NERACA

Jakarta - Minimnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) Indonesia yang mumpuni dinilai membuat Indonesia sulit bersaing di kancah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 mendatang. Selain minimnya kualitas SDM, faktor buruknya fundamental industri dalam negeri menambah daftar ‘pekerjaan rumah’ pemerintah yang belum juga terselesaikan.

“Kita tidak siap menghadapi MEA. Karena posisi SDM dan sektor industri kita tetap buruk, setidaknya, hingga tahun 2015. Bahkan saya bisa pastikan tahun 2015 kita pasti kalah (bersaing),” tegas Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E-LIPI), Latif Adam, di Jakarta, Senin (23/12).

Lebih jauh dia mendesak agar pemerintah secepatnya memperbaiki masalah tersebut. Pasalnya, jangan sampai aset bonus demografi ini justru menjadi beban ekonomi. “Penduduk usia muda di Indonesia mayoritas tidak berkualitas. Maka menjadi beban perekonomian. Seharusnya mereka menjadi faktor pendorong pertumbuhan. Karena itu, pemerintah harus segera mengambil langkah untuk memperbaikinya,” kata Latif.

Hingga saat ini, tingkat pengangguran usia muda Indonesia antara 15-19 tahun, sangat tinggi terutama di perkotaan yang jumlahnya bisa mencapai 1,2 juta orang. Sedangkan usia 20-24 tahun sudah mencapai 1,1 juta orang. Latif juga memaparkan kalau jumlah pengangguran usia muda Indonesia berusia antara 15-24 tahun merupakan tertinggi kedua di kawasan Asia Pasifik setelah Filipina, yaitu sebesar 19,9%.

“Akar masalahnya terletak pada sisi demand (permintaan lapangan kerja), dan sisi supply-nya atau penyediaan lapangan pekerjaan, tidaklah mencukupi. Kita ini negara yang minim industri, sehingga pengangguran muda ini terjebak karena tidak adanya lapangan kerja. Di sinilah kesalahan pemerintah dalam hal mengentaskan pengangguran. Harusnya mendorong kinerja sektor riil,” ucapnya.

Ketidaksiapan menghadapi pasar bebas kawasan Asia Tenggara ini juga diklaim Latif lantaran pemerintah tidak pernah serius dalam menjalankan roda perekonomian. Artinya, Latif mengingatkan pemerintah supaya dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi tidak melalui jalan pintas. “Okelah MEA itu mengandung banyak manfaat. Tapi harus diingat, untuk meraih itu semua harus ada upaya yang diperjuangkan. Nah, bagian inilah yang saya lihat pemerintah lupa,” ungkap dia.

Meski begitu, Latif menilai setidaknya pemerintah masih memiliki waktu satu tahun untuk mengatur strategi. Hal ini dianggap perlu untuk meminimalisir kekalahan. “Intinya kita pasti kalah saat menghadapi MEA. Perlu ada langkah meminimalisir risiko dengan membuat skala prioritas. Belum terlambat untuk memulai. Dengan begitu kalau kita kalah, ya, tidak telak-telak amat kalahnya,” kata dia, mempertegas kembali.

Mengenai strategi menimimalisir kekalahan, Latif mengaku ada cara dengan melakukan negosiasi ulang untuk membahas sektor mana saja yang dapat dibuka bebas dan tidak boleh dibuka bebas. Ini untuk melindungi sektor-sektor mana saja yang belum siap untuk bersaing. Akan tetapi, sambung Laitif, dia meragukan hal itu lantaran pemerintah tidak berani melakukan tindakan tersebut. [lulus]