Reformasi Birokrasi Indonesia Paling lamban - Kawasan Asia Tenggara

NERACA

Jakarta – Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) menilai Indonesia masih kalah jauh dalam menciptakan perubahan birokrasi dibandingkan negara lain di Asia Tenggara atau ASEAN. Pasalnya, berdasarkan indeks efisiensi birokrasi, Indonesia mendapat nilai 8,7 di mana angka 1 menyatakan baik dan 10 merupakan penilaian buruk.

"Dari Indeks efisiensi birokrasi. Indonesia ketinggalan dari negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Filipina, Singapura, bahkan negara asia maju lainnya, Jepang," kata Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Eko Prasojo, dalam acara Bupati/Walikota Alumni Harvard Executive Education di Jakarta, Senin (24/3).

Menurut dia, dari hasil studi yang dilakukan oleh kementerian, akumulasi perkembangan reformasi birokrasi di daerah belum terlalu baik. "Keberhasilan nasional itu dipengaruhi tingkat (perubahan) daerah," katanya.

Eko mengaku peningkatkan kapasitas birokrasi mempengaruhi keberhasilan pembangunan daerah. Dalam program pembangunan nasional, birokrasi menghadapi tantangan yakni persaingan pasar yang makin terbuka, teknologi masif, dan masyarakat semakin terdidik. "Indonesia paling lambat di Asia untuk melakukan perubahan-perubahan birokrasi, apabila dilihat dari negara tetangga yang melakukan perubahan cepat" ungkapnya.

Untuk itu, lanjutnya, perlu dilakukan perubahan struktur organisasi dan peningkatan kemampuan membuat pertimbangan perbaikan untuk masyarakat termasuk kesejahteraan warga dan staf. Tidak hanya itu, dengan memahami kekuatan dan kelemahan, dapat menggerakkan staf untuk melakukan perubahan. "Bupati atau walikota menjadi contoh bagi pemerintah pusat untuk menciptakan perubahan," ujarnya.

Sebelumnya Ketua Ombudsman, Danang Girindrawardana mengingatkan, Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara akan membangun Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2015. Jika pemerintah tidak juga membenahi birokrasi maka Indonesia akan tertinggal dari negara-negara satu kawasan.

Danang mengatakan, kementerian maupun lembaga yang masih buruk dalam memberikan pelayanan publik harus segera membenahi pelayanannya. “Perlu ada pembenahan birokrasi apalagi jelang MEA nanti,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Hendra Nurtjahjo, anggota Ombudsman menurutnya pelayanan publik juga bisa dijadikan salah satu tolok ukur untuk menilai kondisi sebuah negara. "Pelayanan publik menjadi ujung tombak utama melihat berhasil atau tidaknya sebuah negara," ujarnya

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ombudsman terhadap pelayanan publik di 18 kementerian. Hasil penelitian itu menyatakan, sembilan kementerian dinilai buruk dalam memberikan pelayanan publik, lima kementerian lainnya bahkan dinilai sangat buruk. [agus]

BERITA TERKAIT

IMF Soroti Reformasi Struktural dan Kesenjangan

NERACA Jakarta-Dana Moneter Internasional (IMF) menyebutkan, tiga prioritas utama yang harus dilakukan untuk memperkuat pemulihan ekonomi global yang saat ini…

Gubernur BI Terbaik di Asia Pasifik

  NERACA Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo diapresiasi sebagai "Governor of The Year" se-Asia Pasifik Timur oleh Global…

Indonesia-Australia Jajaki Tarif BM Nol Persen - Perdagangan Bilateral

NERACA Jakarta – Indonesia dan Australia tengah menjajaki kerja sama bilateral untuk pemberlakuan tarif bea masuk nol persen (0%) terhadap…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Darmin Prediksi Inflasi Dibawah 4%

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan laju inflasi Indonesia bergerak ke arah…

Menkeu : Proyeksi IMF Berikan Kewaspadaan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi global Dana Moneter Internasional…

Sumbangan Devisa Pariwisata Masih Terbatas

      NERACA   Padang - Bank Indonesia (BI) menilai sumbangan sektor pariwisata terhadap cadangan devisa Indonesia, masih relatif…