Mei, Pemerintah Umumkan Kenaikan TDL - Rumah Tangga Ikut Terkena

NERACA

Jakarta - Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, mengaku hanya dapat melakukan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2014 sebesar Rp8 triliun melalui pemangkasan subsidi energi. Hal ini disebabkan rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) baru terlaksana pada Mei 2014 mendatang.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani menuturkan, Pemerintah sebenarnya bisa melakukan penghematan APBN hingga Rp11 triliun. Namun faktanya hal tersebut tidak terlaksana lantaran terbentur masalah.

“Pemerintah bisa berhemat sampai Rp11 triliun jika saja kenaikan TDL terlaksana bulan Januari lalu. Tapi sayangnya diundur ke bulan Mei karena pembahasan kenaikan (TDL) antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR juga mengalami pengunduran. Jadi, penghematannya hanya Rp8 triliun,” kata Askolani, dalam Diskusi Wartawan Forkem di Jakarta, Jumat (7/2) pekan lalu.

Lebih jauh dirinya mengatakan, alasan pengunduran kenaikan TDL ini karena belum siapnya pelaku industri di dalam negeri pada Januari kemarin. Sehingga diperlukan jeda waktu bagi pelaku industri untuk membuat perhitungan serta membuat persiapan menjelang kenaikan TDL tersebut.

“Kita juga mempertimbangkan kesiapan konsumsi rumah tangga dalam penggunaan energi listrik. Sebab, angka Rp8 triliun ini sebetulnya total dari seluruh subsidi energi listrik. Jadi, kenaikan TDL ini tidak hanya dikenakan untuk industri namun juga konsumsi rumah tangga ikut terkena dampaknya," terang Askolani.

Akan tetapi, dirinya mengklaim kenaikan TDL merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menekan anggaran untuk subsidi energi. Pasalnya, Pemerintah mengusulkan subsidi listrik pada 2014 sebesar Rp87,2 triliun. Namun, dalam Rapat Paripurna DPR disepakati jika subsidi listrik hanya sebesar Rp71,36 triliun, atau turun sebesar Rp15,84 trilun.

Bansos berlanjut

Untuk mengantisipasi kenaikan TDL, Askolani mengaku kebijakan bantuan sosial (bansos) masih terus berlanjut. Meskipun banyak tekanan dari pengamat dan masyarakat yang menilai tidak efektif, namun hal itu tidak mengendurkan niat Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

“Dana bansos masih dilanjutkan walaupun kita juga sadar hal ini terus menjadi perhatian publik. Sebab, seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) juga terus mengimbau kepada kita (Kemenkeu) bahwa mereka membutuhkan dana bansos. Misalnya sektor perikanan, di mana para nelayan kerap mengalami masalah kesejahteraan yang tentunya harus dibantu melalui dana bansos ini,” klaim dia.

Sedangkan mengenai efektifitas, lagi-lagi Askolani sendiri mengaku pihaknya belum melakukan review dengan penuh. “Kalau bicara efektif kita yakin pasti efektif. Kalau bicara tidak efektif kita belum tahu di mana letak ketidakefektifannya. Tapi memang, kita masih harus melalukan review dengan sungguh-sungguh,” jelas Askolani menutup pembicaraan. [lulus]

BERITA TERKAIT

Pemkot Palembang Perluas Jaringan Gas Rumah Tangga

Pemkot Palembang Perluas Jaringan Gas Rumah Tangga NERACA Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memperluas jaringan gas bumi untuk rumah…

Disnaker Kota Sukabumi Langsung Hitung UMK - Terkait Kenaikan UMP 8,03 Persen

Disnaker Kota Sukabumi Langsung Hitung UMK Terkait Kenaikan UMP 8,03 Persen NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi sedang melakukan…

Program Pemerintah Pusat Berdampak Lebak Surplus Beras

Program Pemerintah Pusat Berdampak Lebak Surplus Beras NERACA Lebak - Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, tahun 2018 hingga September surplus beras…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tarik Investor Dengan Insentif Perpajakan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan memperkuat insentif perpajakan guna pendalaman pasar keuangan…

Sejak Revisi PMK, Delapan Perusahaan Terima Tax Holiday

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebanyak delapan perusahaan atau wajib pajak sudah menerima…

Bantu Petelur, Pemerintah Cari Bahan Baku Pakan

    NERACA   Blitar - Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH)…