Pemerintah Dituding Tidak Libatkan Pengusaha - Rencana Kenaikan Royalti

NERACA

Jakarta -Pemerintah lewat Kementerian ESDM berencana akan menaikan tarif royalty hingga 13,5% untuk Pemegang kontrak Izin Usaha Pertambangan (IUP) setara dengan pemegang Penambang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI) sudah menilai rencana itu akan memberatkan pengusaha dan membuat bisnis tak kompetitif ketika harga batubara Indonesia di bawah USD100/ton. Direktur Eksekutif Indonesian Mining and Energy Studies (IMES) Erwin Usman menegaskan, pembahasan itu terkesan tak melibatkan pelaku usaha,”Rencana kenaikan itu sebaiknya dilakukan dengan prinsip pelibatan partisipasi aktif para user, dalam hal ini rekanan pemegang IUP atau asosiasinya. Sebab mereka yang paling terkena dampak, jika ada perubahan kebijakan royalti ini," ujar Erwin di Jakarta, kemarin.

Dia menilai, ketimbang menaikkan royalti, akan lebih baik penerimaan royalti dari sektor pertambangan terutama dari pemegang KK dan PKP2B, dimaksimalkan. Dirinya menyebut, dari analisa dan data KPK sampai dengan akhir Desember 2013 banyak perusahaan tambang yang belum menyetorkan royaltinya,”Sehingga menimbulkan kerugian penerimaan negara yang cukup besar, ini saja dulu dikejar ketimbang menaikkan royalti," tandasnya.

Rencana kenaikan royalti ini juga sudah ditolak forum komunikasi pengusaha tambang Aceh. Para pengusaha Aceh keberatan dengan besarnya biaya tersebut karena mereka juga harus membayar pajak royalti sebesar 7% untuk pemerintah daerah dan royalti pengembangan masyarakat.

Royalti 7% tersebut diatur dalam peraturan daerah (qanun) tahun 2013 yang mengharuskan pengusaha tambang Aceh membayar pajak 5% untuk pemerintah daerah dan 2% untuk dana pengembangan masyarakat. "Total biaya pajak sebesar 20,5% memberatkan pengusaha," tutur Ketua Bidang Umum Forum Komunikasi Pengusaha Tambang Aceh Zen Zaeni Achmad.

Adapun Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Supriyatna Suhala mengatakan jika pemerintah pusat benar-benar menaikkan royalti harus ada pengecualian untuk Aceh. "Ini biar enggak double. Kalau Aceh ikut, tetapkan harga yang sehat, mesti win-win solution," pungkasnya.

Para pengusaha tambang Aceh yang tergabung dalam APBI mengatakan idealnya besaran royalti yang dikenakan sebesar 8%-9%. "Soalnya, margin pengusaha dari produksi sekitar 10%-12%. Kalau lebih dari itu kami merugi," tutur Rizal Kasli, Ketua Forum Komunikasi Pengusaha Tambang Aceh. [bani]

BERITA TERKAIT

Kenaikan Dolar Untungkan Eksportir Karet di Sumsel

Kenaikan Dolar Untungkan Eksportir Karet di Sumsel NERACA Palembang - Kenaikan nilai tukar mata uang dolar AS terhadap rupiah ternyata…

Bijak Memaknai Iklan Pemerintah

  Oleh : Herlina Teturan, Mahasiswa Papua, tinggal di Yogyakarta   Beberapa pekan yang lalu, masyarakat diramaikan oleh pro kontra “Iklan…

Pemerintah Harusnya Fokus Transportasi Umum

      NERACA   Jakarta – Pemerintah sedang berupaya untuk mengembangkan "start up" atau perusahaan rintisan berbasis aplikasi sebagai…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kampanye Negatif Masih Jadi Tantangan Energi Terbarukan

  NERACA   Tangerang - Kampanye negatif berkait isu lingkungan masih menjadi tantangan utama pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru…

WTP Pemda Punya Korelasi Kinerja Pembangunan

  NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan laporan keuangan pemerintah daerah dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)…

Taiwan Pamerkan Produk Unggulannya di Indonesia - Taiwan Excellence Day

      NERACA   Jakarta – Taiwan External and Trade Development Council (Taitra) menyelenggarakan Taiwan Excellence Day atau pameran…