Pemerintah Targetkan US$4 Miliar - Penghematan Devisa dari Biodiesel

NERACA

Jakarta - Pemerintah menargetkan penghematan devisa sebesar US$4 miliar dari penerapan kebijakan kewajiban pemanfaatan 10% biodiesel dalam solar untuk menekan defisit transaksi berjalan pada 2014. "Ini akan menjadi sangat signifikan dalam upaya mengecilkan defisit transaksi berjalan, kalau ada US$4 miliar sampai akhir tahun dan neraca migas mengalami surplus, tentu ini berita baik di akhir tahun 2014 nanti," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, usai rapat koordinasi di Jakarta, Jumat (29/11) pekan lalu.

Hatta juga menjelaskan perkiraan angka tersebut berasal dari penghematan devisa untuk impor solar nonsubsidi sebesar US$2,6 miliar dari konsumsi 3,34 juta kiloliter dan solar bersubsidi senilai US$1,2 miliar dari konsumsi 1,65 juta kiloliter. "Ini baru target, karena belum berjalan, oleh sebab itu kami sedang melakukan persiapan. Laporan ini disertai asumsi tidak terjadi gejolak pada solar dan 'mandatory' biodiesel pada 2014 sepenuhnya tercapai," papar dia.

Sedangkan, hingga akhir Desember 2013, Pemerintah memperkirakan ada penghematan devisa solar bersubsidi senilai US$298 juta dari konsumsi 379 ribu kiloliter dan solar nonsubsidi sebesar US$158 juta atau konsumsi 201 ribu kiloliter. "Ini angka dari September, karena Agustus kebijakan ini baru berjalan. Hingga Oktober, target tersebut akan mencapai sasaran yang diharapkan dengan catatan tidak terjadi gangguan dari suplai. Dengan tren itu, maka target US$456 juta dapat kita capai," jelas Hatta.

Dari pencapaian tersebut, penggunaan biodiesel dalam solar bersubsidi untuk sektor transportasi telah mendekati 10%, solar nonsubsidi baru mencapai tiga persen, industri dan komersial lima persen, serta pembangkit listrik milik PT PLN sebesar 7,5%. "Kita targetkan penggunaan untuk solar bersubsidi di daerah mulai merata pada Januari, serta nonsubsidi 10%, industri dan komersial 10%, dan pembangkit listrik akan berkisar 10%-20%," ujarnya.

Rapat koordinasi ini membahas perkembangan paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan pemerintah pada Agustus 2013. Hadir dalam rapat itu Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak.

Paket kewajiban pemanfaatan biodiesel dalam solar sebesar 10 persen bertujuan untuk mengurangi impor minyak dan gas (migas), yang secara signifikan menyumbang jumlah terbesar dalam defisit neraca transaksi berjalan selama 26 bulan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Paulus Tjakrawan mengatakan, produsen biofuel juga mendukung upaya pemerintah guna mencapai bauran 10% biodiesel.

Dia mengatakan, saat ini Aprobi sedang bekerjasama dengan Kementerian ESDM guna mendapat formula harga dan pengaturannya yang dapat diterima semua pihak dan tidak menghambat pengembangan bahan bakar nabati (BBN).

Kebijakan mandatori penggunaan 10% biodiesel untuk dicampur dengan solar diputuskan pemerintah sebagai salah satu paket kebijakan pemerintah untuk meredam gejolak nilai tukar rupiah. [ardi]

BERITA TERKAIT

Terbitkan Produk KIK Dinfra - Jasa Marga Targetkan Dana Rp 1 Triliun

NERACA Jakarta –Besarnya kebutuhan modal PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dalam mendanai proyek jalan tol, mendorong perseroan untuk terus memanfaatkan…

Diversifikasi Ke Pasar On-Road Truck - Kobexindo Pasarkan Foton Truck dari Beijing

NERACA Jakarta – Pacu pertumbuhan penjualan, PT Kobexindo Tractors Tbk (KOBX) melalui anak perusahan PT Kobexindo Foton Indonesia resmi menjadi…

FMM Bangsa Indonesia Ingin Pemilu 2019 Bebas dari Kecurangan

FMM Bangsa Indonesia Ingin Pemilu 2019 Bebas dari Kecurangan NERACA Jakarta - Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Forum Musyawarah Majelis…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anehnya Boikot Uni Eropa Terhadap Sawit Indonesia

      NERACA   Jakarta – Industri kelapa sawit Indonesia menjadi penopang terhadap perekonomian. Data dari Direktorat Jenderal Pajak…

Meski Naik, Struktur Utang Indonesia Dinilai Sehat

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia yang naik 4,8 miliar…

Pentingnya Inklusivitas Sosial untuk Pertumbuhan Berkualitas

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan, inklusivitas sosial atau memastikan seluruh warga mendapatkan…