Pembangkit Listrik 66 Ribu MW Ditargetkan 2020 - Pasok Kebutuhan Nasional

NERACA

Depok – Dalam rangka memenuhi kebutuhan pasokan listrik nasional pemerintah menargetkan mampu membangun 66 ribu megawatt di tahun 2020. “Untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional dan ikut serta dalam mendukung perkembangan pertumbuhan ekonomi hingga 6% maka perlu adanya penambahan listrik sampai dengan 7,5% atau 8%, pemerintah melalui PLN sudah merencakan pembangunan itu ditargetkan pada tahun 2020 mampu membangun 66 ribu megawatt,” kata Susilo Siswoutomo, Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), saat mengunjungi Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali (PLN P3BJB) Gandul, Cinere, Depok, Jawa Barat, Senin (23/12).

Tahun ini pasokan listrik yang sudah dimiliki oleh pemerintah adalah sekitar 44 ribu megawatt. Adapun upaya yang dilakukan untuk penambahan daya tersebut dalam bentuk yang sudah dijalankan pembangunan 10 ribu megawatt tahap pertama, dan akan berlanjut pada pembangunan 10 ribu tahap kedua. “Sudah ada program penambahan daya itu melaui program tahap pertama, dan sekarang mau lanjut ke program tahap II,” imbuhnya.

Diakui oleh Wamen, pembangunan tahap pertama memang mengalamai banyak kendala maka dari itu untuk tahap kedua semua pengaku dihmbau untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka pemenuhan pembangunan tenaga listrik dalam tahap II. “Untuk tahap pertama bukan gagal, hanya saja banyak mengalami kendala, oleh karenanya itu bisa dijadikan pelajaran guna kelancaran pembangunan tahap II,” ujarnya.

Masalah utma dalam pembangunan listrik tahap pertama memang dalam pembangunan tenaga listrik tentu saja perlu adanya finance, tekhnologi, pengalaman, perijinan, dan lainnya. Dan pemerintah mengakui dan sangat sadar dan ada batasan tertentu, jadi memang pada pembangunan tahap pertama ini terkesan lambat. Oleh karenanya sampai dengan saat ini masih dilakukan tahap perbaikan-perbaikan, guna pencapaian yang lebih maksimal di tahap-tahap berikutnya. “Makanya perlu ada ada usaha maksimal dari PLN, pengembang, dan mitra kerja guna pencapaiannya yang lebih baik,” terangnya.

Pemerintah tahun depan berencana menaikan tarif dasar listrik, Wamen mengakui bahwa memang pembiayaan pembangkit listrik setiap tahun meningkat, dan costnya setiap tahun juga bertambah, suka atau tidak suka aka terus naik. Sejauh ini dari pemeruntah sudah mengupayakan agar costnya bisa ditekan dengan alternatif-alternatif seperti hydro, dan batu bara yang biayanya relatif murah, dengan gas lebih mahal, kemudian dari panas bumi lumayan mahal, dan saat ini juga masih banyak Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang costnya sangat tinggi. “Makanya kami mengupayakan cari alternatif listrik yang murah, agar kenaikannya juga tidak signifikan,” jelasnya.

Menghadapi Natal dan Tahun Baru, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan cadangan listrik cukup. Saat ini kapasitas pembangkit yang dimiliki PLN sekitar 32.000 Mega Watt (MW) untuk wilayah Jawa Bali. “Dari pantauan yang saya lihat setelah kunjungan ini, sudah sangat siap untuk menyediakan kebutuhan listrik bagi kita semua, saya lihat di Jawa Bali, tapi juga berlaku untuk seluruh Indonesia,” katanya.

Saat ini kapasitas pembangkit yang dimiliki PLN untuk wilayah Jawa Bali sekitar 32.000 Mega Watt (MW). Sementara untuk kebutuhan pada perayaan tahunan tersebut hanya akan berada di 19.408 MW dengan beban terendah 14.821 MW saat natal. Sedangkan untuk perayaan Tahun Baru, beban tertinggi listrik diperkirakan PLN akan justru lebih rendah dibandingkan Natal yaitu pada beban puncak di 17.207 MW dan beban terendah 12.559 MW. "Itu karena industri pada tutup, tidak ada yang kerja, jadi dari 22 ribu MW setiap harinya jadi 19 ribu MW, dari segi kapasitas cukup, kesiapan para personilnya juga bukan main," jelasnya.

Persoalan Smelter

Di tempat yang sama, menjelaskan tentang hilirisasi industri tambang, Susilo Siswoutomo, Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan pemerintah sudah memberikan waktu kepada pengusaha selama 5 tahun untuk bisa membangun smelter di Indonesia, tapi sampai dengan saat ini belum ada pengusaha yang membangun. Ini mencerminkan bahwa pengusaha tidak serius dalam membangun smelter.

“5 tahun waktu yang lama, dan seharusnya sudah bisa untuk membangun, tapi waktu yang panjang itu tidak digunakan oleh pengusaha untuk membangun, Ini bukti bahwa pengusaha tidak serius membangun smelter,” katanya.

Oleh karenanya, pemerintah tetap menjalankan amanat UU untuk menghentikan ekspor bahan baku minerba di tahun depan, dan kalaupun pengusaha memang mau terus ekspor harus dalam bentuk jadi bukan bahan baku lagi. “Kalaupun masih mau tetap ekspor sudah harus dalam bentuk jadi, seperti yang diamanahkan oleh UU,” tegasnya.

Ini berlaku untuk pengusaha besar maupun kecil, disini tidak ada pengecualian semua dilakukan sama, karena memang kita semua harus taat kepada UU. Selain itu juga agar eksloitasi tambang apalagi yang ilegal bisa diminimalisir. “Tidak ada pengecualian semua sama, intinya kami tetap menjalankan sesuai dengan UU,” terangnya.

Karena memang sejauh ini, kekayaan alam kita sudah terlalu banyak diambil, dan jika ada smelter di Indonesia, negara bisa mendapatkan yang lebih besar dari sekarang. Walaupun jika mulai tahun depan penghentian itu dilakukan maka ada penurunan ekspor, tapi untuk jangka panjang bisa lebih baik. Dari pada kita ambil sekarang nilainya sedikit lebih baik, menunggu sebentar dengan hasil yang lebih banyak. “Ekspor pasti turun, tapi kalau tidak dimulai sekarang kapan lagi. Jadi tetap pemerintah akan menghentikan ekspor bahan baku,” paparnya.

Related posts