BI Rate Bertahan karena Defisit Belum Baik

NERACA

Jakarta – Pengamat menilai kebijakan Bank Indonesia (BI) yang tetap mempertahankan suku bunga acuan atau rate di level 7,5% sebagai langkah tepat. Pasalnya lembaga otoritas moneter itu belum boleh percaya diri untuk menurunkan rate. Sebab belum ada kepastian defisit neraca transaksi berjalan bisa ditekan di bawah 3% terhadap PDB.

“Saya sepakat dengan langkah BI yang tetap mempertahankan rate di level 7,5%. Karena mereka memang belum boleh percaya diri untuk menurunkan. Meskipun rupiah sudah menunjukan penguatan kembali di pada posisi Rp11.700 terhadap dollar AS (Amerika Serikat),” kata pengamat ekonomi Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih pada Neraca, Selasa (18/2).

Lana melihat dengan adanya penguatan rupiah bukan berarti terdapat ruang untuk BI menurunkan suku bunga acuan. Pasalnya lembaga otoritas moneter itu masih perlu meninjau sejauh mana kualitas nilai rupiah. Jangan sampai usaha yang sudah ditempuh dalam beberapa bulan terakhir justru mengalami kegagalan.

“Neraca transaksi berjalan saja belum tentu sehat dengan posisi masih sekitar 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kalau sudah di bawah 2% saya kira baru bisa percaya diri untuk menurunkan BI rate. Jadi masih perlu hati-hati jangan sampai salah langkah yang justru mengagalkan usaha sejak tiga bulan terakhir ini,” terang Lana.

Lanjut, Lana menilai akhir-akhir ini pemerintah kerap menggembar-gemborkan defisit transaki berjalan sudah ada di level 2% pada triwulan I tahun 2014 ini. “Tapi prestasi triwulan I sebetulnya masih dapat berubah drastis kembali lagi ke atas 3%. Makanya masih perlu dilanjutkan BI rate sebesar 7,5%. Kalau di triwulan II punya prestasi yang sama barulah dapat diturunkan.”

Lebih jauh Lana menjelaskan pada dasarnya untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah tidak bisa hanya bersandar pada BI. Semestinya juga ada langkah konkret dari pemerintah untuk menerapkan kebijakan fiskal yang efektif. Terutama kebijakan yang dapat mendorong kinerja sektor riil untuk menggenjot produktifitas.

“Kebijakan fiskal dengan menambah PPh (Pajak Penghasilan) impor saja tidak cukup. Karena PPh impor itu untuk menurunkan konsumsi. Sedangkan kenyataannya permintaan masyarakat akan suatu barang memang sedang tinggi-tingginya. Artinya sebetulnya kita butuh kebijakan yang dapat mendorong kinerja sektor riil untuk mencukupi suplai,” tegas Lana.

Kemudian Lana mengatakan akar masalah dari melebarnya defisit transaki berjalan yang berdampak pada pelemahan nilai tukar disebabkan lemahnya kinerja sektor riil. “Jadi langkah BI yang menaikan BI rate sejak tahun 2013 kemarin sudah betul. Sayang pemerintahnya yang tidak punya aksi efektif dan cekatan.”

Untuk itu Lana menghimbau di tengah era berlakunya rezim suku bunga tinggi ini semestinya pemerintah melakukan rencana yang disertai aksi konkret untuk mendorong kinerja sektor riil. “Tentu pembangunan infrastuktur. Tapi secara janga pendekanya sudah pasti insentif fiskal,” tutup Lana. [lulus]

BERITA TERKAIT

Permudah Transaksi, Bithumb Global Luncurkan Token Bithumb Coin

    NERACa   Jakarta - Bithumb Global, exchange aset digital mengumumkan aset kripto yaitu Bithumb Coin (BT), yang merupakan…

PLN Berikan Insentif dalam Electric Jakarta Marathon 2019

  NERACA Jakarta - Electric Jakarta Marathon 2019, sudah terselenggara pada 27 Oktober 2019. Melihat pencapaian hasil penyelenggaraaan Electric Jakarta…

Banggar DPR : Desa Siluman Puncak Gunung Es Permasalahan Dana Desa

  NERACA Jakarta - Munculnya kasus desa siluman dengan adanya transfer yang tidak wajar dari APBN ke desa-desa baru yang…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

LinkAja Fasilitasi Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan

  NERACA   Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menjalin kerja sama dengan PT Finnet Indonesia sebagai…

Kualitas Beras Premium Bulog Diapresiasi

      NERACA   Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menilai bahwa produk…

Pemerintah Siapkan Website Tempat Mengadu Abdi Negara

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui 11 kementerian dan lembaga meluncurkan portal Aduan ASN, aduanasn.id, untuk melaporkan Aparatur…