NERACA

Jakarta - Bank Dunia mengimbau Pemerintah Indonesia agar mengambil langkah kebijakan untuk meningkatkan arus modal masuk dari luar negeri atau foreign direct investment (FDI) ke dalam negeri. Pasalnya, Bank Dunia melihat salah satu kunci kesuksesan ekonomi Indonesia pada tahun depan adalah dengan mendatangkan FDI yang lebih banyak. Dengan demikian, Pemerintah bisa memberi pesan positif bagi dunia usaha.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop, menuturkan upaya-upaya memperbaiki dunia usaha ini merupakan hal yang penting untuk meningkatkan daya tarik Indonesia terhadap FDI itu sendiri. Karena dia melihat Indonesia memiliki kebutuhan yang jelas untuk mendapat FDI lebih banyak lagi.

“Aliran FDI ke Indonesia sejauh ini masih tetap kokoh. Tapi perbandingannya terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) masih realtif rendah dibanding negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Padahal, salah satu kunci keberhasilan ekonomi Indonesia, khususnya tahun depan, yaitu mendapatkan pendanaan yang lebih banyak dan berkualitas tinggi,” kata Ndiame di Jakarta, Senin (16/12).

Lebih jauh dia mengatakan, dengan mendorong revisi daftar negatif investasi atau DNI yang menjadi Paket Kebijakan Pemerintah pada Agustus lalu ini masih menunggu pelaksanaannya. Pemerintah, kata Ndiame, juga harus memperkuat kualitas dari keseluruhan proses penyusunan kebijakan investasi untuk meminimalisir ketidakpastian kebijakan.

“Sebab itu, tantangan sekarang bagi Indonesia adalah pelaksanaan paket (kebijakan) yang sesuai dengan tenggat waktu, yaitu bulan Februari 2014,” tambah dia. Sejak 2009-2012, lanjut Ndiame, rata-rata pertumbuhan FDI Indonesia masih berada di bawah 2% terhadap PDB. Padahal, negara-negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia sudah di atas 2% terhadap PDB.

Bahkan Vietnam bisa mencapai 7% dari PDB. “Rendahnya aliran FDI ke Indonesia karena terpengaruh oleh beberapa hal,” ungkapnya. Pertama, produktivitas sumberdaya alam (SDA) Indonesia yang besar ini tertekan dengan harga komoditas dunia yang relative lemah.

Kedua, pasar dalam negei yang sangat besar dan bertumbuh juga mengalami tekanan dengan kendala penghadangan permintaan. Ketiga, potensi Indonesia sebagai pusat produksi wilayah Asia Tenggara juga terhambat dengan ketidakpastian peraturan perundangan dan kesenjangan ketrampilan dan infrastruktur.

Keluarkan Perppu

Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan Pemerintah juga harus bisa besikap tegas terhadap para investor. Hal ini dianggap penting untuk menjaga komitmen para investor itu sendiri menganai agenda penanaman modalnya di Indonesia. Dengan begitu, Pemerintah dapat menjaga realiasi proyek-proyek investasi yang sudah direncanakan sebelumnya.

“Jalan tengahnya Pemerintah bisa keluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) untuk sementara waktu hingga ada UU investasi yang tegas. Karena perusahaan asing yang sudah tanam modal juga semestinya punya komitmen atas schedule yang sudah disepakati sebelumnya. Kalau perlu perusahaan yang tidak komit dalam penalti,” tegasnya.

Wijayanto menilai kebutuhan Indonesia akan FDI memang mendesak. Mengingat angka pekerja tidak formal terus meningkat menjadi 6,2% pada Agustus 2013. Padahal pada Februari 2013 baru mencapai 5,9%.

“Dengan adanya investasi maka akan banyak pekerja informal atau bahkan pengangguran yang dapat terserap menjadi pekerja formal. Juga perlu diketahui multiplier effect berimbas ke pengusaha makanan, pengusaha kos-kosan dan lainnya. Juga tidak kalah penting diingat apabila investasi minim maka pendapatan Pemerintah juga turut menipis. Itu karena proyek-proyek Pemerintah sedikit,” tukas Wjayanto. [lulus]