Dalam menghadapi krisis ekonomi saat ini, rengkuhan dayung itu adalah pemangkasan subsidi BBM. Dengan memangkas subsidi BBM, neraca perdagangan akan kembali positif, rupiah tak lagi tertekan, dan kemacetan lalu lintas berkurang. Sejak kuartal keempat 2011, neraca perdagangan Indonesia defisit akibat membengkaknya defisit neraca migas. Impor minyak mentah dan BBM meningkat tajam seiring dengan lonjakan konsumsi dan kenaikan harga minyak mentah di pasar dunia. Perkembangan harga minyak mentah tak bisa kita kendalikan. Satu-satunya yang bisa kita kendalikan adalah konsumsi BBM dan cara efektif mengendalikan konsumsi BBM adalah memangkas subsidi. Kita memberikan apresiasi kepada Pemprov DKI yang berencana mencabut subsidi BBM.

Kemacetan lalu lintas di Jakarta-yang kian masif-antara lain, disebabkan oleh murahnya harga BBM. Saat ini, harga premium bersubsidi hanya Rp 6.500 atau 55 persen dari harga. Dengan memangkas subsidi atau menaikkan harga BBM, jumlah kendaraan yang beredar di jalan akan berkurang signifikan. Kemacetan lalu lintas di Jakarta akan sedikit teratasi. Ancaman Wagub DKI Tjahaja Purnama yang lazim disapa Ahok untuk memangkas subsidi BBM lebih merupakan ungkapan frustrasi melihat kemacetan yang makin dahsyat. Dalam kenyataan, ancaman itu tak bisa direalisasikan karena harga BBM bersubsidi merupakan kebijakan pusat.

Kita mengharapkan pemerintah pusat tidak ragu memangkas subsidi BBM. Dengan memangkas subsidi BBM, tekanan terhadap rupiah akan berkurang. Nilai rupiah bisa kembali ke level yang diinginkan sekitar Rp 9.600 tahun ini dan Rp 10.500 tahun depan. Saat ini, dolar AS berada di level Rp 12.000 dan berpotensi untuk terus melemah jika permintaan terhadap dolar terus meningkat. Setiap hari, Pertamina membutuhkan sekitar US$ 150 juta dari pasar valas. Jumlah itu hampir 50 persen permintaan akan dolar AS. Para pelaku pasar, termasuk perbankan nasional, kecewa dengan perilaku Pertamina yang menyedot begitu besar likuiditas dolar AS. Pembelian dolar di pasar bukan salah Pertamina.

Perusahaan milik negara ini terpaksa melakukan itu demi menjalankan tugas yang diberikan negara. Pertamina wajib menyediakan BBM di seluruh wilayah Nusantara dan untuk mengamankan pasokan dan stok BBM. Pertamina harus memiliki stok BBM minimal untuk 23 hari. Untuk mengamankan stok BBM itu, Pertamina membutuhkan devisa US$ 25 miliar. Itu sebabnya, setiap hari Pertamina masuk pasar valas. Jika subsidi dipangkas, impor minyak mentah dan BBM akan berkurang. Dolar yang dibutuhkan Pertamina untuk menjaga cadangan BBM tidak perlu besar. Manfaat nyata yang langsung bisa dirasakan adalah penguatan rupiah dan pengurangan kemacetan lalu lintas. Subsidi BBM terus membengkak dan dalam delapan tahun terakhir, sudah menembus Rp 1.000 triliun.

Dana subsidi sebesar ini lebih banyak dinikmati oleh kaum menengah atas, kelompok masyarakat yang tidak perlu disubsidi. Sebagian BBM bersubsidi diselundupkan di laut lepas oleh kapal berkedok penangkap ikan dan pengangkut barang. Dana subsidi BBM yang tidak kena sasaran tidak banyak manfaatnya bagi pembangunan, bahkan lebih banyak merugikan. Indonesia justru kehilangan peluang untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Akan jauh lebih bermanfaat jika dana subsidi BBM digunakan untuk berbagai kebutuhan yang lebih penting dan tepat sasaran. Masyarakat perlu disadarkan bahwa konsumsi BBM saat ini sudah mencapai 1,4 juta barel per hari setara minyak mentah.

Di sisi lain, bersikap hati-hati dan penuh pertimbangan dalam memutuskan kebijakan terlebih menyangkut hajat hidup orang banyak memang wajib. Tetapi kalau kelewat hati-hati, pemerintah jadi terkesan lelet dan kurang percaya diri. Kesan seperti itu sungguh tidak sehat karena menumbuhkan ketidakpastian di tengah masyarakat. Pemerintah tentu paham betul bahwa ketidakpastian adalah lahan subur bagi berbagai tindak spekulasi di masyarakat. Dan spekulasi hampir selalu bersifat destruktif karena merugikan kepentingan luas. Jadi, kenapa berlarut-larut pengambilan keputusan soal koreksi kebijakan tentang BBM subsidi ini?

Tekanan Berat

Sementara dalam hal kondisi ekonomi, paruh pertama tahun ini kita menghadapi tekanan cukup berat, berupa defisit neraca transaksi berjalan (current account) yang makin besar, cadangan devisa terus tergerus dan nilai rupiah pun menurun. Bank Indonesia (BI) bahkan memperkirakan kecenderungan ini akan makin melebar pada beberapa waktu ke depan. Data menunjukkan jumlah cadangan devisa kita terus merosot dalam beberapa bulan terakhir. Pernah mencapai US$ 124 miliar pada pertengahan tahun lalu, jumlahnya tinggal US$ 112 miliar pada akhir 2012.

BI memublikasikan angka cadangan devisa pada Maret lalu tinggal US$ 104 miliar, meski dipandang masih bagus karena cukup untuk membiayai keperluan impor selama 5,7 bulan. Salah satu persoalan yang dituding menjadi biang keladi pembengkakan defisit adalah makin besarnya impor bahan bakar karena produksi nasional terus merosot. APBN mematok produksi minyak mentah kita sebanyak 900.000 barel per hari, namun kini sumur-sumur tua kita hanya mampu mengeluarkan minyak mentah sekitar 840.000 barel.

Dengan biaya produksi yang sangat ditentukan oleh para kontraktor maka bagian pemerintah makin sedikit. Kita bisa memperhitungkan keadaan ini makin menekan perekonomian nasional karena tidak ada upaya serius dan mendasar dari pemerintah untuk mengatasi keadaan. Sinyal negatif terjadi sejak semester pertama tahun lalu ketika mulai April kita mencatat berturut-turut defisit, kondisi yang tidak pernah terjadi sebelumnya, namun kondisi tidak disikapi dengan seksama. Dari data yang ada terlihat beberapa hal yang cukup menarik. Pertama, kita mencatat defisit dalam perdagangan dengan China, Jepang, AS, negara-negara Eropa dan ASEAN, sebaliknya tercatat surplus dengan negara-negara Afrika dan Amerika Latin.

Kedua, penurunan ekspor dipengaruhi kebijakan pemerintah menekan pengusaha pertambangan mineral untuk mengolahnya terlebih dahulu di dalam negeri sebelum mengekspornya. Ketiga, terjadi peningkatan impor bahan bakar minyak (BBM) oleh Pertamina untuk mengamankan pasokan dalam negeri. Data tersebut memperlihatkan masih terbukanya peluang ekspor ke Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Untuk itu dibutuhkan promosi yang lebih gencar, seperti dilakukan oleh China, meski negara itu memiliki kemampuan penetrasi pasar yang sangat besar.

Pemerintah perlu memfasilitasinya agar biayanya lebih murah dan dicapai hasil lebih maksimal. Tentang kebijakan pemerintah yang mendorong pengolahan barang tambang mineral sebelum diekspor, sepenuhnya patut didukung demi meningkatkan nilai tambah. Ini mirip dengan keputusan pemerintah menyetop ekspor log pada 1980 sekaligus mengembangkan industri plywood di dalam negeri. Hasilnya cukup bagus, meski ekspor log langsung menurun, namun dibarengi peningkatan ekspor kayu olahan. Industri nasional juga tumbuh dan berkembang dengan baik. (analisadaily.com)

.