Penyedia Pangan Nasional, KKP Ajak Staf Bersih dari Korupsi - Kelautan dan Perikanan

NERACA

Jakarta - Sebagai salah satu kementerian yang strategis dalam penyediaan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, maka upaya untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya korupsi perlu terus didorong khususnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Langkah antisipasi itu diantaranya dengan membangun dan menerapkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) disetiap ruang lingkup jajaran dari atas sampai dengan ke bawah lingkup KKP.

“Bulan Desember ini merupak hari peringatan hari anti korupsi sedunia, oleh karenanya seluruh elemen Kementerian dan khususnya KKP bersih dari korupsi, dan KKP adalah salah satu Kementerian yang berkontribusi besar terhadap penyediaan kebutuhan pangan nasional, penyediaan lapangan kerja masyarakat, oleh karenanya seluruh unit jajaran kerja dari atas sampai dengan bawah harus bersih dari unsur korupsi,” kata Sharif C. Sutardjo, Menteri Kelautan dan Perikanan, pada seminar dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia di Jakarta, Senin (16/12).

Adanya acara ini tentus saja, sambung Sharif, sebagai langkah dan wujud nyata untuk mensinergikan semua unit kerja dan membangun kesamaan untuk dapat mengantisipasi dan membrantas korupsi yang menggerogoti kekayaan negara. “Dengan acara seperti ini diharapkan bisa menjadikan seluruh pegawai bisa mengimplementasikan dalam kinerjanya yang bukan hanya diucapkan dalam kalimat indah tapi dibuktikan dalam kinerja setiap hari,” imbuhnya.

Adapun upaya lain yang sudah ditempuh oleh KKP dalam pencegahan korupsi adalah dengan menerapkan sistem e-procurement dalam pengadaan barang/jasa, melakukan pelayanan perizinan penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dengan on-line system dan menerapkan Whistle Blower System (WBS). “KKP telah menetapkan peraturan tentang gratifikasi, dengan Permen KP Nomor 20/PERMEN-KP/2013 tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan KKP, dimana pengendalian dilakukan oleh masing-masing eselon I,” tegasnya.

Selain itu juga KKP telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen Risiko, serta kewajiban LHKPN bagi pejabat struktural dan fungsional. Termasuk, rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara terbuka dan Lelang jabatan struktural eselon II. "KKP terus menerus melakukan peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Inspektorat Jenderal KKP) dalam melakukan pengawasan dan pengawalan program strategis KKP, sehingga dapat mendeteksi lebih dini terhadap indikasi tindak pidana korupsi," ujarnya.

Sharif menegaskan pentingnya seluruh jajaran KKP untuk senantiasa melakukan pembenahan, perbaikan, dan penertiban di lingkungan KKP. Saya memberikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan pegawai pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Kelas II Semarang, karena atas jerih payah dan usahanya telah terpilih dan memenuhi syarat sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2013.

Dia mengharapkan kepada semua unit kerja lainnya dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk berupaya mencapai predikat WBK tersebut. Termasuk intruksi kepada pimpinan Eselon I untuk mengambil langkah-langkah dalam mempercepat terbentuknya unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang berada di lingkungan kerjanya.

“Dalam penilaian akuntabilitas keuangan KKP mendapatkan nilai A untuk nilai Oleh karenanya terima kasih kepada seluruh pegawai yang sudah bekerja dengan baik yang dapat menyusun, mengimplementasikan, dan monitoring dalam mengambil kebijakan tanpa korupsi,” tegasnya.

Oleh karenanya Sharif juga menginstruksikan kepada seluruh pejabat Eselon I s.d. IV di lingkup KKP, agar setiap langkah dalam menyusun, mengimplementasikan, mengevaluasi dan memonitor kebijakan di lingkup Kementerian sekarang maupun kedepan harus benar-benar menegakkan kaidah pemerintahan yang bersih. Ini berarti bahwa, setiap jajaran birokrasi dan pemimpin di negeri ini wajib secara moral, politik, dan hukum, untuk ikut mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, transparan tanpa korupsi.

"Sesuai dengan tema kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2013 kali ini yaitu Mewujudkan KKP yang Bersih, Melayani, Transparan Tanpa Korupsi. Tema dimaksud bila di implementasikan dalam perilaku dan perbuatan, yaitu berhati bersih/ ikhlas, siap melayani dan bukan dilayani, terbuka dalam penyelenggaraan pembangunan, serta tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sharif Wijaya, Sekretaris Jenderal KKP, mengatakan dalam lingkup KKP upaya dalam pemberantasan korupsi sudah dilakukan seperti dengan kegiatan sosialisasi anti korupsi melalui pendidikan, dan puncak acaranya dengan adanya acara seperi seminar anti korupsi ini dan semoga acara ini bukan hanya acara seremonial belaka tapi bisa mengikrarkan bahwa korupsi ini merupakan masalah besar, dan bisa diberantas, serta tentu saja seluruh komponen pegawai KKP bersih dari korupsi. “Dengan begitu dengan adanya acara seperti ini dapat mewujudkan KKP yang bersih, melayani secara transparan tanpa korupsi,” tegasnya.

Related posts