Ongkos Bisnis di Indonesia Sangat Mahal - Ketersediaan Infrastruktur Minim

NERACA

Jakarta - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai ongkos berbisnis atau cost of doing business di Indonesia sangat mahal. Bahkan sebagai yang tertinggi di ASEAN. Pasalnya, ketersediaan infrastruktur yang minim menjadi penyebab utama. “Cost of doing business kita sangat mahal karena terlalu makan waktu dan biaya. Ini yang tertinggi dibanding negara-negara Asia Tenggara. Performa infrastruktur kita sangat tidak memadai,” ungkap Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI, Latif Adam, di Jakarta, Senin (23/12).

Dia melihat panjang jalan raya di Indonesia hanya sekitar 490 ribu kilometer. Dari sepanjang jalan raya itu hanya sekitar 285 ribu kilometer saja yang sudah diaspal dengan kondisi jalan yang layak pakai. Sedangkan panjang jalan tol di Indonesia baru mencapai 750 kilometer.

“Kalau Indonesia mau akselerasi ekonominya cepat, maka sejatinya, kita mengalami kekurangan ketersediaan jalan sebesar 30% dari jalan yang sudah ada. Padahal, Malaysia saja yang pembangunan jalan tol lebih lambat dari Indonesia sudah memiliki jalan tol sepanjang 3.000 kilometer. Apalagi China yang sudah sampai 70 ribu kilometer,” jelasnya.

Lebih jauh Latif mengatakan, belum lagi masalah minimnya transportasi laut di Indonesia. Seharusnya, sebagai negara maritim Indonesia seharusnya memiliki ketersediaan pelabuhan yang mampu mendorong semua mobilitas produk ke seluruh nusantara. Namun sayangnya, dengan panjang pantai sebesar 81 ribu kilometer, Indonesia justru hanya memiliki 18 pelabuhan samudera dan 52 pelabuhan perikanan.

“Sangat sedih melihat panjang garis pantai Indonesia yang sangat luas tapi hanya terdapat 18 pelabuhan samudera dan 52 pelabuhan perikanan. Artinya, kita hanya memiliki satu pelabuhan setiap 1.157 kilometer garis pantai. Kalau kita melihat Thailand terdapat satu pelabuhan setiap 50 kilometer sepanjang garis pantai. Terlebih Jepang memiliki satu pelabuhan laut setiap 11 kilometer pada bibir pantai,” terang Latif.

Dengan minimnya ketersediaan infrastruktur inilah, Latif mengukur cost of doing business di Indonesia dari segi waktu bisa memakan 2,7 jam untuk menempuh jarak 100 meter. Padahal di Thailand untuk menempuh jarak yang sama hanya memakan waktu 1,3 jam. Bahkan China lebih hemat lagi dengan kebutuhan waktu hanya 1,2 jam.

Dia pun menyesalkan realisasi anggaran untuk infrastruktur berjalan lambat. Hal ini terlihat dari serapan anggaran infrastruktur, per Juli 2013, hanya sebesar 26,9% dari total anggaran. Sayangnya, Pemerintah sendiri sebetulnya juga mengetahui masalah ini merupakan salah satu kendala utama mandegnya perekonomian dalam negeri.

“Di Jepang, rasio biaya logistik terhadap biaya produksi hanya sebesar 5%, Malaysia 8% dan Singapura 6%. Sedangkan di Indonesia lonjakannya sangat dahsyat mencapai mencapai 17%. Luar biasa mahal. Yang makin menyedihkan lagi jika dikomparasi dengan negara baru berkembang seperti Filipina. Mereka saja bisa menekan rasio biaya logistik terhadap produksi sampai 7%,” kata Latif, seraya mempertegas kembali.

Omong kosong murah

Wakil Presiden Boediono pernah bilang jika Pemerintah telah berupaya menurunkan biaya logistik dengan cara membangun infrastruktur dan memangkas birokrasi. Dia juga mengklaim bahwa Pemerintah selalu memberikan perhatian pada pergerakan inflasi, selain terus berkomitmen menjaga haga kebutuhan pokok pada tingkat rendah sehingga bisa terjangkau oleh masyarakat.

"Kita tidak mau mengutak-atik moneter. Tapi suplai bahan pokok penting kita benahi. Inflasi yang tetap rendah penting untuk menjaga biaya produksi, ongkos buruh dan sebagainya bagi pelaku usaha di sektor riil. Inflasi juga sangat berpengaruh bagi pelaku di sektor keuangan," kata Boediono, belum lama ini.

Akan tetapi, pernyataan Wapres ini menuai cibiran beberapa kalangan. Diantaranya Ketua Asosiasi Pelayaran Niaga Indonesia (INSA), Carmelita Hartoto. Menurut dia, apa yang diungkapkan Wapres omong kosong jika dikatakan biaya logistik sudah murah. Pasalnya, hingga saat ini, berbagai macam ongkos untuk mendistribusikan barang masih mahal. Baik dari sisi darat, laut, maupun udara.

“Tidak benar jika Wapres bilang Pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya untuk mempermurah ongkos logistik. Reformasi birokrasi yang mana yang sudah membuat biaya logistik jadi lebih murah? Bahkan, birokrasi yang membuat ongkos semakin mahal. Wapres tidak bisa bilang ada pemurahan apalagi di sisi pelabuhan dan logistik darat. Itu harga pelayanannya masih sangat tinggi,” keluh Carmelita.

Lebih jauh Carmelita menerangkan, khususnya sektor pelayaran, Pemerintah tidak pernah memperluas dok untuk melayani kapal-kapal. Alhasil, hingga saat ini banyak kapal yang membawa logistik kerap tertahan lama di pelabuhan karena harus menunggu kapal-kapal yang lainnya terlebih dahulu.

“Harusnya pemerintah pro produktivitas dengan menambah dok-dok di pelabuhan. Tujuannya agar lebih banyak kapal yang bisa dilayani. Sehingga, para investor bisa lebih cepat bayar investasi. Tapi kalau kondisinya seperti sekarang akhirnya para investor nantinya justru memahalkan harga barangnya untuk mempercepat bayar investasi. Nanti dampaknya terhadap harga-harga barang di pasaran juga berdampak lebih mahal,” papar Carmelita.

Untuk itu dia mengharapkan agar pemerintah jujur dengan pernyataan-pernyataannya. Karena, hingga saat ini tidak terbukti ada pemurahan biaya logistik. Bahkan, yang terjadi di lapangan tarif-tarif tersebut justru semakin mahal. “Saya ragu kita siap menghadap MEA 2015 kalau kondisi pelayanan logistik seperti sekarang,” tandasnya. [lulus]

Related posts