NERACA

Jakarta - Pemerintah getol menginginkan adanya pembanguan Jembatan Selat Sunda (JSS). Kendati demikian, Pemerintah masih belum menemukan investor yang siap berinvestasi di megaproyek tersebut yang ditaksir sebesar Rp150 triliun. Hal ini diakui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa yang terang-terangan bingung dengan biaya pembangunan JSS. "Masalah kita masih di biaya. APBN tidak mungkin, kemudian (perusahaan) BUMN tidak memiliki dana sebesar itu. Saya bingung, darimana pembiayaannya?" ungkapnya mempertanyakan, di Jakarta, Rabu (19/3).

Menurut Hatta, untuk pembangunan JSS, sepenuhnya sudah diserahkan semuanya pada badan pelaksana yang dikomandoi Kementerian Pekerjaan Umum. Namun begitu, Hatta juga mengaku belum mendapat laporan teranyar mengenai masalah ini. "Rapat koordinasi dulu sudah diputuskan untuk membentuk badan pelaksana sehingga bisa mengkaji opsi opsi. Itu sedang dikerjakan dan saya belum dilaporkan kembali dalam rapat koordinasi," paparnya.

Kendati demikian, Hatta berharap rencana pembangunan segera selesai dan badan pelaksana bisa membuat skema serta rencana bisnis sehingga pembangunan bisa segera terlaksana. "Biarkan mereka membuat skema dan bisnis plan, agar JSS bisa cepat terealisasi" harapnya.

Di mata guru besar ekonomi UGM Sri Adiningsih, adanya keinginan pemerintah untuk membangun Jembatan Selat Sunda (JSS) memang sangat diperlukan sebagai infrastruktur penunjang lintas Jawa dan Sumatera.

Hanya saja Sri menilai, jika memang pemerintah menginginkan pembangunan itu seharusnya melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), jangan sepenuhnya dikerjakan oleh pihak swasta. “Harus melibatkan BUMN dan porsinya lebih besar dibandingkan dengan pihak swastanya,” katanya

Menurut Sri, jika dikembangkan oleh swasta hanya mengejar keuntungan dan nantinya JSS malah tidak efektif dan efisien, mengingat adanya jembatan itu diharapkan mempermudah jalur distribusi dan logsitik Jawa dan Sumatera guna perbaikan ekonomi. “Memang idealnya harus BUMN yang bangun karena jika swasta tarifnya menjadi mahal, nantinya tujuan yang dicapai adanya pembangunan JSS buat mempermudah akses karena mahal malahan bakal menjadi permasalahan,” imbuhnya

Selain itu, menurut Sri disamping pembangunan JSS pemerintah juga jangan lupa untuk memperbaiki infrastruktur jalan lintas Sumatera. Sangat menjadi tidak bermanfaat jika jembatan sudah dibangun tapi infrastruktur penunjangnya tidak diperbaiki. “Jangan sampai jembatan dibangun, infrastruktur pendukungnya tidak dibangun sama saja bohong,” tegasnya.

Jadi yang harus dipikirkan pemerintah bukan hanya pembangunan JSS nya saja, tanpa sarana dan prasarana penunjang seperti jalan lainnya. Agar pembangunan yang menelan biaya hingga ratusan terilliun bisa menjadi efektif. “Pemerintah mulai membuat pemetaan dan desain keseluruhan agar biaya yang besar, dapat menghasilkan yang besar,” terangnya.

Ungkapan senada juga disampaikan pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Hariyadi Sukamdani. Dia mengatakan, untuk pengerjaan proyek-proyek pembangunan, sejatinya pemerintah harus melibatkan semua pihak. Tidak hanya satu pihak dari perusahaan BUMN. “Jadi BUMN sekarang menurut saya memang rada aneh. Mereka berbisnis di antara mereka sendiri.” ujarnya.

Menurut dia, hal tersebut bisa terlihat tidak hanya untuk pengerjaan proyek Jembatan Selat Sunda (JSS), namun juga proyek-proyek lainnya. “Mereka buat ada semacam kartel. Jadi, dari yang mulai menjalankan pembangunan proyeknya, sampai operatornya. Itu hanya mereka,” tukasnya. [agus]