Komisi X Sambut Positif Industri Perfilman Tak Masuk DNI

NERACA

Jakarta - Komisi X DPR menyambut positif kebijakan Pemerintah yang tidak memasukkan perfilman ke dalam revisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Artinya, investor asing dilarang keras merambah industri perfilman nasional, terutama bioskop.

Anggota Komisi X DPR, Dedy Gumelar mengatakan, tugas Pemerintah selanjutnya adalah mengundang seluruh investor dalam negeri untuk berinvestasi di sektor perfilman. Pasalnya, industri film saat ini sudah berbeda sifatnya dengan bidang usaha lainnya.

“Selain fungsinya sebagai hiburan dan informasi, film juga menjalankan fungsi pendidikan dan kebudayaan. Ini tercantum dalam UU No.33/1999 Pasal IV tentang Perfilman. Dapat dikatakan, film merupakan salah satu instrumen untuk membangun karakter bangsa,” ujar Miing, sapaan akrabnya, kepada Neraca, Jumat (20/12) pekan lalu.

Atas alasan inilah, lanjut dia, mengapa industri perfilman tidak bisa disamakan dengan bidang usaha lainnya (lex specialis). Karena itu menyangkut upaya untuk menangkis infiltrasi budaya asing dan melindungi kebudayaan lokal yang saat ini sedang susah payah dikembangkan oleh Indonesia, baik melalui pendidikan formal-nonformal (kurikulum) maupun melalui pendidikan informal seperti tontonan film.

Lebih jauh Miing memaparkan, Pemerintah dituntut tidak hanya harus proaktif dalam mengundang investor dalam negeri, tetapi juga memberikan semacam insentif atau perizinan penyertaan modal. Ini tujuannya untuk melindungi industri perfilman nasional. Karena menurut dia, saat ini film impor semakin deras masuk ke Indonesia, sehingga film nasional sulit mengejar ketertinggalan.

“Intinya di Pemerintah, yang masih minim berpihak ke kita (industri film nasional). Karena sangat dominannya peredaran film asing, terutama Hollywood, maka pelaku industri film lokal menjadi tersisih dari persaingan yang memang tidak seimbang,” tukasnya.

Miing menegaskan, apabila pemodal asing diberikan “rumah” di Indonesia, tidak dapat dibayangkan betapa leluasanya mereka menguasai sektor perfilman nasional. Alhasil, industri perfilman lokal akan disulap menjadi sebuah industri yang lebih mengedepankan economic value ketimbang social value. Tidak boleh berinvestasi Akibatnya, imbuh Miing, keuntungan yang didapatkan investor asing, tidak membawa keuntungan apa-apa lantaran akan dibawa kembali ke negara asalnya. Dengan begitu, lanjut Miing, maka perusahaanasal Korea Selatan, CJ CGV, membeli Blitz Megaplex, otomatis harus menghentikan investasi di industri film nasional.

“Walaupun (Blitz Megaplex) sudah dibeli tapi itu (bisnisnya) harus dihentikan. Haram kalau dilanjutkan, karena DNI-nya sendiri tidak jadi dibuka. Sedangkan mereka (CJ CGV) merupakan pemodal asing, yang artinya masuk ke dalam Penanaman Modal Asing (PMA). Intinya, mereka tidak boleh mengembangkan bisnisnya disini,” tegas dia.

Seperti diketahui, Miing menentang keras bilabioskop dimasuki modal asing sesuai Daftar Negatif Investasi (DNI) sebelum direvisi. Dia menegaskan, harus ada sanksi tegas apabila Blitz Megaplex benar-benar dibeli CJ CGV.Miing mengatakan, dirinya sudah banyak mendapatkan informasi terkait pembelian itu.

Halini sudah terbukti dengan adanya perombakan direksi Blitz Megaplex, di mana mayoritas ekspatriat asal Korea Selatan menempati jabatan strategis, termasuk COO (Chief Operating Officer) dan CFO (Chief Financial Officer). Bahkan CEO Blitz Megaplex yang baru adalah mantan Chief Representative di CJ CGV Greater China. Miing mengatakan, Pemerintah tidak pernah mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2010, sehingga belum mengeluarkan bioskop dari DNI. [ardi]

BERITA TERKAIT

Aliran Modal Asing Rp19,9 Triliun Masuk Ke Indonesia

    NERACA   Jakarta - Aliran modal asing yang masuk ke pasar keuangan Indonesia periode 1-9 November 2018 cukup…

Tumbuh 10%, Industri Minuman Didorong Terapkan Standar Hijau - Manufaktur

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus mendorong sektor manufaktur di Indonesia untuk menerapkan konsep industri hijau. Upaya ini sejalan…

Industri Berkontribusi Tinggi Bagi Ekonomi RI

NERACA Jakarta – Industri pengolahan masih konsisten memberikan kontribusi besar dalam struktur produk domestik bruto (PDB) dengan porsi mencapai 19,66…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tol Trans Jawa, Jakarta-Surabaya Ditempuh 10 Jam

    NERACA   Surabaya - Waktu tempuh antara Jakarta ke Surabaya yang berjarak 760 kilometer dapat ditempuh paling lama…

93 Juta Sedotan Digunakan Setiap Harinya

    NERACA   Jakarta - Sebanyak 93 juta batang sedotan plastik digunakan dalam sehari di seluruh Indonesia yang akan…

Sebelum ERP Diterapkan, Ganjil Genap Tetap Berlaku

      NERACA   Jakarta - Kepala Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihantono menyatakan kebijakan ganjil-genap akan terus belaku…