BI Rate Bertahan karena Defisit Belum Baik

NERACA

Jakarta – Pengamat menilai kebijakan Bank Indonesia (BI) yang tetap mempertahankan suku bunga acuan atau rate di level 7,5% sebagai langkah tepat. Pasalnya lembaga otoritas moneter itu belum boleh percaya diri untuk menurunkan rate. Sebab belum ada kepastian defisit neraca transaksi berjalan bisa ditekan di bawah 3% terhadap PDB.

“Saya sepakat dengan langkah BI yang tetap mempertahankan rate di level 7,5%. Karena mereka memang belum boleh percaya diri untuk menurunkan. Meskipun rupiah sudah menunjukan penguatan kembali di pada posisi Rp11.700 terhadap dollar AS (Amerika Serikat),” kata pengamat ekonomi Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih pada Neraca, Selasa (18/2).

Lana melihat dengan adanya penguatan rupiah bukan berarti terdapat ruang untuk BI menurunkan suku bunga acuan. Pasalnya lembaga otoritas moneter itu masih perlu meninjau sejauh mana kualitas nilai rupiah. Jangan sampai usaha yang sudah ditempuh dalam beberapa bulan terakhir justru mengalami kegagalan.

“Neraca transaksi berjalan saja belum tentu sehat dengan posisi masih sekitar 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kalau sudah di bawah 2% saya kira baru bisa percaya diri untuk menurunkan BI rate. Jadi masih perlu hati-hati jangan sampai salah langkah yang justru mengagalkan usaha sejak tiga bulan terakhir ini,” terang Lana.

Lanjut, Lana menilai akhir-akhir ini pemerintah kerap menggembar-gemborkan defisit transaki berjalan sudah ada di level 2% pada triwulan I tahun 2014 ini. “Tapi prestasi triwulan I sebetulnya masih dapat berubah drastis kembali lagi ke atas 3%. Makanya masih perlu dilanjutkan BI rate sebesar 7,5%. Kalau di triwulan II punya prestasi yang sama barulah dapat diturunkan.”

Lebih jauh Lana menjelaskan pada dasarnya untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah tidak bisa hanya bersandar pada BI. Semestinya juga ada langkah konkret dari pemerintah untuk menerapkan kebijakan fiskal yang efektif. Terutama kebijakan yang dapat mendorong kinerja sektor riil untuk menggenjot produktifitas.

“Kebijakan fiskal dengan menambah PPh (Pajak Penghasilan) impor saja tidak cukup. Karena PPh impor itu untuk menurunkan konsumsi. Sedangkan kenyataannya permintaan masyarakat akan suatu barang memang sedang tinggi-tingginya. Artinya sebetulnya kita butuh kebijakan yang dapat mendorong kinerja sektor riil untuk mencukupi suplai,” tegas Lana.

Kemudian Lana mengatakan akar masalah dari melebarnya defisit transaki berjalan yang berdampak pada pelemahan nilai tukar disebabkan lemahnya kinerja sektor riil. “Jadi langkah BI yang menaikan BI rate sejak tahun 2013 kemarin sudah betul. Sayang pemerintahnya yang tidak punya aksi efektif dan cekatan.”

Untuk itu Lana menghimbau di tengah era berlakunya rezim suku bunga tinggi ini semestinya pemerintah melakukan rencana yang disertai aksi konkret untuk mendorong kinerja sektor riil. “Tentu pembangunan infrastuktur. Tapi secara janga pendekanya sudah pasti insentif fiskal,” tutup Lana. [lulus]

BERITA TERKAIT

Harga Minyak Dunia Naik Karena Penurunan Ekspor Iran

NERACA Jakarta – Harga minyak dunia naik sekitar satu persen pada akhir perdagangan kemarin di tengah semakin banyaknya bukti penurunan…

BI Prediksi Defisit Transaksi Berjalan Masih Dibawah 3%

    NERACA   Bali - Bank Indonesia (BI) memperkirakan defisit transaksi berjalan Indonesia pada akhir 2018 mencapai 2,9 persen…

Lima Pengadaan di Sukabumi Belum Dilakukan Proses Tender

Lima Pengadaan di Sukabumi Belum Dilakukan Proses Tender NERACA Sukabumi - Sebanyak lima paket pekerjaan belum dilakukan proses tender. Berdasarkan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tarik Investor Dengan Insentif Perpajakan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan memperkuat insentif perpajakan guna pendalaman pasar keuangan…

Sejak Revisi PMK, Delapan Perusahaan Terima Tax Holiday

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebanyak delapan perusahaan atau wajib pajak sudah menerima…

Bantu Petelur, Pemerintah Cari Bahan Baku Pakan

    NERACA   Blitar - Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH)…