Pemerintah Segera Keluarkan Aturan

Budidaya Udang

Senin, 24/02/2014

NERACA

Makasaar – Pemerintah berjanji akan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) mengenai tata kelola teknologi supraintensif pada tambak udang pada tahun 2014 ini. Pasalnya teknologi tersebut sangat mendorong produktifitas udang, namun berpotensi merusak lingkungan.

“Kita berhasil menemukan budidaya udang dengan teknologi supraintensif. Teknologi ini mengintegrasikan sistem budidaya hulu dan hilir di mana sistem ini mengutamakan penggunaan benih unggul, standardisasi sarana dan prasarana, penggunaan teknologi budidaya yang akurat dan tepat, pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan serta pengelolaan usaha yang baik,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sharif C Sutardjo pada acara kunjungan kerja di Sulawesi Selatan, Sabtu (22/2).

Menurut Sharif untuk mendorong berkembangnya usaha budidaya ikan dan udang dengan teknologi tersebut pihaknya akan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) yang isinya akan mengatur tahapan teknologi dalam usaha budidaya. Salah satu yang akan diatur dalam Permen ini adalah tentang zonasi tambak atau usaha budidaya. Sehingga nantinya tidak akan ada tumpang tindih penggunaan lahan dan penerapan system klaster akan lebih mudah dilakukan. “Sistem ini juga akan menghindari adanya kontaminasi dan pencemaran yang dapat menyebabkan kegagalan dalam suatu usaha budidaya.”

Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal (Dirjen) Budidaya Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan Slamet Soebjakto berjanji Permen itu sendiri akan dikeluarkan pada tahun 2014 ini. Karena penggunaan teknologi ini memang tidak akan mudah dipersonalkan. Ada kekhawatiran jika masyarakat tahu keuntungannya luar biasa maka bisa terhadi teknologi ini digunakan secara masif.

“Kalau tidak diatur kita khawatir semua masyarakat meniru. Padahal kalau teknologi ini digunakan secara jor-joran dampaknya bisa merusak lingkungan. Jadi tidak akan kita permudah penggunaan teknologi ini dengan keharusan memiliki izin bagi pengusaha yang mau menerapkannya. Dan Perizinan itu akan langsung kita kontrol dari pusat,” tutur Slamet.

Meski begitu Slamet mengaku secara teknifikasi penerapan teknologi ini tidak murah. Pasalnya untuk satu hektar lahan tambak saja membutuhkan investasi sekitar Rp5 miliar. Bahkan implementasinya pun hanya bisa dilakukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki jam terbang tinggi.

“Kita tidak akan beri insentif kepada pengusaha karena beranggapan teknologi ini hanya bisa dilakukan pengusaha padat modal saja. Tapi kita akan membantu memediasi pengusaha dengan pihak perbankan. Nanti kita akan berikan workshop kepada perbankan agar mereka tahu investasi ini sangat menguntungkan dan beresiko rendah,” ungkap Slamet.

Di lain pihak Ketua Shrimp Club Indonesia (SCI) wilayah Sulawesi, Hasanuddin Atjo mengaku para pengusaha sangat tertarik dengan investasi ini. Pasalnya keuntungan yang dapat diperoleh bisa mencapai 150% untuk sekali panen. “Dengan Investasinya Rp5 miliar untuk 1 hektar sebetulnya kita bisa dapat pemasukan mencapai Rp15 miliar. Jadi ada untung sebesar 150%.”

Untuk itu dengan penerapan teknologi itu Hasanuddin menargetkan produktifitas udang di Sulawesi bisa menyumbang sebesar 10,000 ton hingga akhir tahun 2014 terhadap nasional target nasional. “Sedangkan pada tahun 2013 wilayahnya sudah mampu menyumbang sebesar 8.000 ton dari target nasional sebesar 619.000 ton,” pungkasnya. [lulus]