NERACA

Jakarta - Kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram (kg) per 1 Januari 2014 dipastikan memberikan dampak ke banyak pihak seperti konsumen dan masyarakat. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofjan Wanandi mengatakan hal ini memang serba sulit baik bagi Pertamina dan masyarakat.

Bila tidak dilakukan kenaikan maka Pertamina akan terus rugi, namun dengan dilakukan kenaikan akan menyusahkan masyarakat. "Sebenarnya yang seperti ini serba salah. Kalau Pertamina rugi terus tidak baik, tapi kalau subsidi-subsidi terus juga tidak baik," ujarnya di Jakarta, pekan lalu.

Menurut Sofjan yang paling terkena imbas adalah para pengusaha skala kecil menengah yang masih banyak menggunakan elpiji jenis ini dalam proses produksinya. "Perusahaan-perusahaan besar sih nggak apa-apa, tapi yang kecil menengah yang menjadi soal seperti warteg, kaki lima, kemudian restoran menengah kecil dan industri kecil  yang terpengaruh karena itu yang dipakai mereka masak," jelasnya.

Sofjan juga mengakui memang tidak ada jalan lain bagi Pertamina untuk mengurangi beban kerugian yang dialami selain dengan menaikkan harga jual ini. Namun dirinya meminta agar para pengusaha kecil menengah ini bisa disubsidi pemerintah melalui cara lain.

"Sekarang bagaimana menolong mereka (pengusaha) yang kecil-kecil ini kerena mereka yang paling sulit mengatur cash flow-nya. (Jika harga jual produk dinaikan) Nanti daya beli masyarakat juga menurun," tutur dia.

Meski demikian, Sofjan berharap Pertamina mengkaji lagi besaran kenaikan elpiji ini, sehingga kenaikannya bisa diterima oleh pelaku usaha kecil. "Kenaikan ini memang sudah beberapa kali ditunda, jadi memang tidak sehat juga. Tapi misalnya kenaikannya dianggap wajar dan bisa diterima usaha kecil ya itu tidak masalah. Tapi kalau akibat kenaikan ini mereka (usaha kecil) harus menaikan harga jual produk-produknya itu yg jadi masalah," tandas Sofjan.

Bebani IKM

Sementara itu, kenaikan harga gas elpiji ukuran 12 kg sebesar 68%  membuat beban industri kecil menengah (IKM) meningkat 5–10%. Di samping itu, disparitas harga yang tinggi juga diprediksi membuat aksi pengoplosan semakin marak.

Dirjen IKM Kementerian Perindustrian Euis Saedah mengatakan, kenaikan harga gas elpiji 12 kg ini tentunya akan sangat membebani IKM. Terutama bagi industri makanan-minuman kecil yang berproduksi di rumah-rumah, mereka itu sangat bergantung pada gas elpiji 12 kg.

Dalam sehari, industri makanan-minuman skala kecil bisa mengonsumsi antara 3–4 tabung gas elpiji 12 kg. Jika biasanya pengeluaran mereka hanya Rp300 ribuan per hari untuk membeli gas, kini dana yang harus dikeluarkan antara Rp500 ribuan. "Ini berarti harus ada tambahan biaya untuk energi dan tentu mengurangi margin mereka," sebutnya.

Pihaknya memperkirakan kenaikan harga elpiji menambah beban pengusaha antara 5–10 persen dari biaya produksi. Namun, pengaruh ini tidak sama terhadap setiap sektor usaha. "Yang pasti untuk industri besar, mereka tidak terpengaruh karena pakai gas lewat pipa. Ini justru kenanya ke IKM yang banyak pakai tabung," katanya.

Menurutnya, yang bisa dilakukan oleh industri hanyalah menyesuaikan volume barang yang dijual. Namun, hal itu sepertinya sulit dilakukan karena pada 2013 mereka sudah menaikkan harga jual mulai dari lima persen. "Kalau pindah ke tabung 3 kg, rasanya tidak mungkin. Pergantiannya cukup ribet dan pastinya butuh banyak sekali," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai kenaikan harga elpiji kemasan 12 kg akan mendorong konsumen bermigrasi ke elpiji subsidi 3 kg sehingga berpotensi meningkatkan aksi pengoplosan secara ilegal. "Karena disparitas harga 12 kg dengan 3 kg sangat jauh," ujarnya.

Pihaknya meminta Pertamina dan pemerintah mengantisipasi kebijakan itu dengan memperketat pengawasan harga elpiji kemasan 12 kg. "Masyarakat akan mencari harga yang murah. Tentunya ini peluang besar bagi oknum-oknum pengoplos. Kalau itu terjadi, kerugian negara akan bertambah besar," ungkapnya.