Pemerintah Dituding Tidak Libatkan Pengusaha - Rencana Kenaikan Royalti

NERACA

Jakarta -Pemerintah lewat Kementerian ESDM berencana akan menaikan tarif royalty hingga 13,5% untuk Pemegang kontrak Izin Usaha Pertambangan (IUP) setara dengan pemegang Penambang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI) sudah menilai rencana itu akan memberatkan pengusaha dan membuat bisnis tak kompetitif ketika harga batubara Indonesia di bawah USD100/ton. Direktur Eksekutif Indonesian Mining and Energy Studies (IMES) Erwin Usman menegaskan, pembahasan itu terkesan tak melibatkan pelaku usaha,”Rencana kenaikan itu sebaiknya dilakukan dengan prinsip pelibatan partisipasi aktif para user, dalam hal ini rekanan pemegang IUP atau asosiasinya. Sebab mereka yang paling terkena dampak, jika ada perubahan kebijakan royalti ini," ujar Erwin di Jakarta, kemarin.

Dia menilai, ketimbang menaikkan royalti, akan lebih baik penerimaan royalti dari sektor pertambangan terutama dari pemegang KK dan PKP2B, dimaksimalkan. Dirinya menyebut, dari analisa dan data KPK sampai dengan akhir Desember 2013 banyak perusahaan tambang yang belum menyetorkan royaltinya,”Sehingga menimbulkan kerugian penerimaan negara yang cukup besar, ini saja dulu dikejar ketimbang menaikkan royalti," tandasnya.

Rencana kenaikan royalti ini juga sudah ditolak forum komunikasi pengusaha tambang Aceh. Para pengusaha Aceh keberatan dengan besarnya biaya tersebut karena mereka juga harus membayar pajak royalti sebesar 7% untuk pemerintah daerah dan royalti pengembangan masyarakat.

Royalti 7% tersebut diatur dalam peraturan daerah (qanun) tahun 2013 yang mengharuskan pengusaha tambang Aceh membayar pajak 5% untuk pemerintah daerah dan 2% untuk dana pengembangan masyarakat. "Total biaya pajak sebesar 20,5% memberatkan pengusaha," tutur Ketua Bidang Umum Forum Komunikasi Pengusaha Tambang Aceh Zen Zaeni Achmad.

Adapun Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Supriyatna Suhala mengatakan jika pemerintah pusat benar-benar menaikkan royalti harus ada pengecualian untuk Aceh. "Ini biar enggak double. Kalau Aceh ikut, tetapkan harga yang sehat, mesti win-win solution," pungkasnya.

Para pengusaha tambang Aceh yang tergabung dalam APBI mengatakan idealnya besaran royalti yang dikenakan sebesar 8%-9%. "Soalnya, margin pengusaha dari produksi sekitar 10%-12%. Kalau lebih dari itu kami merugi," tutur Rizal Kasli, Ketua Forum Komunikasi Pengusaha Tambang Aceh. [bani]

BERITA TERKAIT

KPPU Jamin Semua Orang Bisa Menjadi Pengusaha

KPPU Jamin Semua Orang Bisa Menjadi Pengusaha NERACA Tasikmalaya – Anggota KPPU Kodrat Wibowo di awal kuliah umum yang diselenggarakan…

Intervensi Pemerintah atas Harga CPO via Implementasi B20

Oleh: Piten J Sitorus, Mahasiswa D3 Alih Program PKN STAN Pada tahun 2017 Indonesia memproduksi sebesar 38,17 juta ton Crude Palm…

Bank Dunia Minta Pemerintah Dorong Masyarakat Melek Teknologi

    NERACA   Jakarta - Bank Dunia meminta kepada pemerintah Indonesia agar terus mendorong masyarakat untuk melek teknologi (digital…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Bappenas Dorong Pembangunan Papua Berbasis Pendekatan Adat

    NERACA   Jakarta - Pendekatan sosiologi-antropologi menjadi faktor penting dalam proses perencanaan pembangunan nasional untuk Tanah Papua. Pendekatan…

Devisa Sektor Pariwisata Selalu Meningkat

    NERACA   Jakarta - Devisa dari sektor pariwisata selama empat tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo meningkat 202 miliar…

2019, Belanja Pemerintah Pusat Rp1.634 Triliun

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah pusat pada tahun 2019 akan mencapai…