Pemerintah Terjebak Perjanjian Investasi Asing - INDONESIA HADAPI PENALTI Rp 20 TRILIUN

NERACA

Jakarta - Majelis Arbitrase pada International Center for Settlement of Investment Dispute (ICSID) atau Perjanjian tentang Promosi, Perlindungan dan Jaminan atas Investasi antar Negara dari OKI, pada tanggal 24 Februari 2014, telah membuat putusan bahwa mereka memiliki kewenangan (jurisdiction) atas sengketa yang diajukan Churchill Mining Plc. terhadap Pemerintah Indonesia. Bila Majelis pada akhirnya nanti memenangkan Churchill, maka pemerintah harus membayar denda sebesar US$ 2 miliar atau lebih Rp 20 triliun sesuai nilai gugatan yang diajukan.

“Pemerintah harus mengakhiri Kontrak Karya yang mengatur masalah arbitrase dengan tidak memperpanjang jangka waktu saat telah berakhir. Kedaulatan pemerintah harus dikembalikan dan tidak lagi dikerdilkan dengan dimungkinkannya kebijakan pemerintah digugat di forum ICSID atau arbitrase yang dibentuk berdasarkan perjanjian,” ujar pakar hukum internasional Prof Dr Hikmahanto Juwana, Minggu (2/3).

Menurut dia, sudah saatnya pemerintah ketika berhadapan dengan investor asing memposisikan dirinya seperti pemerintah negara maju. “Di sana, investor asing yang wajib mengikuti peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat. Bukan sebaliknya, investor asing yang mendikte pemerintah terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang harus diambil,” kata Hikmahanto.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan adanya kasus gugatan Churchill bakal semakin menunjukkan kelemahan Indonesia dalam hukum internasional. “Peristiwa kasus masuk ke international memang kerap kali menghampiri negeri ini karena memang baik negara maupun perusahaan asing selalu mencari celah untuk menekan negeri ini. Dan celakanya kita lemah baik secara negosiasi maupun secara hukum International,” katanya Enny.

Di samping itu, kata dia, pemerintah tidak mempunyai pengacara yang hebat di ranah hukum international. “Negeri ini tidak punya lawyer atau pengacara kuat sehingga dengan mudah dikalahkan di hukum internasional,” jelasnya.

Sementara itu, pengamat Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menyatakan, gugatan yang dilayangkan oleh Churchill Mining terhadap Indonesia tidak hanya kesalahan dari pihak pemerintah daerah namun juga pemerintah pusat. Menurut dia, pemerintah pusat kurang melakukan pengawasan terhadap pertambangan di daerah dan pemerintah daerah cenderung mengobral izin pertambangan. “Kesalahan tidak bisa pada salah satu pihak. Setelah otonomi daerah, banyak yang menerbitkan izin, dalam konteks pemerintah ikut salah, pemda cenderung mengobral izin,” kata Komaidi.

Adapun Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai adanya gugatan ini merupakan jebakan yang digali sendiri oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini karena pemerintah sejak 1976 telah menandatangani Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaty/BIT) dengan Pemerintah Inggris, yang membolehkan investor asing menggugat sebuah negara untuk menuntut ganti rugi.

“Preseden buruk ini adalah karena kesalahan Pemerintah Indonesia sendiri yang menyerahkan kedaulatan negara ke dalam Perjanjian Investasi Bilateral yang akhirnya merugikan Indonesia,” kata Direktur Eksekutif IGJ, Riza Damanik.

Churchill menggugat pemerintah Indonesia sebesar US$ 2 miliar dengan alasan pemerintah Indonesia telah gagal melindungi investasi di negaranya akibat menutup tambang yang dilakukan anak usahanya di Kalimantan Timur. "Selama ini, Indonesia telah menandatangani sebanyak 66 Bilateral Investment Treaty yang memberikan jaminan perlindungan bagi investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Gugatan Churcill Mining Plc didasari oleh BIT antara Indonesia dengan Inggris (United Kingdom) yang ditandatangani pada 27 April 1976," tambah Riza. agus/bari/munib

BERITA TERKAIT

Genjot Investasi dan Ekspor, IKTA Dipacu Perdalam Struktur

NERACA Jakarta – Industri Kimia, Tektsil, dan Aneka (IKTA) merupakan kelompok sektor manufaktur yang berkontribusi signfikan terhadap Produk Domestik Bruto…

Pemerintah Hentikan Proyek Konstruksi Layang - PERLU EVALUASI TOTAL PROYEK INFRASTRUKTUR

Jakarta-Pemerintah akhirnya menghentikan sementara semua pekerjaan infrastruktur kontruksi layang (elevated) baik jalan tol, proyek LRT maupun jembatan di seluruh Indonesia.…

Pemerintah akan Bentuk BP Tapera

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menyiapkan panitia seleksi untuk pembentukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera)…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Perlu Libatkan Lembaga Kajian Rumuskan Kebijakan

NERACA Jakarta – Pemerintah dinilai perlu melibatkan dan mempertimbangkan masukan serta rekomendasi yang konstruktif dari sejumlah lembaga kajian terpercaya dalam…

KEBIJAKAN DESENTRALISASI DINILAI BERMASALAH - Jokowi: Ada 42 Ribu Aturan Hambat Investasi

Jakarta-Presiden Jokowi mengungkapkan, masih ada peraturan di tingkat pusat hingga daerah yang menghambat investasi, bahkan jumlahnya mencapai 42.000 aturan. Sementara…

Indef: Penciptaan Lapangan Kerja Era Jokowi-JK Paling Buruk

  NERACA Jakarta - Indonesia masih mengalami ketimpangan antara si miskin dan si kaya. Salah satu caranya dalam mengatasi ketimpangan…