NERACA

Sejak awal menjabat Gubernur DKI, Jokowi beserta wakilnya Basuki T Purnama (Ahok) berpacu dengan waktu memutar otak menangani banjir Jakarta. Sejumlah langkah sudah direncanakan dan dilaksanakan untuk mengurangi titik-titik banjir di Jakarta. Normalisasi waduk hingga pembuatan waduk di wilayah Bogor pun dilakukan untuk mengurangi dampak banjir.

Berbagai program Pemprov DKI ini juga didukung oleh dana bantuan perusahaan-perusahaan, baik swasta maupun milik pemerintah (BUMN) melalui kegiatan Corprate Social Responsibility (CSR) mereka. Namun, Ahok menilai, bantuan CSR dari perusahaan-perusahaan sebagai bentuk kegagalan pihaknya dalam mengatasi banjir yang kerap mengepung ibu kota.

Karena menurut dia, menerima CSR untuk banjir berarti mengakui bila Pemprov DKI Jakarta tidak sanggup menyelesaikan persoalan banjir di Ibukota. Bila ingin memberi bantuan CSR, Ahok lebih memilih menerima bantuan seperti truk angkut sampah atau bus tingkat pariwisata. Untuk sembako buat korban banjir, Ahok mengaku Pemprov DKI masih mampu menyediakannya.

Mantan bupati Belitung Timur ini menjelaskan, truk-truk sampah hasil bantuan CSR tersebut akan digunakan untuk mengangkat 3.500 ton sampah yang terkumpul selama banjir melanda Jakarta belakangn ini. Karena truk sampah milik Dinas Kebersihan DKI saat ini dalam kondisi tua berumur 20 hingga 30 tahun. Bahkan kondisinya juga bolong dan berkarat.

Menanggapi hal tersebut, pengamat perkotaan Nirwono yoga berharap pemerintah DKI Jakarta menyikapi bantuan tersebut dengan bijak. Ia menilai selama ini pemprov DKI memang banyak terbantu dengan sumbangan CSR perusahaan besar dalam menjalankan beberapa programnya. Bantuan ini memberikan kontribusi untuk meringankan kerja pemprov DKI salah satunya untuk mengurangi banjir Jakarta. 

"Memang benar Jakarta belum bisa mengatasi banjir. Tapi harus kita sadari kalau masalah banjir di Jakarta kan bukan cuma urusan pemprov DKI saja. ada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sekitarnya yang juga turut andil. Seharusnya bantuan CSR ini disikapi bijak dan bukan menilai sebagai sebuah kegagalan," kata Nirwono Joga belum lama ini.

Beberapa program yang bisa diikuti oleh CSR perusahaan seperti revitalisasi gorong-gorong yang memerlukan bantuan CSR karena biaya yang mahal. Revitalisasi ini akan membantu rencana penyatuan saluran drainase dan utilitas Jakarta yang saat ini masih terpisah dan semrawut. Meski mendapatkan sejumlah keuntungan, para pengembang yang nakal dan ketahuan tak melakukan kewajibannya dalam audit tata ruang harus bisa dtindaki dengan tegas.

"Kalau dari auditnya ada pengusaha yang melanggar aturan, CSR-nya jangan diterima. Nanti malah disoroti, kok bantuannya diterima sementara dia salah," lanjut lulusan Universitas Trisakti ini. 

Lalu apa peran DPRD?

"DPRD mengawal dan menindaklanjuti semua itu PR, karena itu saja masih sulit diselesaikan. Pengawalannya bisa dari kemudahan dalam sistem penganggaran. DPRD juga dalam kampanye politiknya berkewajiban mengajak masyarakat berpindah ke rusun itu," imbuh Nirwono. 

Namun, semua program ini harus dilakukan bersinergi dengan pemerintah pusat karena Kali Ciliwung yang melintang di daerah Jakarta normalisasinya dilakukan oleh Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU.