Oleh: Prof Firmanzah Ph.D

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan

Kebijakan ekonomi memiliki batas efektivitas baik berdasarkan waktu maupun cakupan. Oleh karenanya, adaptasi perlu terus dilakukan mengikuti perkembangan baik di domestik maupun sebagai respon guncangan ekesternal. Secara teoritis, adaptasi dapat dilakukan dalam bentuk ex-ante atau ex-post.

Kebijakan ex-ante dilakukan dalam bentuk kebijakan antisipatif terhadap kemungkinan yang dapat mengganggu kinerja perekonomian suatu negara. Sementara rumusan kebijakan ex-post dilakukan sebagai bentuk respon atas perkembangan yang telah terjadi. Kombinasi kedua bentuk adaptasi kebijakan ekonomi selalu digunakan untuk tingkatkan daya tahan serta daya saing perekonomian.  

Saat ini, tantangan terbesar bagi pengambil kebijakan di setiap negara adalah kemampuan beradaptasi dengan cepat berubahnya perekonomian global. Seiring dengan semakin terintegrasinya perekonomian dunia maka setiap guncangan (shock) baik itu resesi, krisis atau perlambatan ekonomi di sebuah kawasan akan berdampak ke tempat lain. Persoalannya seringkali goncangan tidak terduga dan diluar prediksi banyak kalangan. Kemampuan serta kapasitas suatu negara untuk mereformulasi kebijakan sekaligus terus menguatkan fundamental ekonomi dalam negeri menjadi kunci keberhasilan di tengah ketidakpastian perekonomian dunia.

Di tingkat domestik, kebijakan ekonomi juga perlu terus disesuaikan dengan perkembangan dan tahapan ekonomi. Selain tahapan pembangunan ekonomi, differensiasi kebijakan dilakukan untuk menjawab tantangan dan permasalahan sesuai dengan kondisi setempat. Pendekatan regional-based kebijakan publik dilakukan agar kebijakan sesuai dan benar-benar menjawab tantangan khas setiap daerah. Terus bergerak dan dinamisnya masyarakat, industri, konsumen, pemasok, rantai nilai produksi, perederan uang serta hal-hal lain memengaruhi kecepatan adaptasi kebijakan di suatu negara. Seringkali setiap permasalahan lama diselesaikan dan pada saat yang bersamaan tantangan baru akan muncul, dan begitu seterusnya.

Bagi Indonesia, adaptasi kebijakan ekonomi terus dilakukan menyesuaikan perkembangan baik yang terjadi di tingkat domestik maupun internasional. Pasca reformasi, otoritas pengambil kebijakan terbagi antara otoritas moneter dan fiskal, antara pemerintah Pusat dan Daerah, pelaksana dan pengawas, serta keterlibatan elemen bangsa seiring dengan semangat keterbukaan dan partisipasi. Koordinasi dan harmonisasi kebijakan antara elemen-elemen bangsa akan menjadi penentu efektivitas adaptasi kebijakan ekonomi di tingkat pelaksanaan.

Sejumlah tantangan tengah dan akan dihadapi oleh Indonesia baik yang bersumber dari eksternal maupun internal. Hal ini sekali lagi membutuhkan keselarasan paradigma, komunikasi serta koordinasi lintas kelembagaan. Adaptasi kebijakan ekonomi sebagai respons atas kondisi eksternal seperti gejolak pasar keuangan dunia, melemahnya pasar ekspor dunia, lambatnya pemulihan ekonomi dunia serta volatilitas harga minyak mentah serta komoditas memerlukan harmonisasi kebijakan lintas sektoral. Sementara di dalam negeri tantangan membuat ekonomi nasional lebih efisien dan produktif serta lebih berdaya saing juga membutuhkan dukungan dari semua kalangan juga memerlukan dukungan dan kontribusi positif dari setiap elemen bangsa.