Rezimentasi Politik Pemilu 2014 - Oleh: Firman Firdhousi, Fungsionaris PB HMI Periode 2013-2015

Berkepanjangnya kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 adalah problem utama yang terus dihadapi bangsa Indonesia. Persoalan di atas penting untuk ditelaah di tengah situasi bangsa Indonesia yang akan menyelenggarakan Pemilu 2014.

Sebagai agenda konstitusional, perhelatan akbar lima tahunan yaitu pemilihan umum 2014 sudah di depan mata. Namun, nuansa konspirasi politik para elit penguasa tercium kuat pasca ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini disebabkan masih banyaknya masalah yang membayangi validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dengan total pemilih sebanyak 186.612.255 juta, sekira 10,4 juta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terindikasi kuat masih menuai pro dan kontra dari sebagian peserta pemilu. Belum lagi ditambah persoalan adanya kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) yang juga menimbulkan kecurigaan besar dari sebagian peserta Pemilu 2014.

Di tengah masa transisi demokrasi langsung fase ketiga, terhitung sejak Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, seharusnya persoalan data pemilih tidak terulang kembali dari pemilu ke pemilu karena selain menunjukkan kegagalan, praktik dengan pola pemalsuan data pemilih seperti ini adalah sebuah bentuk kejahatan pemilu.

Menjelang momentum pemilu 2014 yang tidak lama lagi, kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas pemilu (BAWASLU) dan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) serta pihak-pihak terkait sebagai penyelenggara pemilu 2014 dipertaruhkan. Independensi para penyelenggara pemilu menjadi modal utama dalam mengawal proses agenda regenerasi kepemimpinan nasional yang diadakan setiap lima tahunan ini.

Buruknya fenomena penyelenggaraan pemilu yang terjadi pada tahun 2004 dan 2009 soal data pemilih idealnya menjadi bahan evaluasi sekaligus pembelajaran bagi para penyelenggara pemilu hari ini sehingga proses penyelenggaraan pemilu dapat berjalan jujur dan adil.

Akar Masalah

Bila kita mau jujur, harus kita akui bahwa antusiasme dan ekspektasi masyarakat terhadap Pemilu 2014 sangat minim. Minimnya antusiasme dan ekspektasi masyarakat terhadap pemilu 2014 lahir dari buruknya berbagai aspek penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Kekecewaan masyarakat semakin mengkristal karena tanggung jawab yang seharusnya juga menjadi fokus utama pemerintah untuk membenahi polemik seputar data Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang terjadi adalah sikap Pemerintah sama sekali tidak memperlihatkan upaya yang baik untuk menyelesaikannya. Sehingga, dengan situasi seperti ini tidak berlebihan bila banyak orang mulai menduga-duga bahwa kisruh data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan persoalan-persoalan lainnya merupakan bagian dari konspirasi elit politik yang berkuasa hari ini bersama-sama pihak penyelenggara pemilu untuk merezimentasi kekuasaan menjadi tak terelakkan.

Kemacetan mekanisme demokrasi dan pertentangan di berbagai jenjang institusi demokrasi serta proses politiknya melalui konspirasi rezim yang berkuasa hari ini dalam kepengaturan berbagai undang-undang Pemilu 2014 menjadi pertanda kuat bahwa penyelenggaraan Pemilu 2014 akan gagal pun semakin santer terdengar, baik akibat kendala yang bersifat prinsipil maupun teknis. Bilamana pertentangan ini terus berlanjut, Pemilu 2014 tidak akan memberi peluang sebuah harapan bahwa kehidupan demokrasi di Indonesia akan membaik.

Semua itu adalah dilema yang akan terus membayangi proses transisi kepemimpinan nasional menjelang Pemilu 2014. Dari sini terangkat ke permukaan bahwa pengelolaan negara selama ini pasca jatuhnya rezim orde baru selama era reformasi bergulir, nilai-nilai demokrasi belum membudaya dalam tradisi kehidupan politik Indonesia. Justru yang tampak adalah penyelenggaraan kehidupan bernegara masih mengakar kuat tradisi kehidupan politik yang bersifat dinastik atau oligarkis.

Jika berbagai kendala teknis penyelenggaraan Pemilu 2014 belum diatasi dengan baik, maka kita tidak bisa berharap banyak bahwa pemilu 2014 akan mampu melahirkan new leadership (kepemimpinan baru). Dan, kemungkinan besar Pemerintahan hasil dari Pemilu 2014 mengalami social distrust karena basis legitimasinya tidak terkoneksi dengan aspirasi rakyat.

Tawaran Solusi

Pertanyaannya adalah bagaimana langkah yang efektif dan efisien dalam mengatasi kemelut ini? Pertama, langkah mendasar yang harus dilakukan dalam mengatasi berbagai persoalan yang terus menyelimuti proses penyelenggaraan Pemilu adalah memutus mata rantai rezimentasi politik dari determinasi tangan-tangan kotor para pemangku kekuasaan dalam kepengaturan berbagai perundang-undangan pemilu. Dengan membebaskan proses penyelenggaraan pemilu dari segala macam bentuk intervensi negara, maka efektifitas dan efisiensi pemilu dapat mengembalikan social trust masyarakat bahwa suara rakyat yang diaspirasikan melalui pemilu tergaransi dengan baik karena pemilu berjalan on the track. Kedua, memperkuat pengorganisiran civil society secara massif guna dilibatkan secara aktif dalam memberikan kontrol kepada para penyelenggara pemilu. Melalui cara yang kedua ini, rakyat diharapkan mampu melihat dan merasakan apakah pelaksanaan pemilu berjalan berdasarkan asaz luber (langsung, bebas, rahaisa) dan jurdil (jujur dan adil). Hal tersebut untuk menepis keraguan publik bahwa pelaksanaan pemilu jauh dari bayang-bayang hegemoni penguasa.

Dengan cara melakukan penyelesaian persoalan kepemiluan baik di dalam sistem maupun di luar sistem sebagaimana dikemukakan di atas, diharapkan timbul secercah cahaya bahwa Pemilu 2014 akan melahirkan generasi kepemimpinan baru yang kompatibel dan praktik demokratisasi di Indonesia semakin membaik sehingga krisis berkepanjangan yang melanda bangsa ini dapat segera diatasi. Kemungkinan harapan seperti ini memiliki peluang besar, terutama bila Pemilu 2014 dapat berjalan sesuai dengan ekspektasi publik. Semoga. (haluankepri.com)

Related posts