Oleh : Prof. Firmanzah PhD

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang dikategorikan sebagai “rawan-bencana” alam. Sejumlah bentuk bencana alam sering terjadi seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tanah longsor, tsunami, banjir, puting beliung dan bentuk bencana alam lainnya. Dari sisi ekonomi, kita semua perlu menjaga agar kerugian materiil dapat diminimalisir.

Tidak kalah pentingnya, rehabilitasi bencana alam baik berupa pembangunan kembali infrastruktur dasar, penyediaan lapangan kerja bagi korban bencana, serta pemulihan trauma-psikologis korban bencana sangat penting dilakukan.

Saat ini Indonesia menjadi contoh bagi sejumlah negara di dunia yang masuk kategori “rawan-bencana”. Pengalaman Indonesia dalam menangani serta merehabilitasi daerah terkena bencana menjadi “lesson-learned” bagi banyak negara di dunia. Kemampuan Indonesia dalam mengembangkan sistem antisipasi, penanganan dan rehabilitasi tercermin pada keberhasilan di sejumlah daerah. Rehabilitasi Aceh, Nias, Wasior dan Yogjakarta telah mampu dalam waktu cepat mengembalikan kondisi masyarakat dan denyut perekonomian daerah.

Saat ini kita tengah mengalami sejumlah bencana alam di berbagai wilayah di tanah air. Dari mulai banjir yang terjadi di sejumlah Propinsi, erupsi gungung berapi Sinabung, gempa bumi, tanah longsor dan tingginya gelombang air laut. Pemerintah Pusat bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menangani sejumlah bencana alam yang terjadi. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi korban jiwa dan materiil yang lebih besar lagi. Pengalaman di masa lalu membuktikan bahwa kecepatan dan kesigapan baik Pemerintah Pusat, BNPB, Pemerintah Daerah serta elemen masyarakat lainnya sangat membantu proses penanganan dan pemulihan pascabencana.

Kecepatan dan kesigapan untuk merahabilitasi daerah terkena bencana sangat penting dilakukan. Baru-baru ini, Presiden SBY mengeluarkan tujuh poin kebijakan terkait dengan bencana erupsi gunung Sinabung. Pertama, Presiden meminta agar kebutuhan pokok di tempat penampungan sementara terus dijaga dan ditingkatkan hingga Maret 2014. Kedua, Presiden SBY  mengistruksikan kepada Kementerian Pendidikan Nasional memperhatikan para siswa secara khusus melalui sistem dan skema yang ada seperti pemberian bantuan siswa miskin dan pemberian beasiswa bagi para korban Gunung Sinabung, di berbagai tingkatan pendidikan (SD, SMP, SMA, dan mahasiswa).

Ketiga, segera melakukan program cash for work untuk membantu menstimulasi para korban agar dapat bekerja atau berkreasi di tempat penampungan sementara. Cash for work dilakukan melalui berbagai skema bantuan langsung tunai. Keempat, mengalokasikan dana bantuan untuk mengatasi kerusakan-kerusakan  di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan sebagainya. Kelima, Presiden meminta OJK untuk melakukan penjadwalan kembali utang-utang korban bencana Sinabung.

Keenam, relokasi kepada 1000 kepala keluarga (KK) dalam radius 3 km ke tempat yang lebih aman. Ketujuh, Presiden telah menunjuk Kepala BNPB untuk memimpin  koordinasi penanggulangan bencana Sinabung dibantu oleh Kepala Staf Kodam (Kasdam)Bukit Barisan, Pemprov Sumatera Utara, serta TNI-Polri.