NERACA

Jakarta - Wakil Rektor Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai jurang ketimpangan ekonomi di Indonesia semakin melebar, dan bahkan lebih tinggi 20% dari negara yang tergabung dalam BRIC (Brazil, India, Rusia dan Cina). Hal ini disebabkan karena perhatian Pemerintah hanya terpatok pada instrumen makro seperti pertumbuhan, sementara ketimpangan sosila di masyarakat justru diabaikan.

“Di tengah prestasi ekonomi Indonesia di mata dunia jurang ketimpangan di dalam masyarakat justru semakin lebar. Tahun 1990, 10% orang terkaya di Indonesia mempunyai pendapatan setara dengan 5,9 kali pendapatan 10% orang termiskin di Indonesia. Angka itu naik pada tahun 2005 dan 2011 menjadi 7,8 kali bahkan 9,5 kali lipat,” kata Wijayanto, dalam Orasi Ilmiah Dies Natalis ke-16 Universitas Paramadina di Jakarta, Jumat (10/1), pekan lalu.

Menurut dia, dari sisi makro ekonomi Indonesia memang selalu menuai pujian dari berbagai lembaga internasional. Bahkan data World Bank pada 2011 memperkirakan hingga 2050 Indonesia akan menjadi satu dari enam negara yang mempunyai kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi dunia. “Pertanyaannya adalah pertumbuhan ekonomi kita untuk siapa?” tegasnya.

Dia mengungkapkan berdasarkan data terakhir, gini income Indonesia mencapai angka tertinggi dalam sejarah Indonesia yaitu 0,41. Sedangkan, gini kekayaan mencapai 0,76 dan gini kepemilikan tanah sebesar 0,72. Bahkan, Indonesia juga menjadi negara dengan perubahan gini hampir 20% lebih tinggi dari negara lain di kawasan dan anggota BRIC.

“Artinya ketimpangan di Indonesia mengalami tren peningkatan yang sangat cepat dan sistemik. Ada kecenderungan kelompok kaya menikmati pertumbuhan ekonomi secara dis-proporsional. Akhirnya kelompok miskin semakin tertekan,” ujar Wijayanto.

Dia mengatakan Indonesia sebagai negara agraris namun kepemilikan tanah bukan dikuasai oleh para petani.  Akibatnya, pendapatan masyarakat pedesaan rendah dan tidak stabil serta mempengaruhi peningkatan kualitas modal manusia masyarakat desa. "Ini menjelaskan mengapa tingkat kemiskinan pedesaan lebih tinggi daripada perkotaan,” katanya.

Lebih jauh Wijayanto mengatakan peran pemerintah sangat besar untuk mengakhiri kebijakan-kebijakan yang mendorong ketimpangan. Selama ini asumsi APBN hanya selalu berkutat kepada indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan GDP, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga, dan tingkat inflasi. Sedangkan indikator inklusif lainnya terabaikan.

“Pemerintah harus mulai menempatkan indikator inklusif seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan gini income. Selain itu pemerintah harus merevisi definisi kemiskinan dan pengangguran serta mengintervensi para petani. Dengan begitu ketimpangan dapat diminimalisir,” terang Wijayanto.

Wijayanto menambahkan pertumbuhan GDP pada dasarnya memang menjadi indikator ekonomi penting. Tapi GDP tidak mampu menangkap dan menggambarkan berbagai fenomena penting bagi kualitas hidup manusia. Hal inilah yang membuat saat sebagian kalangan berbangga dengan prestasi pertumbuhan GDP Indonesia tapi mayoritas rakyat justru kurang merasakan perbaikan.

“Ibarat kereta api pemerintah pemerintah harus memperbanyak gerbong pertumbuhan ekonomi. Masalahnya hingga saat ini semakin cepat berjalan justru semakin banyak yang tertinggal. Oleh karena itu solusinya bukanlah memperlambat laju pertumbuhan. Tapi menambah gerbong-gerbong indsutri untuk mengerek masyarakat miskin turut serta dalam pendorongan ekonomi,” ungkap Wijayanto.

Selain itu Wijayanto mengatakan prediksi pertumbuhan ekonomi versi pemerintah sebesar 6% terlalu optimis. Pasalnya tidak terlihat indkiator riil yang dapat mendorong pertumnbuhan ekonomi sebesar itu. “Kemungkinan besar ekonomi akan tumbuh pada level yang sama dari tahun ini 2013 kemarin sebesar 5,7%. Perlu ditekankan pemerintah SBY  harus bisa memperbaiki masalah investasi dalam 6 bulan kedepan. Supaya pemerintahan SBY meninggalkan legacy yang sangat membantu pemerintah mendatang,” pungkasnya. [lulus]