PU Prioritaskan Tol Cikampek-Palimanan

PU Prioritaskan Tol Cikampek-Palimanan

Jakarta----Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan sisa dana badan layanan umum (BLU) pada 2011 lebih diprioritaskan untuk pembebasan lahan jalan ruas tol Cikampek–Palimanan. “Sedangkan dana BLU yang tersisa kini, seluruhnya akan dialokasikan untuk pembebasan lahan ruas Tol Cikampek–Palimanan. Ini diperkirakan hanya untuk jalan itu, kita nggak boleh utak-atik,” kata Kepala Direktorat Wilayah I Ditjen Bina Marga Kementerian PU Herry Marzuki kepada wartawan di Jakarta,18/7.

Lebih jauh kata Herry, saat ini besaran luas lahan yang sudah dibebaskan di jalan Tol Cikampek-Palimanan telah mencapai 71,06% dari total luas lahan 720,49 hektare. Artinya, luas lahan yang sudah dibebaskan mencapai sekitar 511,98 hektare dan sisa lahan yang harus dibebaskan masih mencapai 208,51 hektare lagi.

Hal ini sesuai dengan target penyelesaian pembebasan lahan Cikopo–Palimanan, sedangkan untuk ruas lainnya akan mengandalkan anggaran dari Pusat Investasi Pemerintah. “Tapi kalau masih ada sisanya (dana BLU) tentu bisa dialokasikan untuk yang lainnya juga, tapi jelas akan masih sangat kurang,” terangnya.

Dana BLU yang dimiliki Kementerian PU saat ini yang tersisa tercatat tinggal sekitar Rp300 miliar. Dari 10 proyek tol tertunda yang belum menandatangani amendemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), dana BLU tersebut akan diprioritaskan untuk pembebasan lahan jalan ruas tol Cikampek–Palimanan.

Diakui Herry, pihaknya tinggal mengandalkan pinjaman BLU dari PT Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk membebaskan lahan, sambil menunggu tambahan dana dalam APBN Perubahan 2011 keluar.

Dia menyebutkan, baru beberapa pemegang konsensi dari 24 ruas tol yang sempat tertunda dan telah mengajukan dana BLU ke PIP. Saat ini baru empat pemegang konsensi tol yang mengajukan permohonan pinjaman dana BLU ke PIP, yakni pemegang konsesi ruas Tol Surabaya–Mojokerto sebesar Rp60 miliar, Depok–Antasari Rp300 miliar, Kunciran–Serpong Rp200 miliar, dan Cengkareng–Kunciran Rp152 miliar. ”Dulu kan kita minta Rp3,8 triliun ke menteri keuangan. Tapi kan terus akhirnya oleh PIP ditalangin dulu, itu dengan business to business antara investor dan PIP langsung,” kata Herry.

Kepala BPJT Ahmad Ghani Gazali mengatakan, permasalahan yang dihadapi 10 ruas tol tersebut yakni sumber pendanaan perbankan. Jika hingga Juli 2011 ke-10 ruas itu belum siap, BPJT akan meninjau ulang kemampuan dan kelayakan pemegang konsesi apakah masih dapat diteruskan atau tidak. “Kami masih tunggu kesiapan mereka, tapi nanti ada saatnya kami beri deadline dan evaluasi ulang apakah mereka masih mampu atau tidak melanjutkan proyek ini. Dalam evaluasi sebelumnya, mereka dinilai mampu dan harus memenuhi beberapa persyaratan,” kata Ghani. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pelayanan Publik Dinilai Masih Buruk - YLKI NILAI KENAIKAN TARIF TOL TIDAK ADIL

Jakarta- Hasil survei dan observasi Ombudsman RI mengungkapkan, pelayanan publik di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara keseluruhan masih buruk. Sementara…

Pendapatan Jasa Marga Bakal Terkerek Naik - Berkah Kenaikan Tarif Tol

NERACA Jakarta - PT Jasa Marga Tbk mengumumkan kenaikan tarif lima ruas tol yang dikelola mulai 8 Desember 2017 pukul…

Kenaikan Tarif Tol Bikin Ekonomi Melesu

    NERACA   Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai rencana PT Jasa…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Menkeu Harap Swasta Makin Banyak Terlibat di Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap makin banyak pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan…

Menggenjot Skema KPBU di Sektor Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang tumbuh secara masif di tahun ini. Bahkan,…

BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Layanan Digital

      NERACA   Jakarta - Era digital menuntut semua pihak untuk dapat memenuhi tuntutan pelanggan dengan mudah dan…