IA-ITB Meminta Presiden Turun Tangan - Tuntaskan Masalah Banjir

NERACA

Jakarta - Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) Jakarta meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk turun tangan dalam menuntaskan permasalahan banjir di DKI Jakarta yang selalu berulang setiap tahun. Pasalnya, penanganan banjir tersebut harus melibatkan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten yang notabene wilayah penyangga ibukota negara.

"Kami dari Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung Wilayah Jakarta meminta Presiden SBY untuk mencari solusi tepat agar banjir tidak lagi terjadi dalam beberapa tahun mendatang. Ini karena secara teknis penuntasan masalah banjir di Jakarta melibatkan tiga provinsi dan delapan kabupaten/kota. Dalam peperangan saja Presiden sebagai Panglima Tertinggi, nah, apalagi memimpin penuntasan banjir," ungkap Ketua IA-ITB Jakarta, Hendry Harmen di Jakarta, Senin (27/1).

Lebih jauh dia menjelaskan, untuk menghilangkan banjir pihaknya mendesak Pemerintah agar memperhatikan sungai sebagai sumber banjir. Menurut Hendry, kalau debit air berlebihan melewati kapasitas sungai, maka banjir pun tidak dapat dielakkan. “Pengawasan sungai adalah kewajiban Pemerintah Pusat, bukan Pemerintah Daerah. Jadi, perlu diusahakan agar kapasitas sungai ditingkatkan dan bantaran sungai diperbaiki," tegasnya.

Dia juga menyoroti kebijakan pemerintah dalam membangun perumahan, di mana selama ini selalu mengaku kekurangan pasokan rumah (backlog) sebanyak 14 juta rumah setiap tahun. Padahal Singapura dan Malaysia saja mampu membuatkan perumahan yang layak huni bagi warga negaranya. “Dengan demikian tiada lagi kita mendengar rumah warga yang kebanjiran,” tambahnya.

Hendry menambahkan, IA-ITB Jakarta siap membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menanggulangi banjir yang kerap melanda warga Jakarta saat musim penghujantiba. Bantuan tersebut diberikan lantaran merasa bagian dari elemen masyarakat yang harus turut serta dalam pembangunan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pemberdayaan Derah dan Logistik, Natsir Mansyur, mengatakan banjir yang melanda wilayah Jabodetabek akibat curah hujan tinggi yang terjadi beberapa hari lalu berdampak pada tersendatnya arus distribusi barang sehingga membuat beberapa harga komoditas melonjak akibat lambatnya pasokan.

Tersendatnya arus distribusi ini dinilai pengusaha sebagai kesalahan Pemerintah karena bertindak lamban dalam memperbaiki atau membangun infrastruktur vital penunjang distribusi barang. "Pemerintah lamban menangani infrastruktur yang vital, sudah bertahun-tahun macetnya baru di-update, itu yang menjadi masalah. Jadi, harusnya Pemerintah itu memperhatikan terutama infrastruktur yang sangat vital yang dapat menunjang perdagangan dan industri," kata dia.

Natsir menyatakan sudah saatnya Pemerintah serius untuk melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur sebagai penunjang jalannya perekonomian. Pemerintah jangan lagi menganggap banjir sebagai hal yang biasa terjadi karena dampak akibat banjir ini sangat luas.

"Makanya bencana banjir ini jangan dianggap sepele karena multiplier effect-nya banjir ini sistemik terhadap perekonomian kita menjadi menurun. Sekarang siapa yang menanggung kerugian pengusaha kecil dan pengusaha besar?” kata Natsir, mempertanyakan. [mohar]

BERITA TERKAIT

LBH Minta OJK Tuntaskan Kasus Fintech - LBH DAN YLKI TERIMA BANYAK PENGADUAN PINJAMAN ONLINE

Jakarta- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta diketahui telah menerima pengaduan 1.330 korban pinjaman online selama kurun waktu 4-25 November 2018.…

Pengabdian Presiden Jokowi di Tengah Badai Hoax

Oleh: Sapri Rinaldi, Pengamat Sosial dan Politik Presiden Joko Widodo bicara soal hoax dan fitnah yang sering muncul jelang pemilihan…

Ledakan Galangan Kapal di Shipyard - Rentetan Masalah di PT Multi Ocean Shipyard

NERACA Jakarta –Di tengah menggeliatnya bisnis perkapalan, kondisi ini tidak sebanding dengan pencapaian positif PT Soechi Lines Tbk (SOCI) yang…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Bappenas Dorong Pembangunan Papua Berbasis Pendekatan Adat

    NERACA   Jakarta - Pendekatan sosiologi-antropologi menjadi faktor penting dalam proses perencanaan pembangunan nasional untuk Tanah Papua. Pendekatan…

Devisa Sektor Pariwisata Selalu Meningkat

    NERACA   Jakarta - Devisa dari sektor pariwisata selama empat tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo meningkat 202 miliar…

2019, Belanja Pemerintah Pusat Rp1.634 Triliun

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah pusat pada tahun 2019 akan mencapai…