NERACA

Jakarta---Kementerian Keuangan menegaskan segera menyusun konsep pembinaan terhadap para Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisiatif mengikuti program pensiun dini. Adapun pelatihan yang diberikan adalah kewirausahaan. “Para PNS yang tertarik mengambil pensiun dini, maka akan diberikan pelatihan berwirausaha,” kata  Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Mulia P Nasution kepada wartawan di Jakarta,26/7

Yang jelas, kata Mulia, selain itu pemerintah juga akan memberikan uang kompensasi terhadap para PNS tersebut. Hanya saja nilai kompensasi itu sedang dikaji. "Namun memang semua itu harus disesuaikan dengan anggaran negara," tambahnya.

Menurut Mulia, dengan adanya pelatihan dan insetif yang diberikan oleh Kementerian bukan berarti akan menyebabkan anggaran negara menjadi bengkak. "Besarnya (kompensasi dan pelatihan) tidak akan terlalu memberatkan anggaran, kita sudah perhitungkan itu," terangnya.

Diakui Mulia, pemerintah memang belum pernah menerapkan skema ini sebelumnya. Karenanya swasta, terutama perbankan, akan menjadi benchmark untuk program pensiun dini ini. "Jadi kita gunakan pengalaman di perbankan dan swasta," jelasnya.

Adapun sektor perbankan yang menjadi acuan dari pensiun dini ini, kata dia, adalah Bank Mandiri dan Bank Permata. "Sudah pernah (diterapkan) bank Mandiri dan Permata. Sekira 6.000a-n orang (diajukan) untuk SDM  ada 2.000 orang (pensiun) ," tandasnya.

Hanya saja dengan skema tersebut dibuka, ada kemungkinan mereka yang harapkan tidak mengambil program pensiun dini malah akan mengambil, sementara yang diharapkan malah tidak. "Nah beberapa orang tertentu yang kita anggap tidak layak untuk mengambil (pensiun dini), nanti akan ada dialog konsuling untuk dia tidak menggunakan (pensiun dini)," imbuhnya.

Lebih jauh kata Mulya, program pensiun dini baru akan dilaksanakan pada Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Namun, ke depan ditargetkan pensiun dini dapat merambah ke Ditjen Pajak. Alasanya Ditjen Perbendaharaan tersebut terbentuk dari merger lima instansi, yakni Anggaran, Badan Akutansi Keuangan Negara, Badan Informasi dan Teknologi, Lembaga Keuangan, dan Pusat Manajemen Obligasi Negara.

"Waktu itu dimasukkan dari sana, sekarang kita lihat lagi  petanya (distribusi karyawan) dan dikaji lagi," jelasnya.

Adapun kata Mulya, program pensiun dini pada Ditjen Perbendaharaan sendiri, ditargetkan sekitar 1.000 orang karyawan yang dapat mengikuti program golden shake hand. "Tapi ini masih dikaji, bisa kurang bisa lebih," tambah dia.

Selain itu, Mulya mengatakan, jika program tersebut berhasil diterapkan, maka program tersebut akan diterapkan pada Ditjen lainnya. "Yang banyak (pegawainya) juga pajak," jelas dia.

Mulya menambahkan, selain itu yang menjadi perhitungan adalah telah diberlakukannya modernisasi pada Ditjen pajak. Dengan modernisasi, sambung Mulya, sudah banyak pegawai yang tidak lagi yang terlalu dibutuhkan.

"Tiap moderninasi kan tidak bisa keluarkan staf, sedangkan tuntuan sudah berbeda. Dulu kan (kita terima) untuk yang critical, sekarang kan BPHTB sudah tidak ada. Jadi banyak yang seperti itu," tutur dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan ada tiga menteri yang membahas soal perampingan PNS tersebut. Kajian ini dipimpin oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) EE. Mangindaan. "Pembicaraan terkait PNS itu domainnya Menpan dan RB. Pembicaraan terkait jumlah PNS yang meningkat itu memang sempat dibicarakan dalam pertemuan koordinasi antara lain dihadiri oleh Menpan, Mendagri, dan saya sebagai Menkeu," katanya.

Namun sampai saat ini belum ada hasil atau output final dari pembicaraan tersebut. "Belum ada bentuk final sampai sekarang," ujarnya. **cahyo