Komisi X Sambut Positif Industri Perfilman Tak Masuk DNI

NERACA

Jakarta - Komisi X DPR menyambut positif kebijakan Pemerintah yang tidak memasukkan perfilman ke dalam revisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Artinya, investor asing dilarang keras merambah industri perfilman nasional, terutama bioskop.

Anggota Komisi X DPR, Dedy Gumelar mengatakan, tugas Pemerintah selanjutnya adalah mengundang seluruh investor dalam negeri untuk berinvestasi di sektor perfilman. Pasalnya, industri film saat ini sudah berbeda sifatnya dengan bidang usaha lainnya.

“Selain fungsinya sebagai hiburan dan informasi, film juga menjalankan fungsi pendidikan dan kebudayaan. Ini tercantum dalam UU No.33/1999 Pasal IV tentang Perfilman. Dapat dikatakan, film merupakan salah satu instrumen untuk membangun karakter bangsa,” ujar Miing, sapaan akrabnya, kepada Neraca, Jumat (20/12) pekan lalu.

Atas alasan inilah, lanjut dia, mengapa industri perfilman tidak bisa disamakan dengan bidang usaha lainnya (lex specialis). Karena itu menyangkut upaya untuk menangkis infiltrasi budaya asing dan melindungi kebudayaan lokal yang saat ini sedang susah payah dikembangkan oleh Indonesia, baik melalui pendidikan formal-nonformal (kurikulum) maupun melalui pendidikan informal seperti tontonan film.

Lebih jauh Miing memaparkan, Pemerintah dituntut tidak hanya harus proaktif dalam mengundang investor dalam negeri, tetapi juga memberikan semacam insentif atau perizinan penyertaan modal. Ini tujuannya untuk melindungi industri perfilman nasional. Karena menurut dia, saat ini film impor semakin deras masuk ke Indonesia, sehingga film nasional sulit mengejar ketertinggalan.

“Intinya di Pemerintah, yang masih minim berpihak ke kita (industri film nasional). Karena sangat dominannya peredaran film asing, terutama Hollywood, maka pelaku industri film lokal menjadi tersisih dari persaingan yang memang tidak seimbang,” tukasnya.

Miing menegaskan, apabila pemodal asing diberikan “rumah” di Indonesia, tidak dapat dibayangkan betapa leluasanya mereka menguasai sektor perfilman nasional. Alhasil, industri perfilman lokal akan disulap menjadi sebuah industri yang lebih mengedepankan economic value ketimbang social value. Tidak boleh berinvestasi Akibatnya, imbuh Miing, keuntungan yang didapatkan investor asing, tidak membawa keuntungan apa-apa lantaran akan dibawa kembali ke negara asalnya. Dengan begitu, lanjut Miing, maka perusahaanasal Korea Selatan, CJ CGV, membeli Blitz Megaplex, otomatis harus menghentikan investasi di industri film nasional.

“Walaupun (Blitz Megaplex) sudah dibeli tapi itu (bisnisnya) harus dihentikan. Haram kalau dilanjutkan, karena DNI-nya sendiri tidak jadi dibuka. Sedangkan mereka (CJ CGV) merupakan pemodal asing, yang artinya masuk ke dalam Penanaman Modal Asing (PMA). Intinya, mereka tidak boleh mengembangkan bisnisnya disini,” tegas dia.

Seperti diketahui, Miing menentang keras bilabioskop dimasuki modal asing sesuai Daftar Negatif Investasi (DNI) sebelum direvisi. Dia menegaskan, harus ada sanksi tegas apabila Blitz Megaplex benar-benar dibeli CJ CGV.Miing mengatakan, dirinya sudah banyak mendapatkan informasi terkait pembelian itu.

Halini sudah terbukti dengan adanya perombakan direksi Blitz Megaplex, di mana mayoritas ekspatriat asal Korea Selatan menempati jabatan strategis, termasuk COO (Chief Operating Officer) dan CFO (Chief Financial Officer). Bahkan CEO Blitz Megaplex yang baru adalah mantan Chief Representative di CJ CGV Greater China. Miing mengatakan, Pemerintah tidak pernah mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2010, sehingga belum mengeluarkan bioskop dari DNI. [ardi]

BERITA TERKAIT

Industri Petrokimia Skala Besar Siap Investasi di Gresik

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus mendorong peningkatan investasi di sektor industri petrokimia. Selain menumbuhkan sektor hulu, tujuannya juga guna…

Era Revolusi Industri 4.0 - Kini Santunan Jasa Raharja Sudah Cashless

Jasa Raharja merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan program perlindungan dasar terhadap korban kecelakaan penumpang angkutan umum…

Sambut Libur Lebaran, BTN Siapkan Dana Tunai Rp 14,58 Triliun

Melayani kebutuhan dana tunai bagi nasabah menjelang dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 1440 H, PT Bank Tabungan Negara (Persero)…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Perbaiki Defisit Transaksi Berjalan, Perhitungan Investasi Migas Dirombak

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menetapkan dua kebijakan, yakni di antaranya merombak mekanisme perhitungan investasi eksplorasi migas PT.…

Kemenkes Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan di Jalur Mudik

    NERACA   Jakarta - Kementerian Kesehatan menyiapkan 6.047 fasilitas layanan kesehatan di sepanjang jalur mudik 2019 untuk memastikan…

Menko Darmin Pastikan Kondisi Ekonomi Aman

  NERACA   Jakarta – Sepanjang selasa hingga rabu kemarin, situasi keamanan di kota Jakarta belum kondusif. Namun begitu, Menteri…