NERACA

Jakarta – Pemerintah mengaku alokasi anggaran belanja negara untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) tahun 2013 membengkak. Pasalnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus terdepresiasi hingga akhir tahun. Akhirnya realisasi subsidi minyak tersebut menembus angka 105,1%.

"Anggaran subsidi BBM per akhir tahun 2013 kemarin sudah sebesar Rp210 triliun atau melonjak jadi 105,1%. Angka itu memang menunjukan adanya pelampauan target sampai sebesar Rp210 triliun. Padahal . Padahal dalam pagu APBNP 2013 subsidi BBM hanya dialokasikan sebesar Rp199 triliun,” kata Kepala Direktorat Jenderal Anggakan (DJA) Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Askolani di Jakarta, Senin (6/1).

Dia menjelaskan akar masalah dari peningkatan anggaran subsidi BBM pada tahun 2013 lalu disebabkan nilai tukar rupiah terus terdepresiasi. Padahal jika dilihat dari sisi volume, realisasi subsidi BBM kurang dari target. Sebab pemerintah sendiri mencatat  distribusi subsidi BBM hingga akhir tahun baru masih di bawah 47 juta kiloliter (Kl). Sedangkan pemerintah dalam pagu APBNP 2013 pemerintah sendiri mematok kuota BBM subsidi sepanjang tahun sebanyak 48 juta Kl.

“Realisasi subsidi energi dalam hal ini listrik dan BBM hingga akhir tahun jadi sebesar 102% atau mencapai Rp355 triliun. Khusus untuk BBM sudah menyerap setengahnya sebesar Rp210 triliun. Bahkan sebenarnya ada potensi tagihan subsidi BBM mencapai Rp240 triliun hingga Rp250 triliun. Sebab depresiasi rupiah dan harga pembelian BBM ternyata lebih tinggi dari perkiraan APBN-P 2013," tutur Askolani.

Realisasi belanja negara

Lebih lanjut dirinya memaparkan realisasi belanja negara dalam tahun 2013 sudah mencapai Rp1.639 triliun atau sekitar 94,9% dari pagu belanja negara yang ditetapkan dalam APBNP 2013 sebesar Rp1.726,2 triliun. Realisasi belanja negara tersebut berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar 94,1% atau Rp1.125,7 triliun dari pagu belanja pemerintah pusta yang ditetapkan  sebesar Rp1.196,8 triliun. Penyerapan realisasi belanja itu dipengaruhi oleh belanja kementerian negara/lembaga (K/L) yang mencapai sekitar 90,1% dari pagu APBNP 2013.

“Juga perlu diketahui ada 44 K/L yang penyerapannya sampai di atas 90%. Namun juga ada 14 KL yang serapannya sangat rendah di bawah 80%. Di antaranya, Bawaslu, KemenPAN&RB, Seskab, Setneg, BNPP, Kemenko, dan lain-lain,” tutur Askolani.

Selain itu realisasi anggaran transfer ke daerah mencapai Rp513,3 triliun atau lebih rendah 3% dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBNP 2013 sebesar Rp529,4 triliun. Dengan realisasi anggaran pendapatan negara sebesar Rp1.429,5 triliun dan realisasi anggaran belanja negara sebesar Rp1.639 triliun maka realisasi defisit anggaran dalam pelaksanaan APBNP Tahun Anggaran 2013 mencapai Rp209,5 triliun atau 2,24% dari PDB. “Realisasi defisit anggaran ini lebih rendah dari target defisit anggaran yang ditetapkan dalam APBNP 2013 sebesar Rp224,2 triliun 2,38% dari PDB,” tukas Askolani. [lulus]