BOS Dinaikkan Bukan Untuk Gaji PNS - Kemendiknas dan DPR Sepakat

NERACA

Jakarta---Pemerintah berencana menaikkan anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) sekitar 30% dalam APBN-P. Namun alokasik kenaikkan dana BOS tersebut bukan untuk kebutuhan belanja pegawai. "Pembahasan awal pagu indikatif tentang rencana kenaikan dana BOS sedikitnya 30 persen telah dilakukan di tingkat komisi X DPR RI. Kenaikan tersebut akan digunakan untuk biaya operasional selain gaji pegawai," kata Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal di Jakarta,2/8.

Namun mantan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) ini mengaku pihaknya belum mengetahui secara pasti dari mana pemenuhan dana 30% tersebut akan diambil. Kemungkinan bisa saja dana itu diambil melalui proses pemangkasan program yang dinilai tak penting. "Jika tidak cukup, kami akan berhemat dengan mengurangi anggaran di program-program yang tidak terlalu penting. Tapi yang jelas, kami akan mencukupi dulu dari kenaikan anggaran yang akan kami dapatkan," imbuhnya

Menurut Fasli, pemerintah dan DPR sepakat menaikkan anggaran dana beasiswa guna menyelematkan 6 juta "siswa miskin", terutama daerah-daerah yang terkena bencana alam. Adapun kenaikan dana beasiswa tersebut sekitar Rp2 triliun masuk dalam APBN-P. Jumlah ini naik 100% dari rencana di awal, sebanyak 3 juta siswa. "Kalau beasiswa, malahan kalau APBN-P dinaikkan, beasiswa itu dari 3 juta siswa bisa menjadi 6 juta siswa," katanya.

Dirinya mengatakan, dibutuhkan dana Rp 2 triliun untuk dapat meningkatkan jumlah siswa penerima beasiswa menjadi 6 juta siswa tersebut. "Mendekati toal hampir Rp 2 triliun lah untuk di APBN-P," tambahnya.

Lebih jauh kata Fasli, pemerintah menambah anggaran program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) semata-mata untuk menjaga kualitas dan mutu pendidikan. Apalagi kenaikan ini sudah disetujui DPR dan Bappenas. "BOS itu untuk biaya yang diperlukan sekolah, sedangkan biaya individunya kita tutup dengan beasiswa," tegasnya.

Untuk diketahui, pemerintah dan DPR sepakat untuk menaikkan anggaran pendidikan di APBN Perubahan 2011 menjadi Rp 266,94 triliun, dari sebelumnya Rp 245,92 triliun. Ini untuk menjaga syarat persentase tetap 20% dari belanja APBN sesuai dengan undang-undang. Alokasi anggaran pendidikan ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu, alokasi anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp 105,356 triliun, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah sebesar Rp 158,966 triliun dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 2,617 triliun. **cahyo

BERITA TERKAIT

Memberi Pelayanan, Bukan Menjadi Pelayan

Oleh: Teddy Ferdian, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Ketika mendatangi suatu rumah makan, kita akan disambut dengan ucapan selamat datang dari penerima…

DPR: Densus Tipikor Dalam Proses Pembentukan

DPR: Densus Tipikor Dalam Proses Pembentukan NERACA Jakarta - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi…

Blended Finance Dikaji untuk Biayai Infrastruktur

  NEACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah mengkaji skema "blended finance" agar…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tarif Cukai Rokok Naik 10% di 2018

      NERACA   Jakarta - Pemerintah secara resmi akan menaikkan tarif cukai rokok rata-rata sebesar 10,04 persen mulai…

Menyampaikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika Lewat Kesenian

    NERACA   Jakarta – Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latief menyampaikan bahwa pendiri bangsa…

Grand Eschol Residences & Aston Karawaci Hotel Kembali Dibangun - Sempat Tertunda

    NERACA   Jakarta - PT Mahakarya Agung Putera, pengembang Grand Eschol Residence & Aston Karawaci City Hotel, menegaskan…