Reformasi Birokrasi Indonesia Paling lamban

Kawasan Asia Tenggara

Selasa, 25/03/2014

NERACA

Jakarta – Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) menilai Indonesia masih kalah jauh dalam menciptakan perubahan birokrasi dibandingkan negara lain di Asia Tenggara atau ASEAN. Pasalnya, berdasarkan indeks efisiensi birokrasi, Indonesia mendapat nilai 8,7 di mana angka 1 menyatakan baik dan 10 merupakan penilaian buruk.

"Dari Indeks efisiensi birokrasi. Indonesia ketinggalan dari negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Filipina, Singapura, bahkan negara asia maju lainnya, Jepang," kata Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Eko Prasojo, dalam acara Bupati/Walikota Alumni Harvard Executive Education di Jakarta, Senin (24/3).

Menurut dia, dari hasil studi yang dilakukan oleh kementerian, akumulasi perkembangan reformasi birokrasi di daerah belum terlalu baik. "Keberhasilan nasional itu dipengaruhi tingkat (perubahan) daerah," katanya.

Eko mengaku peningkatkan kapasitas birokrasi mempengaruhi keberhasilan pembangunan daerah. Dalam program pembangunan nasional, birokrasi menghadapi tantangan yakni persaingan pasar yang makin terbuka, teknologi masif, dan masyarakat semakin terdidik. "Indonesia paling lambat di Asia untuk melakukan perubahan-perubahan birokrasi, apabila dilihat dari negara tetangga yang melakukan perubahan cepat" ungkapnya.

Untuk itu, lanjutnya, perlu dilakukan perubahan struktur organisasi dan peningkatan kemampuan membuat pertimbangan perbaikan untuk masyarakat termasuk kesejahteraan warga dan staf. Tidak hanya itu, dengan memahami kekuatan dan kelemahan, dapat menggerakkan staf untuk melakukan perubahan. "Bupati atau walikota menjadi contoh bagi pemerintah pusat untuk menciptakan perubahan," ujarnya.

Sebelumnya Ketua Ombudsman, Danang Girindrawardana mengingatkan, Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara akan membangun Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2015. Jika pemerintah tidak juga membenahi birokrasi maka Indonesia akan tertinggal dari negara-negara satu kawasan.

Danang mengatakan, kementerian maupun lembaga yang masih buruk dalam memberikan pelayanan publik harus segera membenahi pelayanannya. “Perlu ada pembenahan birokrasi apalagi jelang MEA nanti,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Hendra Nurtjahjo, anggota Ombudsman menurutnya pelayanan publik juga bisa dijadikan salah satu tolok ukur untuk menilai kondisi sebuah negara. "Pelayanan publik menjadi ujung tombak utama melihat berhasil atau tidaknya sebuah negara," ujarnya

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ombudsman terhadap pelayanan publik di 18 kementerian. Hasil penelitian itu menyatakan, sembilan kementerian dinilai buruk dalam memberikan pelayanan publik, lima kementerian lainnya bahkan dinilai sangat buruk. [agus]