Pemerintah Dituding Tidak Libatkan Pengusaha - Rencana Kenaikan Royalti

NERACA

Jakarta -Pemerintah lewat Kementerian ESDM berencana akan menaikan tarif royalty hingga 13,5% untuk Pemegang kontrak Izin Usaha Pertambangan (IUP) setara dengan pemegang Penambang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI) sudah menilai rencana itu akan memberatkan pengusaha dan membuat bisnis tak kompetitif ketika harga batubara Indonesia di bawah USD100/ton. Direktur Eksekutif Indonesian Mining and Energy Studies (IMES) Erwin Usman menegaskan, pembahasan itu terkesan tak melibatkan pelaku usaha,”Rencana kenaikan itu sebaiknya dilakukan dengan prinsip pelibatan partisipasi aktif para user, dalam hal ini rekanan pemegang IUP atau asosiasinya. Sebab mereka yang paling terkena dampak, jika ada perubahan kebijakan royalti ini," ujar Erwin di Jakarta, kemarin.

Dia menilai, ketimbang menaikkan royalti, akan lebih baik penerimaan royalti dari sektor pertambangan terutama dari pemegang KK dan PKP2B, dimaksimalkan. Dirinya menyebut, dari analisa dan data KPK sampai dengan akhir Desember 2013 banyak perusahaan tambang yang belum menyetorkan royaltinya,”Sehingga menimbulkan kerugian penerimaan negara yang cukup besar, ini saja dulu dikejar ketimbang menaikkan royalti," tandasnya.

Rencana kenaikan royalti ini juga sudah ditolak forum komunikasi pengusaha tambang Aceh. Para pengusaha Aceh keberatan dengan besarnya biaya tersebut karena mereka juga harus membayar pajak royalti sebesar 7% untuk pemerintah daerah dan royalti pengembangan masyarakat.

Royalti 7% tersebut diatur dalam peraturan daerah (qanun) tahun 2013 yang mengharuskan pengusaha tambang Aceh membayar pajak 5% untuk pemerintah daerah dan 2% untuk dana pengembangan masyarakat. "Total biaya pajak sebesar 20,5% memberatkan pengusaha," tutur Ketua Bidang Umum Forum Komunikasi Pengusaha Tambang Aceh Zen Zaeni Achmad.

Adapun Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Supriyatna Suhala mengatakan jika pemerintah pusat benar-benar menaikkan royalti harus ada pengecualian untuk Aceh. "Ini biar enggak double. Kalau Aceh ikut, tetapkan harga yang sehat, mesti win-win solution," pungkasnya.

Para pengusaha tambang Aceh yang tergabung dalam APBI mengatakan idealnya besaran royalti yang dikenakan sebesar 8%-9%. "Soalnya, margin pengusaha dari produksi sekitar 10%-12%. Kalau lebih dari itu kami merugi," tutur Rizal Kasli, Ketua Forum Komunikasi Pengusaha Tambang Aceh. [bani]

BERITA TERKAIT

Punya 737 Gerai, SiCepat Ekspres Targetkan Kirim 1Juta Paket Perhari

    NERACA   Jakarta – PT SiCepat Ekspres Indonesia telah ingin terus menambah kapasitas gerai yang diakhir tahun 2019…

2020, PLN Fokus Listriki 78.000 Rumah di Papua

      NERACA   Jakarta – Jadi tugas besar bagi PT PLN Direktorat Bisnis Regional Maluku dan Papua untuk…

Kendalikan Impor, Pemerintah Dorong Pemanfaatan PLB E-Commerce

  NERACA   Jakarta - Untuk dapat mengendalikan maraknya peredaran produk-produk impor yang membanjiri Indonesia, pemerintah mendorong pengusaha importir dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Piko Hidro Disiapkan untuk Bantu Terangi Papua

      NERACA   Jakarta - Dibandingkan 32 provinsi lain yang ada di Indonesia, rasio elektrifikasi di Papua dan…

Tarif LRT akan Dibanderol Rp12 ribu

    NERACA   Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengemukakan bahwa perkiraan tarif tiket kereta layang ringan…

Program PKH Dinilai Ubah Perilaku Hidup

    NERACA   Jakarta - Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan survei independen MicroSave Colsulting Indonesia berdampak signifikan mengubah perilaku…