NERACA

Jakarta—Pengucuran gaji ke 13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan ternyata menyedot dana APBN yang cukup besar hingga Rp25,4 triliun.  Bahkan mayoritas dari dana itu untuk “menghidupi”  PNS di daerah. "Total untuk gaji dan pensiun ketiga belas itu mencapai sekitar Rp 25,4 triliun," kata Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto kepada wartawan di Jakarta, (27/7)

Lebih jauh Agus, menyebutkan rincian untuk gaji ke-13 PNS pusat sebesar Rp 6,9 triliun, pegawai daerah sebesar Rp 14 triliun, dan pensiun ketiga belas sebesar Rp 4,5 triliun.

"Kalau gaji ketigabelas pejabat itu sudah masuk ke PNS pusat, jadi gelondongan begitu," tambahnya

Pembayaran gaji ketiga belas ini sudah bisa dilakukan sejak 1 Juli lalu, sementara untuk pensiun ketiga belas yang dibayarkan melalui PT Taspen diharapkan sudah bisa dilakukan pada 1 Agustus nanti. "Kita sudah buka loket dari tanggal 1 Juli lalu, tergantung permintaan, tapi kalau pensiun tergantung Taspen,mudah-mudahan bisa tanggal ini," imbuhnya.

Terkait moratorium PNS, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang PS Brojonegoro mengakui tidak perlu ada penambahan jumlah PNS. Justru yang penting adalah peningkatan penghasilan. "Karena konsekuensinya langsung kepada anggaran, kepada belanja pegawai, yang kita tidak inginkan adalah bertambah terus menerus," terangnya.

Menurut mantan Dekan  FEUI ini, bukan kuantitas PNS yang digenjot. Tapi kualitas  PNS yang ditambahkan, caranya, jelas Bambang diperlukan penambahan kesejahteraan. "Bukan tambah orangnya, tapi menambah penghasilan dari PNS yang ada," tandasnya.

Dijelaskannya, saat ini sebagian besar PNS masih di bawah garis strata yang diharapkan oleh pemerintah. "Jadi mungkin jawabannya bukan downsizing tapi rightsizing," papar Bambang.

Lebih lanjut Bambang menambahkan memang saat ini muncul banyak pertanyaan terkait kondisi ideal dari jumlah PNS yang ada di Kementerian Lembaga namun yang jelas, diperlukan adanya skema yang mengatur jumlah PNS. "Memang perlu ada semacam kontrol terhadap jumlah PNS," imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan data alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2011. Dari total belanja sebesar Rp 1.230 triliun, dana yang dikucurkan untuk pemerintah daerah (pemda) mencapai Rp 636,99 triliun (52 persen). Adapun belanja negara di pusat sebanyak Rp 592,56 triliun.

Alokasi APBN yang digelontorkan ke pemerintah daerah (pemda) mencakup dana transfer ke daerah mencapai Rp 392,98 triliun (32%). Perinciannya, dana bagi hasil (DBH) Rp 83,558 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp 225,532 triliun, dana alokasi khusus (DAK) Rp 25,233 triliun, otonomi khusus (otsus) Rp 10,421 triliun, dan dana penyesuaian Rp 48,235 triliun.

Dana bantuan masyarakat mencapai Rp 29,01 triliun (3%). Dana tersebut terdiri program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Rp 10,31 triliun, bantuan operasional sekolah (BOS) Rp 16,81 triliun, jaminan kesejahteraan masyarakat (jamkesmas) Rp 1,89 triliun.

Untuk subsidi sebanyak Rp 187,61 triliun (15%), itu mencakup bahan bakar minyak (BBM) Rp 95,91 triliun, listrik Rp 40,70 triliun, dan pangan Rp 15,26 triliun. Kemudian subsidi pupuk Rp 16,37 triliun, benih Rp 120 miliar, pelayanan umum Rp 1,89 triliun, bunga kredit Rp 2,61 triliun, dan pajak ditanggung pemerintah Rp 14,75 triliun.

Belanja negara di daerah Rp 27,38 triliun (2%) terbagi dana dekonsentrasi Rp 15,38 triliun dan tugas pembantuan (TP) Rp 12 triliun. “Semua dana APBN itu diserahkan ke daerah,” ujar juru bicara Kemendagri, Reydonnizar Moenok.

Sedangkan anggaran pusat yang diserahkan ke daerah sebanyak Rp 636,99 triliun, dana subsidi menghabiskan 77%. Adapun dana dekon 15%, BOS 7 persen, TP 5%, PNPM 4 persen, Jamkesmas 1,89%, dan dana bantuan lain sekitar 1%. **cahyo