Pemerintah Klaim Harga Pangan Stabil

NERACA

Jakarta - Pemerintah mencatat adanya lonjakan harga pangan diakibatkan karena gangguan dari ketersediaan pasokan, sehingga terjadi kenaikan. Tapi kenaikan yang lain masih relatife kecil yang terbesar hanya untuk jenis cabai rawit yang hampir mencapai dua kali lipat atau 93% karena musim hujan tidak masa panen.

"Kenaikan memang ada, tapi tidak signifikan. Hanya kenaikan yang tinggi pada harga Seperti cabai rawit yang naik mencapai 93%. Ini yang harus dicermati," ungkap Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, usai rapat bersama dengan menteri ekonomi di Jakarta, Rabu (5/3).

Adapun pasokan memang terganggu karena memang akibat transportasi yang belum pulih. Terutama untuk angkutan laut akibat cuaca ekstrem yang melanda perairan Indonesia. Kemudian juga ada banjir di beberapa wilayah. "Ini diakibatkan oleh gangguan transportasi. Seperti angkutan laut yang sebelumnya sudah dikatakan masih gangguan dan jalan-jalan ada sedikit banjir dan sebagainya," imbuhnya.

Sementara bahan pangan lainnya, menurut Hatta juga ada kenaikan. Akan tetapi tidak terlalu signifikan. Sehingga dapat disimpulkan secara umum harga pangan masuk dalam kategori stabil. Terlihat pada inflasi yang sebesar 0,26% atau lebih rendah dibandingkan bulan Januari. "Memang ada gangguan pada ketersediaan bahan pokok kita, tapi disampaikan rata-rata harga relatif stabil. Itu yang membuat inflasi relatif rendah dibanding pada Januari," ujarnya.

Sementara untuk komoditas makanan utama seperti beras, menurut Hatta tetap berjalan normal. Pasar utama seperti Cipinang, Jakarta masih tersalurkan 2500 ton per hari. Perum Bulog akan siap melakukann operasi pasar jika terlihat ada kekurangan pasokan. "Bulog tidak perlu menunggu pemerintah. Begitu ada tren kekurangan, maka langsung operasi pasar," ucap Hatta.

Oleh karenanya pemerintah tetap akan fokus untuk memantau perkembangan inflasi agar tetap sesuai target 4,5±1%. Terutama untuk harga pangan yang bergejolak. "Kita akan meningkatkan pantauan kita untuk menjaga mengendalikan inflasi kita 4,5±1%," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Suswono mengklaim, seluruh stok pangan sampai saat ini dalam keadaan cukup, jadi tidak perlu dikhawatirkan ada kelangkaan"Beras, bawang, cabai, dan bahan pangan lainnya cukup, stok untuk saat ini aman," katanya.

Namun dampak banjir maupun bencana alam seperti gunung meletus perlu menjadi perhatian khusus pemerintah."Walau stok cukup, tapi kalau akses tertutupkan sama saja tidak bisa dipasok, maka dari itu perlu ada koordinasi, untuk mengantisipasi hal itu. Apalagi ada pihak-pihak yang mencoba mendapatkan keuntungan terhadap banjir dan bencana gunung meletus dengan menaikkan harga barang kebutuhan, ini yang kita antisipasi," jelasnya

Suswono mengungkapkan, sampai saat ini stok beras di Bulog sangat banyak, sehingga jika terjadi kelangkaan beras, maka bisa langsung digelontorkan. Adapun terkait banjir yang banyak melanda beberapa daerah, dan hujan yang intensitasnya cukup deras dan merata, masalah produksi padi tidak ada masalah. Tahun lalu saja akibat bencana alam, salah yang mengalami puso hanya 0,6% dari 13,5 juta hektar lahan persawahan. [agus]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Musnahkan Barang Ilegal Rp45 miliar

  NERACA Jakarta - Pemerintah memusnahkan barang-barang ilegal yang menjadi objek penyelundupan dan merugikan negara lebih dari Rp45 miliar yang…

Pemerintah Perbaiki Infrastruktur Sanitasi - Cegah Stunting

Guna menangani masalah stunting atau kurang gizi kronis nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyiapkan infrastruktur air…

Pemerintah Berusaha Optimal Jaga Ketersediaan Beras

  Oleh : Ricky Rinaldi, Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)                 Tugas atau fungsi pemerintah untuk rakyat…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Proyek Kereta Cepat Diperkirakan Rampung 2020

      NERACA   Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan waktu pengerjaan…

Indonesia Belum Miliki Cadangan BBM Nasional

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan harus adanya pengadaan…

CEPA Jangan Batasi Kebijakan Pemerintah Kelola Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang sedang dibahas antara Republik Indonesia dan Uni Eropa, yang kerap…