Tarif Listrik Naik, Pengusaha Akan Lakukan PHK - Industri Terbebani Biaya Energi

NERACA

Jakarta - Pemerintah memastikan bakal menaikkan tarif listrik bagi kalangan industri tahun ini. Namun porsi kenaikan hendaknya mempertimbangkan kekuatan pelaku usaha supaya tidak menjadi beban industri dalam menjalankan operasional bisnisnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan, kenaikan tarif listrik yang rencananya akan diberlakukan sebesar 38,9% untuk industri golongan III dan 64,7% bagi golongan IV merupakan keputusan pemerintah dan DPR."Iya (jadi) karena itu sudah keputusan pemerintah dan DPR. Hanya saja kami minta proporsinya diatur jangan memberatkan dunia usaha," katanya di Jakarta, Kamis (2/1).

Pengaturan proporsi, menurut dia, harus ditetapkan secara berkeadilan. Penentuan besaran kenaikan tarif listrik merupakan wewenang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Alasannya, tambah Hatta, dunia usaha saat ini menghadapi situasi dan tantangan sulit akibat ketidakpastian kondisi ekonomi baik global maupun domestik."Jangan sampai terjadi lay off (pemutusan hubungan kerja/PHK), tapi memang tidak bisa dihindari jika listrik akan naik dan sudah menjadi keputusan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014," tuturnya.

Terkait dampak kenaikan tarif listrik, Hatta bilang, akan mendorong lonjakan harga pangan. Namun pemerintah berjanji untuk menstabilkan pasokan pangan supaya tidak menimbulkan peningkatan inflasi."Kita lihat akan terjadi panen cukup di dunia, sehingga inflasi dari faktor pangan relatif kecil kecuali ada abnormal dari iklim yang mempengaruhi ketersediaan produksi pangan dunia," jelasnya.

Saat ini, Hatta mengakui, Indonesia memiliki pasokan beras yang stabil. "Kita tidak impor beras sama sekali di 2013, dan berupaya menjaga produksi beras dengan memprioritaskan 10 juta ton sebagai program utama dalam sektor pangan," tandas dia.

Sebelumnya, tingginya upah minimum provinsi dan kenaikan tarif dasar listrik pada 2014 ini membuat sebagian pengusaha cemas. Tak pelak, pengusaha yang bergerak di sektor ritel juga mengalami rasa tidak percaya diri, pasalnya dengan kenaikan biaya itu akan membuat bisnis ritel lokal akan kalah bersaing dengan bisnis ritel asing.

Harga Jual

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo), Tutum Rahanta mengatakan, kenaikan ini akan memberikan dampak pada biaya operasional bisnis ritel sehingga bisa berimbas pada harga jual produk masing-masing perusahaan ritel. "Pasti akan menambah biaya, harga barang naik dan juga pengaruhnya terhadap daya beli," kata Tutum.

Tutum menilai, seharusnya kenaikan-kenaikan semacam ini bisa dikendalikan oleh pemerintah sehingga tidak menambah beban para pengusaha. "Sama seperti awal tahun 2013, kenaikan itu sebetulnya harus dikendalikan. Tapi pengendalian ini yang tidak maksimal, itu yang saya khawatirkan," ujar Tutum.

Meski demikian, dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau biasa disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, pengusaha ritel mengaku siap bersaing dengan gempuran perusahaan-perusahaan ritel asing.

Pengusaha malah mengkhawatirkan produk-produk yang dihasilkan oleh industri dalam negeri. Produk-produk ini harus mampu bersaing dengan produk impor agar bisa tetap bisa dijual pada supermarket atau minimarket yang ada di Indonesia. "Ritel tidak terlalu banyak masalah, banyaknya pada industri. Kalau dari ritel kami harapkan industri kami dapat bertahan sehingga yang kami jual adalah produk negeri sendiri," kata Tutum.

Dia juga menjelaskan, saat ini sebagian besar perusahaan retail sendiri masih menjual produk-produk lokal. Sehingga ke depannya diharapkan produk-produk lokal ini mampu bersaing dengan produk asing baik dari segi kualitas maupun harga.

Related posts