NERACA

Jakarta - Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, I Kadek Dian Sutrisna mengatakan, indikator "Doing Business" Indonesia sebagaimana ditetapkan World Bank semakin menurun. "Sejak 2010 peringkat Indonesia untuk kedua indikator tersebut semakin menurun, bahkan di bawah negara-negara ASEAN lainnya," katanya di Jakarta, Kamis (13/3).

Kadek mengatakan ada dua indikator "Doing Business" terkait pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada dunia usaha, yaitu memulai usaha dan berurusan dengan izin bangunan di Indonesia. Untuk indikator memulai dunia usaha, Indonesia berada di peringkat 175 pada 2013. Sedangkan indikator berurusan dengan izin bangunan, Indonesia menempati peringkat 88.

Kadek mengatakan sebenarnya bukan tidak ada upaya dari pemerintah, terutama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada 2008, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPT PTSP).

Namun, ternyata UPT PTSP belum menghasilkan perbaikan yang signifikan. Hingga akhirnya, di bawah kepemimpinan Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, DKI Jakarta melakukan penyempurnaan kelembagaan PTSP. "Hal itu menjadi momentum perubahan untuk meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha," ujar Kadek.

Pada akhir Desember 2013, DPRD DKI Jakarta telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi peraturan daerah. Raperda itu kemudian disahkan menjadi Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disebut Perda PTSP. [agus]