NERACA

Jakarta – Tahun ini Indonesia akan menggelar hajatan 5 tahunan yaitu pemilu Presiden. Beberapa kandidat Calon Presiden (Capres) telah muncul berdasarkan dari survei-survei yang beredar. Namun begitu, kalangan dunia usaha yang diwakili oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta agar siapapun Presidennya, asalkan berpihak terhadap dunia usaha atau business friendly.

Dalam konferensi pers Kadin tentang Catatan Awal Tahun 2014 di Kepemimpinan Ekonomi Baru, Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto berharap presiden yang baru tetap bersahabat dan juga berpihak kepada kepentingan bisnis. “Yang kami harapkan pemimpin yang peka dan tetap friendly terhadap dunia bisnis,” ujar Suryo di Jakarta, Senin (27/1).

Selain itu, dia berharap presiden yang baru nanti tetap berpihak kepada kepentingan nasional dengan memperkuat industri dan juga produk nasional. “Untuk itu kami akan memberikan sebuah buku putih kepada pemimpin yang baru agar tetap berpihak pada kepentingan usaha terutama industri dan produk nasional,” tandas Suryo.

Sejauh ini, dunia usaha dihadapkan berbagai macam masalah baik eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, sambung Suryo, kondisi perekonomian global masih cenderung fluktuatif sehingga menimbulkan gejolak di pasar global. “Gejolak di pasar global telah mempengaruhi terhadap ekonomi nasional yang rapuh sehingga krisis juga ikut melanda Indonesia,” katanya.

Ia juga menjelaskan dalam hal makro ekonomi, laju inflasi, suku bunga yang meningkat dan nilai tukar rupiah yang melemah telah menyebabkan cadangan devisa tergerus karena arus modal yang keluar. “Impor minyak dan pembayaran jasa-jasa keluar negeri merupakan masalah eksternal yang labil. Pengendalian inflasi dengan pengetatan likuiditas juga dapat mengorbankan dunia usaha. Karena banyak dunia usaha yang mengandalkan sektor perbankan,” imbuhnya.

Menurutnya, target pemerintahan baru harus dapat menjaga pertumbuhan ekonomi. Tanpa pertumbuhan ekonomi memadai, maka Indonesia akan mengalami krisis lapangan kerja. Setiap tahun ada 2 juta pencari kerja baru. “Kita bisa tumbuh apabila iklim kondusif, arus investasi tetap lancar. Kebijakan ekonominya harus mendukung, jangan APBN bebannya terus besar karena menyubsidi BBM,” ungkapnya.

Suryo juga pernah mengatakan profil APBN 2014 tidak memberi harapan tinggi bagi dunia usaha untuk take off. Pasalnya, yang memprihatinkan adalah kecilnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur, yaitu hanya sebesar Rp188,7 triliun, yakni hanya lebih tinggi 4,4% dari anggaran 2013. “Dengan memperhitungkan inflasi yang sebesar 5,5 persen maka secara riil anggaran infrastruktur itu menurun,” katanya.

Pihaknya mempertanyakan, anggaran yang demikian kecil tersebut, apakah akan dapat memperbaiki infrastruktur yang ada di daerah-daerah serta membangun infrastruktur baru. Kadin beranggapan, dengan terbatasnya anggaran infrastruktur dalam APBN 2014, maka dapat diperkirakan pembangunan infrastruktur di daerah akan digantungkan pada investasi swasta.

Sementara, untuk membangun infrastuktur nasional dalam 2013 BUMN sudah mendapat beban untuk membiayai 15 proyek di 6 koridor sebesar Rp359 triliun. Kepada pihak swasta Kadin menganjurkan untuk sebesar mungkin berpartisipasi melakukan investasi dalam rangka upaya Kadin memberdayakan pembangunan ekonomi di daerah.

Kebijakan kemudahan berusaha, kata Suryo, bisa mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi yang dinilai cukup baik bagi iklim usaha. “Kadin menganjurkan agar para pengusaha memberikan informasi kepada Kadin bila dalam pelaksanaannya ditemui berbagai hambatan dan penyimpangan terhadap kebijakan yang ingin mempermudah proses berusaha,” kata dia.

Di tempat yang sama, Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Didik J.Rachbini mengungkapkan bahwa pihaknya tengah merancang buku putih berisi rekomendasi kebijakan ekonomi yang dapat mendukung perkembangan dunia usaha. Buku itu nantinya bakal diberikan pada presiden terpilih seusai pemilihan umum. “Kadin kan tidak memproyeksikan siapa capresnya, tapi kami memang mengatisipasi siapa presidennya. Nanti kita akan berikan buku putih,” katanya.

Didik menuturkan, Kadin tidak akan membuat survey untuk menemukan siapa calon presiden favorit kaum pengusaha. Biarlah survey yang belakangan ini memunculkan sejumlah nama capres menjadi urusan politik. Terpenting, menurut Didik, politikus yang sudah mendeklarasikan diri sebagai pasangan capres dan cawapres harus berani bersikap atas sejumlah isu ekonomi strategis. “Posisi Kadin sudah jelas, subsidi BBM terbukti sudah menggerogoti APBN, impor besar, akibatnya cadangan devisa habis, nilai tukar terdepresiasi,” tandasnya.