Pemerintah Beri Sinyal Positif - Pembebasan Bea Masuk Transjakarta

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, pemberian pembebasan bea masuk masih dimungkinkan untuk pengadaan impor bus Transjakarta, karena insentif tersebut tersedia bagi angkutan publik.

"Kalau pemerintah daerah DKI memutuskan impor maka berdasarkan peraturan, bea masuk nol persen itu dimungkinkan untuk angkutan publik," ujarnya di Jakarta, pekan lalu.

Chatib mengatakan, saat ini belum ada surat resmi dari pemerintah provinsi DKI Jakarta terkait keringanan pajak serta mekanisme pengadaan bus Transjakarta, padahal Kementerian Keuangan sedang menunggu respon tersebut.

Namun, dia memastikan apabila pengadaan dilakukan melalui impor dan dikenakan bea masuk nol persen, maka hal tersebut secara tidak langsung akan merugikan produsen bus dalam negeri atau perusahaan karoseri lokal.

"Kalau mau bea masuk nol persen, mereka (pemerintah provinsi) harus menjelaskan kepada karoseri, karena industri domestik bisa terkena dampaknya," ujarnya.

Chatib menambahkan, untuk seluruh pengadaan angkutan transportasi umum, pemerintah dapat langsung memberikan pembebasan PPnBM, tapi untuk keringanan bea masuk, masih ada prosedur yang harus ditaati terkait pengadaan.

"Kita masih menunggu, tapi mereka belum memutuskan apakah pengadaan domestik atau impor. Kalau mau bea masuk nol persen, bicarakan implikasinya dengan industri," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan impor ratusan bus Transjakarta dari China. Sebagian besar bus tersebut telah tiba di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan siap dioperasikan mulai Januari 2014.

Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengatakan pengadaan bus Transjakarta dilakukan secara bertahap dan target pengadaannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 mencapai 310 unit.

"Target kami, seluruh jumlah bus itu sudah dipenuhi paling lambat Januari 2014. Sedangkan, 132 bus yang sudah datang saat ini telah dilakukan uji kir dan siap dioperasikan mulai Januari 2014," katanya.

Syafrin mengungkapkan target pengadaan bus untuk 2014 mendatang jumlahnya jauh lebih banyak, yaitu sekitar 4.000 bus yang terdiri atas 1.000 bus Transjakarta dan 3.000 bus sedang.

"Pengadaan angkutan masal berupa bus sedang dan bus Transjakarta menjadi salah satu program prioritas Pemprov DKI karena tujuannya untuk menahan lonjakan mobil murah di Jakarta," ujarnya. [ardi]

BERITA TERKAIT

XL Beri Pelatihan Literasi Digital di Lombok Tengah - Tingkatkan Produktivitas UMKM

Dalam rangka memberdayakan serta meningkatkan produktivitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), khususnya perempuan dan meningkatkan perekonomian nelayan di…

Pemerintah Perlu Awasi Ketat Aplikasi Digital Perhotelan

Pemerintah Perlu Awasi Ketat Aplikasi Digital Perhotelan NERACA Jakarta - Pemerintah perlu mengawasi lebih ketat aplikasi dan platform digital untuk…

Dekonsolidasi Positif Bagi Meikarta dan LPCK

NERACA Jakarta – Aksi korporasi PT Lippo Cikarang Tbk mendekonsolidasi PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang proyek mega properti Meikarta…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Founder KahmiPreneur Raih Sertifikasi Internasional

  NERACA Jakarta - Pemerintah saat ini tengah gencar mencanangkan kebijakan industri nasional sebagai negara industri maju baru dan menargetkan…

PII Dorong Insinyur Bersertifikat

    NERACA   Jakarta – Persatuan Insinyur Indonesia (PII) mendorong para insinyur Indonesia untuk tersertifikasi. Ketua Umum PII Hermanto…

Utang Luar Negeri Naik Jadi Rp5253 Triliun

    NERACA   Jakarta - Jumlah utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal III 2018 naik 4,2 persen (tahun…