NERACA

Jakarta,

Pemerintah diminta menekan biaya pendidikan yang sudah kelewat “batas”. Karena mahalnya biaya pendidikan bisa mengancam kualitas sumber daya manusia (SDM).  Bahkan bisa kalah dengan negara tetangga. “Pendidikan kita harus menjangkau seluruh kalangan, terutama ekonomi lemah.  Sebab, tidak dimungkiri, banyak siswa berprestasi justru lahir dari kelompok ini,” kata Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa kepada wartawan di Jakarta,18/7

Menurut Purbya, golongan masyarakat miskin tak boleh ditinggalkan dalam mengenyam dunia pendidikan tinggi. “Mereka juga harus dapat meraih pendidikan dengan biaya terjangkau dan kualitas yang sama," ujarnya.

Lebih jauh Purbaya menyarankan pemerintah perlu segera merevisi APBN agar pemerintah diharapkan mampu menyumbang dana tambahan untuk menurunkan biaya pendidikan. "Jika memungkinkan, penambahan anggaran pendidikan pada revisi APBN digunakan untuk menurunkan biaya pendidikan," jelasnya.

Purbaya memaparkan, dalam 10 tahun, banyak negara sudah menurunkan biaya pendidikan mereka. "Thailand misalnya, mengalokasikan 27 persen APBN-nya untuk pendidikan, dan itu mereka kelola dengan baik, sehingga biaya pendidikan di sana cenderung murah," terangnya.

Pada 2011 ini, anggaran fungsi pendidikan di 17 kementerian dan lembaga pemerintahan mencapai Rp248 triliun, atau sekira 20,8 persen dari total APBN 2011. Dari jumlah tersebut, 70%  di antaranya digunakan untuk membayar gaji pegawai.  

Ditempat terpisah, Pakar Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin mengatakan presiden harus segera mengambil sikap tegas terkait  mahalnya biaya pendidikan saat ini utamanya masuk perguruan tinggi negeri (PTN). “Mahalnya biaya masuk PTN, presiden tidak boleh berdiam diri,” ujar Irman kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/7).

Pembebanan biaya pendidikan harus disikapi serius oleh presiden. Karena ini terkait dengan pemberikan hak-hak warga negara atas pendidikan. “Pasal 28 UUD menegaskan tanggung jawab pemenuhan hak-hak asasi warga negara termasuk di bidang pendidikan itu ada pada presiden. Maka presiden harus memperhatikan tingginya beban pendidikan. Seharusnya itu tidak terjadi,” jelasnya.

Seleksi ketat masuk melalui SMPTN, jangan lagi ditambahi dengan seleksi kemampuan keuangan siswa.  “Anggaran PTN seharusnya menjadi beban negara karena negara telah memilih warganya yang lolos seleksi untuk menjadi motor pembangunan,” tegasnya.

Anggota Komisi X DPR RI yang salah satunya membawahi pendidikan, Dedy Gumelar atau yang lebih dikenal dengan Miing Bagito mengatakan anggaran pendidikan 2011 yang besaranya mencapai Rp240 triliun, Rp101 triliunnya digunakan untuk membayar gaji guru, Rp50,08 triliun untuk Kementrian Pendidikan Nasional dan sisanya dibagikan kepada kementrian dan lembaga.

Dari dana Rp50,08 triliun yang dikelola Kementrian Diknas, paling besar anggaran digunakan untuk SD, SMP dan PT, sementara SMA paling kecil. Anggaran itu pun kemudian dibagi-bagi untuk berbagai program yang ada di DPR. Masalahnya lanjut Miing, pembagian alokasi anggaran tersebut yang tidak efektif dan tidak objektif. Kementrian Diknas pun terkesan tidak memiliki prioritas dalam menjalankan program-programnya.

“Seharusnya kalau mau efektif, anggaran pendidikan itu difokuskan saja untuk pengembangan kemampuan guru dan pemberian fasilitas, sarana dan prasarana penddiikan seperti gedung. Gedung dibangun dulu semuanya dan dibenahi semuanya, tidak perlu ada program komputerisasi sekolah saat ini. Saat ini saja program komputerisasi itu tidak jelas, ada biaya pengadaan jaringan tidak jelas,”pungkasnya. **cahyo