Obligasi Daerah Masih Temui Hambatan

NERACA

Jakarta- Meski sudah cukup lama digaungkan, hingga kini belum ada pemerintah daerah (Pemda) yang akan merealisasikan rencana penerbitan obligasinya. Sejatinya, obligasi dapat menjadi alternatif pembiayaan mandiri bagi pemerintah daerah untuk memperoleh dukungan dana bagi proyek pengembangan daerahnya. “Tinggal siapa yang akan memulai duluan.” kata Direktur Utama Bond Research Institute (BondRI), Tumpal Sihombing di Jakarta, kemarin.

Memang, untuk prospek penerbitannya sendiri di pasar, para pemodal tentu akan memperhitungkan peringkat atas penerbitan obligasi daerah tersebut yang dikeluarkan oleh lembaga rating. Termasuk juga berapa besar APBD dan pendapatan yang diperoleh daerah. Namun, lagi-lagi keputusan penerbitan obligasi daerah ini tentunya ada di tangan pemerintah daerah.

Beberapa kalangan mengemukakan, siklus kepemimpinan di daerah yang terbilang cukup singkat dan adanya peraturan atau undang-undang yang perlu disinkronisasikan dengan kebijakan untuk menerbitkan obligasi sejauh ini masih menjadi salah satu hambatan. Selain itu, masing-masing pemerintah daerah tentu memiliki kebijakan tersendiri.

Terkait kesiapan daerah menerbitkan obligasi, Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng pernah mengatakan, pemerintah daerah harus mempersiapkan secara matang rencananya untuk menerbitkan obligasi. Obligasi daerah yang tidak disiapkan, menurut dia, bisa menjebol ambang maksimum defisit 3% APBD.

Penerbitan obligasi daerah juga harus dilakukan secara selektif hanya untuk daerah yang siap secara teknis, memiliki profil dan performa keuangan yang bagus, serta kapasitas fiskal yang tinggi. Termasuk kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) "Penerbitan obligasi daerah seharusnya didukung potensi ekonomi daerah yang memadai seperti sumber daya pertambangan, perkebunan, perikanan, dan industri manufaktur,” jelasnya.

Provinsi Jawa Barat disebut-sebut sebagai salah satu daerah yang dinilai siap menerbitkan obligasi daerah. Provinsi ini dinilai memiliki potensi ekonomi yang cukup stabil yang didukung kekayaan alam dan kontribusi daerahnya yang dinilai cukup bagus. Dari hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Barat memiliki rating AA-, DKI Jakarta AA+, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya AA-, Pemkot Balikpapan A dan Pemkot Makassar A-. “Itu peringkat pemerintah daerahnya, bukan peringkat obligasinya,” kata Presiden Direktur Pefindo, Ronald T. Andi Kasim.

Dari lima pemprov/pemkot di atas, menurut dia, masing-masing berencana menerbitkan obligasi sekitar Rp 1 triliun hingga Rp 2 triliun. Jadi secara total, penerbitan surat utang yang tertunda senilai minimal Rp 5 triliun dan maksimal Rp 10 triliun. Namun, sayangnya, ada prosedur dari OJK yang dinilai belum dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah. salah satunya, mewajibkan laporan keuangan entitas penerbit obligasi harus diaudit kantor akuntan publik (KAP) yang terdaftar di OJK. (lia)

BERITA TERKAIT

FIF Terbitkan Obligasi Rp 1,3 Triliun

Perkuat modal, anak usaha PT Astra International Tbk (ASII) yang bergerak di bidang pembiayaan, yakni PT Federal International Finance (FIF)…

Obligasi BMRI Oversubcribed 1,36 Kali

NERACA Jakarta – Penerbitan obligasi berkelanjutan I tahap III-2018 milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) senilai Rp 3 triliun,…

Astra Graphia Salurkan Bantuan 1250 Buku - Peduli Pendidikan Daerah Perbatasan

Astra Graphia Salurkan Bantuan 1250 Buku Peduli Pendidikan Daerah Perbatasan NERACA Jakarta – PT Astra Graphia Tbk bekerjasama dengan SOS…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Laba Buana Lintas Lautan Tumbuh 48.5%

PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL) berhasil memperoleh laba bersih US$7,44 juta untuk periode Juni 2018, meningkat 48.5% dari periode…

Investor Summit 2018 Berlanjut di Balikpapan

Rangkaian investor summit 2018 berlanjut di kota Balikpapan sebagai kota tujuan ketujuh dengan menghadirkan empat perusahaan tercatat yang menggelar paparan…

Saham DIGI Masuk Dalam Pengawasan BEI

Jakarta - Mengalami kenaikan harga saham di luar kebiasaan atau biasa disebut unusual market activity (UMA), perdagangan saham PT Arkadia…