Berisiko Kecil dan Monopoli yang Diatur - Investasi Air Minum

NERACA

Jakarta - Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum mengaku kalau berinvestasi pada sektor air minum merupakan investasi yang berisiko kecil atau low risk business dan bersifat monopoli. Hal itu dikarenakan pelanggannya yang bersifat seumur hidup lantaran air merupakan sumber penghidupan utama manusia.

“Bayangkan saja. Sekali dapat kontrak (pengelolaan air minum) jangka waktunya 30 tahun dan itu monopoli, namun tetap diatur. Artinya di bawah pengawasan pemerintah,” ungkap Ketua Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), Tamin Zakaria Amin, di Jakarta, Selasa (24/12).

Yang dimaksud monopoli tetapi diatur disini adalah bahwa kontraktor yang mengelola air minum tidak diperbolehkan mengambil laba atau untung yang besar lantaran air merupakan kebutuhan primer. Kemudian, kualitas pelayanannya harus sesuai ketentuan dari Kementerian Kesehatan.

Meski begitu, sambung Tamin, hal tersebut tidak menyurutkan minat investor yang ingin berinvestasi di sektor air minum. “Saat ini kontraktor air minum, baik dalam negeri maupun luar negeri, sudah menyatakan minatnya berinvestasi. Diantaranya Wijaya Karya, Adhi Karya dan Bangun Cipta Sarana. Kalau dari luar negeri ada Korea Selatan, China dan Singapura,” tandasnya.

Namun intinya, imbuh dia, pemerintah terus mendorong Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) seluruh Indonesia agar mampu serta mandiri dalam melayani pelanggan. Satu sisi, Tamin menegaskan bahwa PDAM tidak boleh berorientasi pada keuntungan semata atau profit oriented. Tapi sisi lainnya, PDAM juga tidak boleh merugi karena akan berimbas kepada pelayanan itu sendiri.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, BPPSPAM siap membantu dengan rekomendasi program dan bantuan manajemen. Sebagai informasi, dari total 378 PDAM seluruh Indonesia sebanyak 233 atau sekitar 61% tarifnya harga jual air atau tarif dasar air (TDA) masih di bawah harga pokok.

"Saya akui, masih banyak PDAM yang pengelolaannya masih menggunakan birocracy mindset. Inilah yang harus kita rubah. Layanan air minum itu local services sehingga membutuhkan local inovation yang berorientasi kepada pelayanan pelanggan," jelas Tamin.

Hal ini untuk memenuhi target cakupan layanan dan kualitas air minum nasional sebesar 68,87% pada 2015 dengan mengacu pada target MDG’s, serta layanan 100% pada 2025 mendatang. Tentu saja harus ada dukungan penuh dari kepala daerah dan profesionalisme manajemen PDAM.

‘Enterpreneurship’

Selain itu dia juga mengatakan, PDAM Tirtamusi Palembang, Sumatera Selatan, menargetkan memperluas kapasitas dan layanan hingga 100%, dari sebelumnya 95%, untuk lima tahun ke depan. Guna merealisasikan hal tersebut, PDAM yang mengambil sumber air bakunya dari Sungai Musi tersebut sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp905 miliar, di mana Rp605 miliar berasal dari kas PDAM Tirtamusi dan sisanya senilai Rp300 miliar berasal dari pinjaman perbankan.

Namun sayang, dirinya belum mau menyebutkan bank yang bersedia mengucurkan kreditnya. Meskipun begitu, kata Tamin, semua bank BUMN dan BUMD, dipastikan turut serta dalam mengucurkan kredit di salah satu sektor primer itu.

"Ini merupakan pinjaman terbesar dari seluruh PDAM di Indonesia. Padahal sebelumnya tahun 2003 kapasitas dan layanan mereka hanya 43%. Lalu, tahun 2012 melonjak hingga 95%. Hal tersebut berkat didorongnya prinsip ‘enterpreneurship’ dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan kinerja PDAM,” ujar Tamin.

Lebih lanjut dia menjelaskan, melalui ‘enterpreneurship’ maka PDAM Tirtamusi adalah salah satu perusahaan air bersih milik pemerintah berkategori sehat, baik dari cakupan layanan maupun kondisi keuangan. Tamin pun menambahkan, selain PDAM Tirtamusi, masih ada beberapa PDAM lainnya yang berkategori serupa.

“PDAM Banjarmasin cakupan layanannya sudah 98%. Kemudian ada PDAM Surabaya, Kabupaten Bogor, Kabupaten Pemalang dan Malang. Khusus PDAM Malang, mereka menyatakan bahwa air bisa langsung diminum pelanggan karena sudah memenuhi kualitas air minum sesuai yang ditentukan Kementerian Kesehatan," jelas Tamin. [ardi]

Related posts