BI Rate Bertahan karena Defisit Belum Baik

NERACA

Jakarta – Pengamat menilai kebijakan Bank Indonesia (BI) yang tetap mempertahankan suku bunga acuan atau rate di level 7,5% sebagai langkah tepat. Pasalnya lembaga otoritas moneter itu belum boleh percaya diri untuk menurunkan rate. Sebab belum ada kepastian defisit neraca transaksi berjalan bisa ditekan di bawah 3% terhadap PDB.

“Saya sepakat dengan langkah BI yang tetap mempertahankan rate di level 7,5%. Karena mereka memang belum boleh percaya diri untuk menurunkan. Meskipun rupiah sudah menunjukan penguatan kembali di pada posisi Rp11.700 terhadap dollar AS (Amerika Serikat),” kata pengamat ekonomi Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih pada Neraca, Selasa (18/2).

Lana melihat dengan adanya penguatan rupiah bukan berarti terdapat ruang untuk BI menurunkan suku bunga acuan. Pasalnya lembaga otoritas moneter itu masih perlu meninjau sejauh mana kualitas nilai rupiah. Jangan sampai usaha yang sudah ditempuh dalam beberapa bulan terakhir justru mengalami kegagalan.

“Neraca transaksi berjalan saja belum tentu sehat dengan posisi masih sekitar 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kalau sudah di bawah 2% saya kira baru bisa percaya diri untuk menurunkan BI rate. Jadi masih perlu hati-hati jangan sampai salah langkah yang justru mengagalkan usaha sejak tiga bulan terakhir ini,” terang Lana.

Lanjut, Lana menilai akhir-akhir ini pemerintah kerap menggembar-gemborkan defisit transaki berjalan sudah ada di level 2% pada triwulan I tahun 2014 ini. “Tapi prestasi triwulan I sebetulnya masih dapat berubah drastis kembali lagi ke atas 3%. Makanya masih perlu dilanjutkan BI rate sebesar 7,5%. Kalau di triwulan II punya prestasi yang sama barulah dapat diturunkan.”

Lebih jauh Lana menjelaskan pada dasarnya untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah tidak bisa hanya bersandar pada BI. Semestinya juga ada langkah konkret dari pemerintah untuk menerapkan kebijakan fiskal yang efektif. Terutama kebijakan yang dapat mendorong kinerja sektor riil untuk menggenjot produktifitas.

“Kebijakan fiskal dengan menambah PPh (Pajak Penghasilan) impor saja tidak cukup. Karena PPh impor itu untuk menurunkan konsumsi. Sedangkan kenyataannya permintaan masyarakat akan suatu barang memang sedang tinggi-tingginya. Artinya sebetulnya kita butuh kebijakan yang dapat mendorong kinerja sektor riil untuk mencukupi suplai,” tegas Lana.

Kemudian Lana mengatakan akar masalah dari melebarnya defisit transaki berjalan yang berdampak pada pelemahan nilai tukar disebabkan lemahnya kinerja sektor riil. “Jadi langkah BI yang menaikan BI rate sejak tahun 2013 kemarin sudah betul. Sayang pemerintahnya yang tidak punya aksi efektif dan cekatan.”

Untuk itu Lana menghimbau di tengah era berlakunya rezim suku bunga tinggi ini semestinya pemerintah melakukan rencana yang disertai aksi konkret untuk mendorong kinerja sektor riil. “Tentu pembangunan infrastuktur. Tapi secara janga pendekanya sudah pasti insentif fiskal,” tutup Lana. [lulus]

BERITA TERKAIT

Defisit dan Kerugian Besar

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri   Mendengar kata defisit, rasanya akan banyak pihak yang resah atau galau.…

PPP: Korupsi Agenda Reformasi Yang Belum Tercapai

PPP: Korupsi Agenda Reformasi Yang Belum Tercapai NERACA Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai salah…

Presiden: Segera Hilangkan Penghambat Ekspor! - NERACA PERDAGANGAN APRIL DEFISIT US$1,63 MILIAR

Jakarta-Presiden Jokowi menginstruksikan seluruh menteri ekonomi untuk memastikan tidak ada penghambat daya saing ekspor mendatang. Pasalnya, ekspor merupakan salah satu…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Bappenas : Asian Games 2018 Harus Bebas dari Teror

      NERACA   Jakarta - Asian Games ke-18 yang akan berlangsung pada tanggal 18 Agustus - 2 September…

Konsumsi Premium Di Jawa Madura dan Bali Turun 50%

    NERACA   Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa konsumsi bahan bakar minyak (BBM)…

BPK Jadi Auditor Anti Korupsi Internasional

    NERACA   Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali menerima mandat sebagai auditor Akademi Anti Korupsi International…