Pemerintah Berjanji Indonesia akan Keluar - Jebakan Kelas Menengah

NERACA

Jakarta – Pemerintah menjanjikan Indonesia tidak akan masuk sebagai negara yang masuk jebakan kelas menengah (middle income trap) Pasalnya, Pemerintah telah memiliki rencana pembangunan jangka menengah berupa ekspansi infrastruktur. Bahkan era hilirisasi industri barang tambang sudah dimulai.

“Kita tidak akan terjebak dalam zona middle income trap. Sebab pemerintah sudah memiliki rencana pembangun middle term yang di dalamnya membahas ekspansi suplai untuk pasar dalam negeri. Bahkan suplai yang akan kita kejar juga demi surplus pada perdagangan internasional,” kata kata Menteri Keuangan Chatib Basri, di Jakarta, pekan lalu.

Dia menjelaskan, untuk mengejar prdouktifitas industri dalam negeri Pemerintah tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Hal itu terbukti dengan adanya pembangunan 12 bandar udara baru di Indonesia. Dengan begitu dari sisi distribusi diharapkan industri tidak lagi mengalami banyak kendala.

“Kita juga sedang gencar bangun jalan-jalan antar kota. Untuk pelabuhan sedang direncanakan. Mudah-mudahan banyak investor yang mau tanam modalnya di situ,” ungkap dia. Kemudian Chatib juga menjelaskan Pemerintah sudah tidak lagi menjual barang mentah hasil tambang ke luar negeri.

Pasalnya, ekspor tersebut tidak lagi menguntungkan. Bahkan harga minyak energi dunia semakin lama semakin turun. “Harga energi semakin lama semaki turun di pasaran internasional. Sedangkan 80% hasil ekspor kita selama ini ada di sektor energi. Sayangnya, juga kita selama ini menjualnya dalam bentuk mentah yang ternyata kurang menguntungkan,” terang Chatib.

Lebih dari itu, dirinya juga menekankan agar industri dapat membantu tujuan pemerintah yang tidak lagi melakukan eskpor barang tambang mentah. “Saya amanatkan para pelaku industri agar tidak lagi bersandar pada SDA (sumberdaya alam) saja. Negeri kita harus berkembang hasil produksinya menjadi yang bernilai tambah.”

Pada kesempatan yang sama pengamat ekonomi Universitas Atmajaya Agustinus Prasetyantoko mengingatkan agar pemerintah juga memperhatikan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sebab salah satu keuatan ekonomi dalam negeri terletak pada bonus demografi. Dominasi usia muda dan produktif itu harus segera dimanfaatkan.

“Lebih dari 50% struktur kependudukan kita tengah di huni oleh usia produktif. Tidak lebih dari 10 tahun lagui semua itu akan berubah. Harusnya pemerintah segera punya rencana untuk memanfaatkan bonus itu,” ungkap Prasetyantoko.

Lanjut, Prasetyantoko mengungkapkan jika pemerintah tidak segera memiliki kebijakan untuk mengoptimalisasi bonus demografi itu maka dapat dipastikan pada tahun 2030 Indonesia sudah terjebak dalam middle income trap. Pasalnya padatahun 2030 usia yang hari ini produktif maka sudah menjadi kelompok tua.

“Di tahun 2030 Indonesia akan kembali lagi masuk ke aging society zone (zona usia tua). Sangat berat sekali jika pada tahun itu ternyata kita masih menjadi masyarakat kelas menengah dengan pendapatan rendah. Akan lama sekali untuk menunggu bonus demografinya lagi,” pungkas Prasetyantoko. [lulus]

BERITA TERKAIT

Pemerintah akan Bentuk BP Tapera

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menyiapkan panitia seleksi untuk pembentukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera)…

Presiden Tidak Akan Tanda Tangani UU MD3

Presiden Tidak Akan Tanda Tangani UU MD3 NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo tidak akan menandatangani revisi Undang-Undang No 17…

Pemerintah Hentikan Proyek Konstruksi Layang - PERLU EVALUASI TOTAL PROYEK INFRASTRUKTUR

Jakarta-Pemerintah akhirnya menghentikan sementara semua pekerjaan infrastruktur kontruksi layang (elevated) baik jalan tol, proyek LRT maupun jembatan di seluruh Indonesia.…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

BI : Siklus Krisis Ekonomi 10 Tahunan Tak Relevan

      NERACA   Jakarta - Pernyataan bahwa siklus krisis ekonomi di Indonesia akan terjadi setiap 10 tahun sekali…

Jepang Tertarik Bangun MRT Di Jakarta

      NERACA   Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang…

Empat Provinsi Siaga Karhutla

      NERACA   Jakarta - Sebanyak empat provinsi, yaitu Sumatra Selatan (Sumsel), Riau, Kalimantan Barat (Kalbar), dan Kalimantan…