Kemenkeu Pertanyakan Kebijakan Mobil Murah

NERACA Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempertanyakan kebijakan mobil murah yang masih saja mengonsumsi bensin subsidi beroktan rendah. Padahal, pemerintah sudah membuat aturan main dan regulasi bahwa mobil murah diharuskan menenggak pertamax alias BBM non-subsidi. "Kita baru kirim surat permintaan kepada kementerian perindustrian, efektivitasnya seperti apa. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) kan diminta untuk BBM non-subsidi, jadi ditanya itu penggunaannya seperti apa," ungkap Menteri Keuangan Chatib Basri di Jakarta, pekan lalu.

Sejak awal mobil murah diluncurkan, tahun lalu, Kemenkeu sudah memberikan ultimatum kepada Kementerian Perindustrian untuk memastikan mobil murah hanya mengonsumsi BBM non-subsidi. Jika tidak, dipastikan mobil seharga di bawah Rp 100 juta itu bakal berkontribusi besar terhadap jebolnya anggaran dan volume BBM subsidi tahun ini. "Kalau dari segi sales, kita enggak tanya. itu bagian Kemenperin. Tapi kita mau lihat dari segi penggunaan subsidi BBM. Karena pada waktu itu dibuat untuk BBM non-subsidi. Kalau misalnya tidak (sukses), apa langkah yang dilakukan untuk itu," kata Chatib.

Kendati disinyalir masih pake BBM subsidi, Menkeu tak berani menghapus insentif pajak mobil murah. Jika seandainya, mobil murah masih saja mengonsumsi bahan bakar yang "diharamkan". "Itu mesti di-review lagi, saya mesti duduk dengan Kemenperin. Mungkin pengaturan mesin yang harus non-subsidi," ujarnya.

Sebelumnya Pengamat energi Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro sudah pesimistis pengguna mobil murah bakal menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi. “Masyarakat menengah ke atas dengan mobil mewah saja masih menggunakan BBM bersubsidi. Apalagi mobil murah dengan target kalangan menengah ke bawah,” ujarnya

Lebih jauh, Komaidi menilai pemerintah tak konsisten dalam kebijakannya. Di satu sisi pemerintah hendak menghemat anggaran dengan memperkecil subsidi BBM serta mengurangi kemacetan. Namun di lain pihak pemerintah malah mengeluarkan kebijakan terkait program mobil murah. "Kalau tak konsisten menghemat anggaran subsidi, jangan buat kebijakan seperti ini.

Pemerintah juga dinilai tidak tepat bila membandingkan kebijakan mobil murah ini dengan negara lain. Karena struktur anggaran negara lain tak terpengaruh oleh subsidi BBM. Ia mencontohkan harga BBM di Thailand berkisar Rp 14-15 ribu per liter dan rakyatnya mampu membeli dengan harga bensin tersebut.

“Maka wajar meraka mengeluarkan mobil murah. Saya juga mengira alasan pemerintah terkait mobil murah untuk menaikan investasi itu kurang logis," tegasnya.

Menurut Komaidi, salah satu cara untuk membenahi kemacetan dan mengurangi subsidi BBM yang membenahi trasportasi publik. Masyarakat akan nyaman jika transportasinya baik dan dengan sendirinya para pengguna kendaraan pribadi akan berganti ke transpotasi publik.

Oleh karenanya, kata dia, sudah seharusnya pemerintah segera memberikan insentif bagi transportasi publik. "Tapi pemerintah sampai saat ini belum juga melakukannya," tutupnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Luhut: Dubes Harus Mampu Berikir “Out of The Box” - EKSPOR MOBIL RI KE VIETNAM MULAI TERANCAM

Jakarta-Menko bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan menilai, Indonesia harus menjalankan politik luar negeri yang lebih ofensif, dengan tetap mengedepankan kepentingan…

Kebijakan Impor Beras Butuh Sinkronisasi Data

NERACA Jakarta – Pemerintah perlu benar-benar melakukan sinkronisasi data terkait dengan kebijakan yang membuka masuknya beras impor agar jangan sampai…

Masyarakat Semakin Senang Belanjakan Uang Untuk Jalan Jalan - Fasilitas Makin Mudah dan Murah

Riset Inventures Indonesia melansir, masyarakat semakin senang membelanjakan uang mereka untuk jalan-jalan. Toh, akses masyarakat untuk mendapatkan fasilitas jalan-jalan lebih…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Proyek Kereta Cepat Diperkirakan Rampung 2020

      NERACA   Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan waktu pengerjaan…

Indonesia Belum Miliki Cadangan BBM Nasional

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan harus adanya pengadaan…

CEPA Jangan Batasi Kebijakan Pemerintah Kelola Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang sedang dibahas antara Republik Indonesia dan Uni Eropa, yang kerap…