BKPM Akui Investasi Tak Optimal - Koordinasi Jadi Alasan

NERACA

Jakarta - Badan Koordinasi Penamaman Modal (BKPM) akhirnya mengakui bila realisasi investasi tidak optimal. Dari derasnya investasi asing yang masuk (foreign direct investment/FDI) ke dalam negeri nyatanya tidak berdampak positif terhadap penurunan angka pengangguran. Mereka pun berdalih, tidak optimalnya investasi ini lantaran masih diperlukan koordinasi yang matang sehingga alokasi investasi dapat mencapai sasaran.

Kepala BKPM Mahendra Siregar juga mengakui, belum dikelola optimalnya FDI ini tidak berdampak kepada penurunan angka pengangguran. Padahal, kata dia, dengan masuknya investasi dari luar dalam jumlah banyak, seharusnya berdampak positif pada struktur ketenagakerjaan karena terciptanya industri padat karya.

“Itu memang masih menjadi masalah dalam pengelolaan investasi yang masuk. Memang seharusnya sejumlah investasi tersebut dapat kita dorong ke arah industri yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi dalam negeri kita yaitu industri padat karya. Dan ini terus kita evaluasi,” klaim Mahendra, pada acara peluncuran buku “Untuk Indonesia 2014-2019: Agenda Ekonomi” di Jakarta, Kamis (27/2).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, investor asing sangat menaruh perhatian pada iklim ekonomi di Indonesia. Karena struktur konsumsi dalam negeri terhadap kegiatan ekonomi mencapai 37%. Hal itu menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi yang kuat karena prilaku ekonomi masyarakat Indonesia.

“Dengan struktur konsumsi sebesar 37%, China saja memberikan penilaian Indonesia memiliki porsi ekonomi yang sustain (kuat). Tahun 2013, China sampai meningkatkan investasinya di Indonesia sebesar US$3,7 miliar. Capaian itu menunjukkan peningkatan 10 kali lipat dibanding investasi China tahun 2012,” jelasnya.

Namun begitu, Mahendra mengimbau agar jangan ada asumsi bahwa FDI itu kecil. Meskipun laju pertumbuhan ekonomi memang sedang melambat. Karena menurut dia, investasi yang masuk ke dalam negeri jumlahnya luar biasa besar. “Pada akhir tahun 2013 saja tercatat (investasi yang masuk) di atas dari target, yakni sebesar Rp390 triliun,” tambah dia.

Pada kesempatan yang sama, Ekonom Senior Bank Dunia Sjamsu Rahardja menilai, pada tahun kemarin memang terjadi pelemahan kinerja industri padat karya, sehingga terjadi mobilisasi dalam jumlah yang besar mengenai struktur tenaga kerja Indonesia dari sektor formal ke sektor informal. Selain itu, lanjut dia, juga diperparah oleh ketidaksingkronan alokasi investasi asing yang masuk terhadap kebutuhan ekonomi dalam negeri.

“Nah, masalah ketidaksingkronan ini memang harus diselesaikan dengan memetakan lagi prioritas realisasi investasi di dalam negeri. Sudah pasti prioritasnya ke arah industri padat karya jika tujuannya untuk mengurangi angka pengangguran. BKPM harus memiliki paradigma investasi bukan hanya sekadar tumbuh dan menjadi ‘kue’ yang besar. Tapi lebih dari itu. Artinya, ‘rasa manis kue’ tersebut tersebar rata dan dapat dinikmati semua orang,” jelas Sjamsu, memberi makna.

Investasi proposal

Terkait investasi, BKPM seperti ‘mengawang-awang’ dalam menyebut angka. Pasalnya selama ini mereka enggan membuka data nilai investasi dan berasal dari mana investornya serta wilayah investasi. Benar saja, di mata Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, data capaian realisasi investasi BKPM hanya sebatas proposal. Pasalnya, tidak ada kejelasan dalam hal implementasinya. Maka, wajar saja jika capaian realisasi investasi diklaim tumbuh positif namun secara nyata tidak ada dampaknya.

“Saya tidak menilai BKPM punya data yang bohong. Tapi, sangat jelas capaian yang berhasil digapai BKPM sebetulnya cuma investasi proposal. Sebab, secara riil tidak jelas kemana larinya sejumlah investasi itu. Tapi, terang-terangan digembar-gemborkan bahwa investasi di Indonesia tercapai dengan angka yang tinggi,” kata Enny pada Neraca, kemarin.

Kemudian, Enny menjelaskan, keberadaan investasi proposal itu terlihat jelas jika membandingkannya dengan capaian Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) hanya sebesar 5%. “Itu kan sangat berbanding terbalik dan keterlaluan perbedaannya ketika BKPM bilang pertumbuhan investasi 2013 bisa sampai 30%. Padahal, PMTB-nya yang riil cuma 5%. Jadi, sebetulnya investasi yang masuk ke BKPM memang cuma proposal saja. Dan BKPM membangga-banggakan investasi yang tidak jelas riilnya”, papar dia.

Lebih jauh Enny menilai, BKPM juga tidak pernah serius membenahi sistem manajemen investasi di dalam negeri. Pasalnya, kebijakan one stop service selama ini hanya sebatas wacana. Padahal untuk mendukung investasi yang riil perbaikan manajemen itu sangat urgen kebutuhannya. “Izin investasi di Singapura hanya butuh waktu satu minggu, sedangkan di Indonesia bisa sampai tiga bulan. Ini ironis dan BKPM hanya wacana saja mau membenahinya. Dan sekali lagi wajah saja kalau BKPM mengaku investasi yang masuk sangat berprestasi tapi secara riil nihil,” tutur Enny. [lulus]

Related posts