hampir seluruh elemen sibuk menyongsong pemilihan umum, baik legislatif dan pemilihan presiden. Bagaimanapun, kondisi perekonomian harus tetap dijaga dengan tidak mengorbankan pertumbuhan ekonomi demi kepentingan politik.

Gegap gempita politik sebenarnya mulai terasa sejak akhir tahun lalu, bahkan kinerja ekonomi nasional menunjukkan hasil yang belum optimal seperti terlihat angka pertumbuhan kurang dari 6%, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 6%. Bahkan Presiden SBY sempat mengeluh kinerja kabinetnya yang kurang fokus terhadap kinerja dan cenderung lebih penting memprioritaskan partainya.

Fenomena ini sebenarnya hal yang wajar terjadi, karena secara manusiawi para menteri yang duduk sebagai pengurus partai terlihat kurang dapat mengatasi kinerja kementerian atau lembaganya. Lantas bagaimana kapabilitasnya petinggi negara mendukung prospek ekonomi dan dunia usaha supaya tetap stabil pada tahun politik 2014?  

Walau pengalaman selama tiga kali pemilu dalam kondisi aman, tidak terjadi bentrokan horizontal, karena asas yang diperjuangkan pun relatif sama dan hanya berbeda warna politik semata. Artinya, suasana sebelum dan sesudah pemilu, kondisi ekonomi nasional tetap aman.

Pengalaman tersebut justru memberi manfaat positif bagi peningkatan belanja masyarakat. Kecenderungan makin nyata melemahkan keterkaitan antara ekonomi dan politik (decoupling). Bahkan, pelaku usaha asing tetap tenang menghadapi gejolak yang terjadi. Salah satu contoh terbaru adalah saat pemerintah menerbitkan global bond (Januari 2014) yang membeli 80% adalah investor asing (AS) dengan tenor berjangka panjang. 

Ini menunjukkan Investor asing pembeli obligasi negara itu sebagai wujud prospek negeri ini masih tetap menarik dalam jangka panjang. Karena tak mungkin asing membeli obligasi tanpa memperhitungkan nilai ekonomi yang sangat menarik, kendati yield yang ditawarkan cukup tinggi.

Namun ada sejumlah faktor yang perlu diperhatikan lebih serius. Bukan karena semata-mata dampak pemilu, tapi lebih banyak karena faktor global dan kondisi struktural ekonomi domestik seperti “virus” defisit neraca pembayaran dan neraca perdagangan Indonesia yang pemulihannya memerlukan waktu sekitar 2-3 tahun.

Selain volume impor sulit dibendung karena terkait kebutuhan masyarakat menengah yang sulit dikendalikan pula. Gaya hidup hedonis dan kebutuhan akan BBM bersubsidi akhirnya sulit dikendalikan. Karena itu Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) memberikan sinyal agar perbankan mengerem laju pertumbuhan kreditnya yang berpotensi “memanaskan” ekonomi nasional di tahun politik.

Ini berarti perbankan nasional harus ikut mendukung situasi tahun politik dengan tidak menyalurkan kredit konsumtif yang bersifat jor-joran, dan mengatur kebijakan cost of fund supaya tidak mendorong suku bunga naik, selain pemerintah juga dituntut melakukan budaya hemat supaya menjadi panutan rakyat Indonesia.