2015, Anggaran BURT DPR Meningkat Rp3,9 Triliun

NERACA

Jakarta - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI telah menyusun rancangan anggaran DPR RI untuk tahun 2015 sebesar Rp3.969.285.987.000. Besaran rancangan anggaran tersebut naik 23% dibanding tahun 2014 yang sebesar Rp3.250.069.725.000. Meski naik sebesar itu, DPR menyebut rancangan anggaran itu hanya 0,21% dari total rancangan anggaran negara 2014.

“Besaran rancangan anggaran DPR RI tahun 2015 ini hanya 0,21%dari belanja negara dalam APBN tahun 2014. Rancangan anggaran tersebut terbagi dalam anggaran satuan kerja (Satker) DPR dan anggaran Satker Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR,” kata Wakil Ketua BURT DPR Adjeng Ratna Suminar di Sidang Paripurna DPR Jakarta, Kamis (6/3).

Adjeng menjelaskan rancangan anggaran DPR itu terbagi ke dalam Satuan Kerja (Satker) DPR dan Satuan Kerja (Satker) sekretariat jenderal. Satuan kerja (Satker) DPR seperti pelaksanaan fungsi legislasi Rp518 miliar, pelaksanaan fungsi anggaran Rp81 miliar, pelaksanaan fungsi pengawasan Rp360 miliar, dan penguatan kelembagaan Rp1,92 triliun.

Sementara Satker Setjen terdiri dari dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp636 miliar serta peningkatan sarana dan prasarana sebesar Rp442 miliar."BURT melaporkan hasil pembahasan rancangan anggaran dalam rapat paripurna untuk ditetapkan," ujar dia.

Adjeng juga mengatakan, untuk anggaran Satker DPR jumlahnya mencapai Rp2,889 triliun yang dialokasikan untuk legislasi penganggaran, pengawasan dan penguatan kelembagaan DPR. Di bidang legislasi saja, lanjut Adjeng, ada 67 pembentukan RUU yang diajukan AKD di 2015. Jumlah itu terdiri dari RUU usul inisiatif DPR sebanyak 26, RUU usul inisiatif pemerintah sebanyak 19, serta ratifikasi dan pemekaran daerah sebanyak 22 rancangan.

“Sedangkan untuk Satker Setjen DPR jumlahnya mencapai Rp1,079 triliun yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan kesekretariatan jenderal DPR,” tambah dia.

Laporan yang disampaikan Adjeng sebagai pimpinan BURT ini untuk mendapatkan penetapan di Sidang Paripurna DPR. Sebelumnya, usulan anggaran tersebut sudah disepakati bersama antara BURT, Badan Anggaran (Banggar) DPR, dan Setjen DPR.

Adjeng pun menambahkan, penyusunan anggaran DPR RI tahun 2015 mengacu pada arah kebijakan umum pengelolaan Anggaran DPR RI tahun 2015, dan sesuai Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPR. BURT, lanjut dia, telah menerima usulan kebutuhan anggaran 2015 dari Alat Kelengkapan DPR (AKD), dan Setjen DPR. Bersama Setjen DPR, BURT kemudian melakukan kompilasi dan sinkronisasi serta pembahasan atas usulan rancangan anggaran yang disampaikan oleh AKD dan Setjen itu pada 3 Maret 2014.

“Dari hasil pembahasan tersebut, BURT telah menindaklanjuti dengan melakukan rapat konsultasi bersama Pimpinan Banggar dan Setjen pada 4 Maret 2014 untuk membahas usulan rancangan kegiatan dan anggaran DPR RI tahun 2014 yang diusulkan seluruh AKD dan Setjen tersebut,” jelas dia.

Dia pun menuturkan, rencana pembangunan gedung DPR yang sempat ramai pada tahun 2012 lalu juga kembali tidak dianggarkan dalam anggaran DPR 2015. Untuk tahun 2015, kata Adjeng, DPR hanya akan melakukan renovasi toilet dan optimalisasi ruang-ruang kosong untuk tempat kerja tenaga ahli. Selain itu, Adjeng membeberkan rencana DPR membeli perabotan baru untuk rumah dinas."Yang barunya paling beli perabotan untuk kursi di rumah dinas. Untuk anggota DPR baru," imbuh dia. [mohar]

BERITA TERKAIT

Pembangunan GOR Kota Sukabumi Butuh Suntikan Anggaran Rp5 Miliar Lagi

Pembangunan GOR Kota Sukabumi Butuh Suntikan Anggaran Rp5 Miliar Lagi NERACA Sukabumi - Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Kota Sukabumi ternyata…

Ketua DPR Serukan Lembaga Negara Awasi Penyalahgunaan Medsos

Ketua DPR Serukan Lembaga Negara Awasi Penyalahgunaan Medsos NERACA Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyerukan kepada aparat dari…

Tunas Baru Lampung Rilis Obligasi Rp 1 Triliun

Lunasi utang, PT Tunas Baru Lampung (TBLA) akan menerbitkan obligasi berkelanjutan I Tunas Baru Lampung tahap I tahun 2018 dengan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PII Jamin Proyek SPAM Di Bandar Lampung - Butuh Rp250 triliun untuk Sarana Air Minum

      NERACA   Lampung – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) / PT PII melaksanakan penandatanganan penjaminan proyek yang…

PHE Serahkan Pengelolaan Sukowati ke Pertamina EP

    NERACA   Jakarta – PT Pertamina Hulu Energi (PHE), anak usaha PT Pertamina (Persero) di sektor hulu minyak…

Skema KPBU Perlu Dukungan Kepala Daerah

      NERACA   Lampung - Pemerintah tengah fokus dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Namun yang jadi…