US$52 Miliar Untuk Negara Miskin

US$52 Miliar Untuk Negara Miskin

Sejumlah negara maju dan berkembang siap memberikan kontribusinya membantu mengentaskan kemiskinan di negara-negara tergolong miskin. Besarnya kontribusi itu ditargetkan mencapai US$ 52 miliar yang dihimpun oleh Bank Dunia selama tiga tahun hingga 2017.

Bantuan itu disalurkan dalam berbagai bentuk, yaitu memberikan pinjaman dengan suku bunga 0% hingga bunga rendah. Lalu, dana tersebut disalurkan dalam bentuk hibah agar dapat diinvestasikan di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pertanian.

Para negara anggota donor itu terhmpun dalam Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA). Sebanyak 46 negara berjanji untuk berkontribusi pada IDA dan meluangkan waktunya untuk mengunjungi negara-negara di Tanah Arab. "Fakta bahwa kemurahan hati ini datang selama periode ekonomi yang sangat sulit membuat semua janji ini lebih signifikan," kataPresiden Bank Dunia Jim Yong Kim, akhir Desember lalu.
Kim mengatakan, negara-negara maju dan berkembang memainkan peran besar dalam pengumpulan dana ini. "Sedangkan IDA adalah kemitraan yang unik dari negara-negara maju dan berkembang yang memiliki komitmen untuk berinvestasi dalam masa depan yang lebih baik bagi kaum miskin di dunia dan untuk kebaikan global," kata Joachim Von Amsberg, wakil presiden Bank Dunia untuk keuangan konsesiional dan kemitraan global, menambahkan.

Rencananya, kata Kim, dana tersebut diisi kembali setiap tiga tahun. Pengisian terbaru yang berlangsung dari Juli 2014 sampai Juni 2017, rentang target "Millennium Development Goals" dan peluncuran agenda pasca 2015.

Kemudahan Berbisnis

Sementara itu, dalam laporan tahunan survei daya saing "Doing Business" Bank Dunia, yang memperingkat seberapa mudah atau sulitnya memulai dan menjalankan bisnis di 189 negara, menempatkan Indonesia pada urutan ke-120 untuk kemudahan menjalankan bisnis.
Sedangkan, Singapura dan Hong Kong menempati peringkat tempat terbaik di dunia, masing-masing urutan pertama dan kedua, diikuti Selandia Baru, Amerika Serikat dan Denmark menggenapi lima besar, seperti tahun lalu.

Dalam hal menjalankan kemudahan menjalankan bisnis, Indonesia kalah bersaing dari sesama negara ASEAN, yaitu Malaysia peringkat 6, Thailand 18, Brunei Darussalam 59, Vietnam 99, dan Filipina 108. Indonesia hanya lebih baik dari Kamboja yang berada pada peringkat 137.

Data yang dirilis di Washington itu  didasarkan pada survei terhadap lebih dari 10.000 profesional, sebagian besar orang-orang yang secara rutin membantu mengelola atau memberi saran tentang masalah hukum dan peraturan di suatu negara.

Pemeringkatan negara-negara disusun atas berbagai kriteria, mulai dari berapa lama dan prosedur yang dibutuhkan untuk memulai bisnis, hingga lama waktu mendapatkan sambungan daya listrik, kemudahan kredit, dan biaya ekspor impor.(saksono)

BERITA TERKAIT

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…

BERITA LAINNYA DI

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…